2011: Tahun Konsolidasi BUMN

0
54

Judul di atas bukanlah sekedar ekspektasi saya terkait dengan arah pengelolaan BUMN 2011. Judul di atas sejatinya merupakan benang merah dari berbagai dinamika pengelolaan BUMN terjadi belakangan ini, khususnya selama tahun 2010. Perlu diketahui disini bahwa Presiden telah mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Dalam Inpres tersebut disebutkan berbagai program pembangunan yang harus selesai tahun pada 2010 ini. Dan salah satu program tersebut adalah right sizing BUMN.

Program right sizing ini intinya adalah menyesuaikan jumlah BUMN yang saat ini berjumlah 141 BUMN menjadi jumlah yang ideal. Program ini diharapkan dapat “menyesuaikan” jumlah BUMN menjadi hanya 87 BUMN pada tahun 2014, dan hanya 25 BUMN pada tahun 2025. Untuk kepentingan itu, BUMN telah memberbaharui blue print BUMN 2010-2014. Inti dari program right sizing sejatinya adalah konsolidasi BUMN. Untuk me-right sizing BUMN, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah konsolidasi BUMN seperti merger, akuisisi, pembentukan holding, privatisasi BUMN, serta likuidasi. Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, jumlah BUMN menjadi lebih ideal, bisnis BUMN menjadi lebih fokus, lebih efisien, dan efektif dalam pengelolaannya. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kinerja BUMN sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, baik pemerintah maupun kontribusinya terhadap perekonomian.

Untuk mengejar target tahun 2010, Kementerian BUMN terlihat berpacu waktu untuk menyelesaikannya. Dua agenda konsolidasi BUMN yang ditargetkan selesai tahun 2010 ini adalah pembentukan holding BUMN pupuk dan holding perkebunan. Dari rencana pembentukan holding ini, yang hampir jelas adalah holding BUMN pupuk, dimana pada 24 Desember 2010, akan diputuskan oleh RUPS. Sementara itu, holding BUMN perkebunan diperkirakan tidak akan tuntas pada 2010 ini.

Namun demikian, holding BUMN pupuk yang terbentuk pun sesungguhnya baru sebatas holding di tingkat legalitas. Masih banyak hal yang perlu diselesaikan terkait dengan operasional holding. Sebagai misal, bagaimana pengaturan wilayah pemasaran (rayonisasi) pupuk di pasar domestik, khususnya yang terkait dengan pemasaran pupuk bersubsidi. Perlu diketahui bahwa kewenangan rayonisasi ini masih dipegang Departemen Perdagangan. Nah, kalau rayonisasi ini masih dipegang Departemen Perdagangan, lalu dimana kewenangan holding dalam menentukan efisiensi dan efektivitas wilayah pemasaran dari anak perusahaannya?

Dari berbagai dinamika yang terjadi selama tahun 2010 inilah, saya lantas menyimpulkan bahwa pada tahun 2011 sebagai tahun konsolidasi BUMN. Ini mengingat, di tahun 2011 nanti, proses konsolidasi BUMN diperkirakan akan berjalan lebih intensif. Dan saya kira, tahun 2011 adalah kesempatan yang paling baik untuk mempercepat proses konsolidasi BUMN ini. Sebab, jika ditunda lagi, katakanlah menjadi tahun 2012 apalagi tahun 2013, momentum tersebut diperkirakan hilang karena situasi dan kepentingan politik akan lebih banyak mewarnai perjalanan ekonomi kita.

Konsolidasi BUMN adalah hal yang urgen dijalankan. Pertama, jumlah BUMN saat ini jumlahnya sudah terlalu banyak. Kondisi ini telah menyebabkan berbagai masalah: pengawasan yang tidak efektif, bisnis yang tidak fokus, nilai tambah yang rendah, kapitalisasi tidak maksimal, dan pengelolaannya tidak terarah. Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, khususnya di bidang energi, mineral, perkebunan, dan kehutanan. Indonesia juga memiliki sejumlah BUMN yang bergerak di sektor-sektor itu. Namun, akibat skala aset yang relatif kecil, BUMN-BUMN terkait tidak mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam kita secara maksimal.

Sebagai misal, Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia. Tetapi, kita bisa saksikan BUMN-BUMN kita saat ini hanya mampu mengekspor CPO. Kemampuan mengolah CPO menjadi berbagai produk turunannya dapat dikatakan masih nihil. Ini mengingat, BUMN-BUMN kita belum menyentuh industri hilirnya, akibat kurangnya kapasitas dan kemampuan finansial. Nah, situasi ini sejatinya bisa diatasi kalau seluruh BUMN perkebunan bersatu dalam satu holding. Dengan konsolidasi, ukuran (size) BUMN perkebunan akan menjadi lebih besar, dan magnitude-nya terhadap akses pembiayaan juga menjadi lebih kuat.

Kedua, konsolidasi BUMN sejatinya dapat dikaitkan dengan agenda strategis perekonomian kita di masa mendatang. Indonesia adalah negara besar dan relatif maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Jika dibandingkan dengan indikator ekonomi BRIC, yaitu Brasil, Rusia, India, dan Cina (BRIC), Indonesia relatif seimbang. Indonesia memiliki PDB perkapita yang lebih tinggi dibanding India. Indonesia juga memiliki level competitiveness yang lebih baik dibanding Brasil, Rusia, dan India. Indonesia adalah negara dengan perekonomian ke-18 terbesar di dunia dan memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi. Intinya, Indonesia semestinya menjadi negara yang diperhitungkan dalam kancah perekonomian dunia.

Namun, ketiadaan identitas (icon) kekuatan ekonomi yang menonjol, membuat kekuatan ekonomi yang kita miliki menjadi tidak dilihat oleh negara-negara lain. Malaysia misalnya, secara ekonomi kekuatannya jauh di bawah Indonesia. Begitu juga dengan Singapura. Tetapi, karena kedua negara ini memiliki icon yang bisa dibanggakan, Malaysia memiliki Petronas dan Singapura memiliki Temasek, kedua negara ini lebih banyak diperhitungkan dibanding Indonesia. Nah, dalam konteks inilah, konsolidasi BUMN penting untuk dijalankan. Menurut Kementerian BUMN, bila holding BUMN perkebunan ini dapat dieksekusi, holding ini akan menjadi holding terbesar di dunia. Tentu ini akan luar biasa pengaruhnya bagi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia.

Ketiga, selama ini pemerintah dikesankan hanya mampu mengeksekusi kebijakan BUMN yang relatif mudah, seperti privatisasi BUMN. Sementara itu, prestasi pemerintah di bidang restrukturisasi BUMN yang substansial, yaitu konsolidasi BUMN, terbilang masih nihil. Saya kira penilaian ini tidak keliru. Perlu diketahui bahwa konsep pengelolaan BUMN melalui konsolidasi BUMN sejatinya bukan hal baru. Sejak 1998, yaitu di era Pemerintahan Presiden BJ Habibie, konsep ini sudah tertuang dalam Master Plan BUMN. Kemudian, di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, konsep ini kembali masuk dalam Master Plan BUMN. Namun, dapat kita saksikan bahwa hingga saat ini, tak satupun dari rencana konsolidasi BUMN ini dapat diwujudkan.

Oleh karenanya, tentu ini akan menjadi prestasi tersendiri, bila di tahun 2011, pemerintah berhasil merealisasikan rencana konsolidasi BUMN yang strategis ini. Dan bila konsolidasi BUMN ini dapat direalisasikan, pemerintah saat ini juga akan mewariskan kebijakan positif bagi pemerintahan baru mendatang. Oleh karenanya, semestinya, jajaran pemerintah mulai dari Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri teknis lainnya jangan ragu melakukan rencana ini. Memang akan pahit dan berat. Tapi, dampaknya bagi Indonesia ke depan akan sangat strategis. Jadi, mari kita jadikan tahun 2011 sebagai tahun konsolidasi BUMN.***

Dimuat oleh Republika, Senin, 20 Desember 2010