2013 Tanpa IPO BUMN?

0
99

“Dilarang Melantai Tahun Ini”. Begitulah berita utama Bisnis Indonesia Jum’at (25 Januari 2013) lalu. Berita tersebut menyebutkan bahwa pemerintah tidak mengizinkan BUMN dan anak usahanya untuk melepas saham perdananya pada tahun ini. Dengan demikian, pemerintah tidak setuju dua BUMN, yakni Pos Indonesia dan Pegadaian, yang telah lama mempersiapkan diri untuk IPO, diprivatisasikan pada tahun ini.

 

Membaca penjelasan pemerintah terkait dengan batalnya rencana sejumlah BUMN melepas sahamnya ke bursa sesungguhnya logis. Namun, kalau kita membaca pernyataan pemerintah (Kementerian BUMN) sebelumnya, terlihat bahwa sikap pemerintah tidak konsisten. Kondisi ini tentunya berpotensi menimbulkan dugaan bahwa sesungguhnya pemerintah belum memiliki peta BUMN mana yang bisa diprivatisasikan dan mana yang tidak, sekaligus grand desain yang jelas terkait persiapan BUMN yang akan diprivatisasikan.

Dibalik Batalnya IPO Pegadaian

Sebenarnya, sejak lama Pegadaian diragukan akan bisa melantai di bursa. Jauh hari sebelumnya, Menteri BUMN menyatakan ketidaksetujuan atas IPO Pegadaian ini. Berita utama Bisnis Indonesia (1 Februari 2012) jelas memuat sikap Menteri BUMN bahwa Pegadaian kemungkinan tidak akan IPO hingga kapanpun. Sayangnya, meski Menteri BUMN tidak setuju, ternyata persiapan proses IPO baik di Kementerian BUMN dan Pegadaian terus berjalan. Bahkan, menjelang berakhirnya tahun 2012, ketika target IPO 3 BUMN 2012 belum ada yang terealisir, Menteri BUMN menyatakan akan membawa rencana IPO Pegadaian ini ke Komite Privatisasi agar disetujui untuk diprivatisasikan pada 2013 (Republika Online, 5 Desember 2012).

Minggu lalu, ketidaksetujuan atas rencana IPO ini kembali dinyatakan bahwa jangan pernah ada harapan lagi Pegadaian akan IPO karena bidang usahanya sangat bersentuhan dengan masyarakat menengah ke bawah. Dengan melepas saham ke publik, dikhawatirkan Pegadaian akan lebih komersial (business oriented), karena dituntut mengejar keuntungan (Bisnis Indonesia, 25 Januari 2013).

Batalnya IPO Pegadaian sebenarnya dapat dipahami. Ini mengingat, Pegadaian masih menghadapi ketidakjelasan terkait adanya dualisme perundang-undangan , terutama apakah bisnis pegadaian ini harus dimonopoli pemerintah atau telah diserahkan pada mekanisme pasar. Ketidakjelasan aspek perundangan inilah, yang akhirnya IPO Pegadaian dapat berpotensi melanggar UU No. 19/2003 tentang BUMN yang didalamnya mengatur kriteria BUMN yang dapat diprivatisasikan.

Namun, menutup rapat-rapat peluang Pegadaian melakukan IPO dengan alasan “karena bersentuhan dengan rakyat kecil” juga bukan merupakan kebijakan yang tepat. Ini mengingat, secara faktual, lanskap bisnis pegadaian sebenarnya saat ini telah berubah dratis. Sehingga, argumentasi “karena bersentuhan dengan rakyat kecil”, dalam tataran industri pegadaian saat ini menjadi diragukan.

Pegadaian memang BUMN yang unik. Pegadaian dibentuk berdasarkan Staatsblad No.131/1901 yang mengatur bahwa bisnis pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Meski Staatsblad No. 131/1901 menyatakan bisnis pegadaian merupakan monopoli pemerintah, dalam prakteknya, lanskap industri pegadaian kini telah berubah. Kini, bisnis pegadaian tidak lagi dimonopoli Pegadaian, tetapi telah dijalankan oleh perbankan (syariah) sejak disahkannya UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Nah, dari sinilah kemudian muncul dualisme peraturan perundang-undangan. Bila Staatsblad menyatakan bahwa pegadaian adalah monopoli pemerintah, UU Perbankan Syariah mengijinkan bagi perbankan syariah milik siapapun untuk menggarap bisnis pegadaian.

Pegadaian pun telah menyadari adanya perubahan lanskap industri pegadaian ini. Karenanya, Pegadaian pun telah melakukan transformasi, termasuk telah berkali-kali mengubah bentuk badan hukumnya untuk menyesuaikan dengan lanskap industri pegadaian tersebut. Terakhir, melalui PP No. 51/2011, sejak 1 April 2012, Pegadaian secara resmi telah menjadi Persero dari sebelumnya Perum. Tentunya, kita telah mengetahui apa artinya bila suatu BUMN berstatus sebagai Persero. BUMN tersebut akan menjadi berorientasi mengejar keuntungan (business oriented).

Nah, dalam konteks inilah argumentasi terkait dengan kekhawatiran bahwa IPO akan menyebabkan Pegadaian lebih business oriented menjadi tidak relevan. Sebab tanpa IPO pun, sebagai Persero, Pegadaian tetap dituntut untuk mengejar keuntungan. Dan logikanya, bila suatu perusahaan yang telah berbentuk Persero (PT), semestinya hak istimewa (privilege) yang selama ini diterimanya juga ikut lepas. Tentu tidak fair, perusahaan yang berorientasi mengejar keuntungan, masih menerima privilege dari pemerintah. Dengan kata lain, bisnis pegadaian semestinya juga sudah bukan lagi monopoli Pegadaian.

IPO Pegadaian memang berpotensi memunculkan kompleksitas. Ini mengingat, Pasal 77 huruf (a) UU No. 19/2003 menyatakan bahwa Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah bidang usahanya yang berdasarkan perundang-undangan hanya boleh dikelola BUMN. Di sisi lain, saat ini masih berlaku Staatsblad No. 131/1901. Namun, pemerintah bisa melakukan terobosan hukum untuk menyelesaikan hambatan legalistik ini. Misalnya, dengan membawa Staatsblad No. 131/1901 ke Mahkamah Konstitusi, seperti yang telah terjadi pada UU No. 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Disamping tentunya, UU Pegadaian yang baru perlu segera dibahas bersama DPR.

Aspek Revaluasi Aset

Salah satu permasalahan lain dibalik gagalnya BUMN melantai di bursa adalah masalah perhitungan aset BUMN yang akan diprivatisasikan. Perhatian pemerintah terkait dengan nilai aset BUMN ini memang sangat penting. Ini mengingat, jangan sampai terjadi karena perhitungan aset yang tidak akurat, BUMN dilepas pada harga yang murah. Pengalaman di masa lalu, banyak aset yang dimiliki BUMN ketika diprivatisasikan, ternyata nilainya kecil bahkan nyaris nol.

Kalau mau jujur, BUMN kita saat ini jauh undervalued. Sayangnya, ketika mau melakukan revaluasi dalam rangka meningkatkan leverage-nya di mata investor dan kreditur, persoalan perpajakan muncul, seperti yang melatarbelakangi batalnya IPO Pos Indonesia. Pada umumnya, BUMN kesulitan bila harus membayar pajak atas revaluasi aset.

Saya telah mengusulkan agar Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN duduk bersama untuk membahas status pajak atas revaluasi aset BUMN ini. Solusinya adalah pajak yang timbul atas revaluasi aset ini dikonversikan menjadi penyertaan modal pemerintah pada BUMN tersebut. Melalui teknik ini, secara akuntansi, pemerintah tetap mengakui adanya penerimaan perpajakan, namun BUMN tidak harus membayar pajak secara kas karena telah dikonversikan menjadi saham.

Pertanyaannya, apakah tahun 2013 ini harus dilalui tanpa ada satu BUMN pun atau anak perusahaannya yang melantai di bursa? Saya berharap hal itu tidak terjadi. Bagaimana pun juga BUMN dan anak perusahaannya perlu dukungan tambahan modal untuk memperkuat bisnisnya. Sekaligus, bila BUMN atau anak perusahaannya melantai di bursa, hal itu dapat menarik modal asing masuk sehingga menambah pasokan devisa yang dapat dipergunakan untuk memperkuat nilai tukar Rupiah yang belakangan ini melemah.***

 

*)Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Artikel ini telah dimuat oleh Bisnis Indonesia, Selasa, 29 Januari 2013 (Rubrik Analisis halaman 1).