Ada Gap Kesejahteraan

0
68
11

WAWANCARA REPUBLIKA

SUNARSIP, EKONOM THE INDONESIA ECONOMIC INTELLIGENCE (IEI)

Di luar dugaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2010 mampu mencapai 6,1 persen alias di atas target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan sebesar 5,8 persen. Tentu ini menjadi kabar baik bagi pemerintah yang sela­ma ini menganggap pertumbuhan ekonomi merupakan pertanda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adalah Badan Pusat Stalistik (BPS) yang merilis angka pertumbuhan ekonomi tersebut, Senin (7/2). Namun, bagi pengamat ekonomi Sunarsip, pertumbuhan ekonomi itu tak memberikan pengaruh besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Lantaran, struktur perekonomian nasional yang masih didominasi oleh segelintir pengusaha besar. Sedangkan ma­yoritas masyarakat masih terpinggirkan. Otomatis, porsi terbesar pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan pengusaha besar itu.

(REPUBLIKA): Pengaruh dari per­tumbuhan ekonomi?

Setiap ada pertum­buhan ekonomi, dorong­an konsumsi akan selalu naik, permintaan (demand) juga akan naik, dan tentunya pasokan (supply) juga akan ikut naik. Penambahan pasokan akan menyerap tenaga kerja, mening­katkan jam kerja. Akan tetapi, tetap akan ada gap tambahan tingkat kesejahteraan yang diperoleh kalangan menengah ke bawah dengan menengah ke atas. Kalau kalangan menengah ke bawah ada peningkatan atau tambahan, tapi tidak signifikan.

(REPUBLIKA): Implikasi pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat?

11Harus dibedakan antara kriteria penetapan kemiskinan dengan achievement di bidang pertumbuhan ekonomi. Karena, pertum­buhan ekonomi itu didorong oleh gross revenue atau pendapatan kotor. Pendapatan kotor itu diperoleh berdasarkan perhitung­an dari output komponen ekonomi mikro sampai makro.

Produk domestik bruto (PDB) kita itu mayoritas disumbang oleh pengusaha besar. Walaupun jumlahnya kurang dari lima persen, tetapi mereka menyumbang PDB lebih dari 75 persen. Kenaikan PDB kita terutama karena kontribusi dari pengusaha besar. Itulah fakta yang membentuk PDB kita. PDB tidak melihat apakah ini sumbangan dari pelaku ekonomi kecil atau besar, yang dilihat adalah akumulasi dari pertumbuhan kinerja ekonomi baik yang dihasilkan oleh pengusaha besar dan maupun pengusaha kecil.

Karena, struktur ekonomi. kita seperti itu maka akan selalu muncul semacam kontradiksi. Pertumbuhan ekonomi naik, tapi kese­jahteraan tidak naik. Karena penyumbang PDB itu adalah pelaku ekonomi besar yang saya katakan jum­lahnya kecil tersebut.  

Itu yang menyebabkan selalu ada dikoto­mi, pertumbuhan ekonomi 6,1 persen tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selalu pertumbuhan ekonomi akan memunculkan gap seperti itu.

Pendapatan per kapita kita saat ini sudah mencapai 3.000 Dollar Amerika Serikat (AS). Siapa yang membentuk 3.000 Dollar AS itu? Yaitu, se­bagian besar dibentuk oleh sebagian kecil kelompok pelaku ekonomi yang jumlahnya hanya sekitar lima persen itu. Pendapatan mereka (pengusaha besar atau kelompok masyarakat kaya) lebih dari 10.000 Dollar AS. Selama struktur ekonomi kita timpang diantara para pelaku ekonimi, maka akan selalu muncul dikotomi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan kesejahteraan. Sehingga, tidak mengherankan bila ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat di Indonesia saat ini cenderung meningkat.

(REPUBLIKA): Jika pertumbuhan ekonomi itu benar mem­bawa angin segar, sebenarnya kalangan mana yang merasakan angin tersebut?

Pertumbuhan 6,1 persen itu mencer­minkan daya beli sekelompok masyarakat yang kemudian ditunjukkan berapa tingkat PDB per kapita masyarakat. Angin segarnya buat pelaku ekonomi yang membidik kon­sumen yang berpendapatan menengah ke atas. Kinerja pertumbuhan ekonomi ini dengan tingkat pendapatan per kapita seperti ini, tentunya akan didalami oleh orang-orang yang bergerak di bisang market­ing. Sebab, orang marketing biasanya akan masuk ke segmen-segmen masyarakat yang mempunyai daya beli tinggi, untuk menjual produk dan jasa yang sesuai dengan segmen mereka.

Dia akan jual produknya pada kelompok masyarakat yang telah memiliki dengan pendapatan per kapita lebih dari 3.000 Dollar AS tersebut. Kelompok masyarakat itu lumayan banyak di Indonesia, terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila pertumbuhan ekonomi kita banyak di­sumbang oleh faktor konsumsi masyarakat. Barang-barang konsumsi itu contohnya elektronik, makanan, kendaraan bermotor, dan itu biasanya hanya menyangkut kebutuhan kelompok menengah ke atas.

Jumlahnya memang tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Namun demikian, kelompok kecil masyarakat ini memiliki daya beli yang luar biasa di perkotaan. Karena daya belinya besar, dia akan punya kemampuan beli, itu yang kemudian men­dorong konsumsi kita.

(REPUBLIKA): Lalu bagaimana nasib kalangan yang lain, terutama kalangan menengah ke bawah?

Sebenarnya, kalau pertumbuhan ekonomi dibilang tidak ada pe­ngaruhnya bagi masyarakat menengah ke bawah, itu juga tidak tepat. Harus diakui juga by definition angka kemiskinan dan angka pengangguran telah mengalami penurunan saat ini. Tetapi, kalau bicara definisi bagaimana pengukuran indikator kemiskinan di Indonesia, ini yang kita agak prihatin. Ini mengingat, ukuran kemiskinan yang digunakan di Indonesia kira-kira hanya disetarakan dengan kon­sumsi sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulan. Artinya, kalau seseorang telah melakukan konsumsi setara dengan Rp200.000 – Rp300.000 per bulan, maka yang bersangkutan tidak dikatakan miskin lagi. Bayangkan, apa yang bisa dilakukan atau dikonsumsi dengan Rp200.000 – Rp300.000 tersebut?

(REPUBLIKA): Bagaimana caranya agar pertumbuhan tersebut dapat dirasakan masyarakat kelas bawah?

Kuncinya adalah perubahan. Yaitu, bagaimana caranya kita harus dapat mengubah struktur ekonomi kita saat ini. Caranya adalah mengupayakan agar pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai kon­tribusi yang besar terhadap PDB. Saat ini, berdasarkan data dari Kantor Kementeri Koperasi dan UKM, jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 99 persen dari seluruh pelaku ekonomi. Sementara, yang satu persennya adalah merupakan pengusaha besar. Sekarang. bagaimana caranya kita melakukan berbagai upaya agar kontribusi yang 99 persen itu meningkat.

Kalau sudah kita lakukan, otomatis akan banyak orang yang pendapatannya menengah ke bawah itu punya kesejahteraan lebih bagus. Pada umumnya usaha kecil itu kendala utamanya cuma dua. Pertama marketing, dan kedua financing. 

Jadi, kalau kita mau bicara bagaimana menaikkan skala usaha mereka, pernerintah harus aktif menjadi semacam konsultannya bagi UMKM. Dia bisa menjadi mediator membantu mencari akses ke pasar, dalam dan luar negeri. Bagaimana dia bisa mendapatkan akses pembiayaan yang mudah dan murah. Pemerintah kasih pancingnya, misalnya, subsidi bunga, atau program KUR (kredit usaha rakyat). KUR itu bagus, sekarang tinggal bagaimana penetrasinya. Subsidinya juga harus benar-benar dilakukan secara efektif dan konsisten.

(REPUBLIKA): Terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi itu, efek apa yang paling terlihat?

Yang jelas begini. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen itu, dimata investor, menunjukkan ekonomi kita stabil dan solid. Tentunya, prestasi ini nantinya akan mendorong lembaga rating internasional akan menurunkan sovereign risk kita dan menaikan sovereign rating kita. Indonesia diperkirakan akan masuk ke dalam investment grade pada tahun 2011 ini. Saat ini, posisi rating kita masih berada dua level di bawah investment grade. Bila Indonesia sudah masuk dalam investment grade, tentunya hal ini akan mendorong investasi asing, baik jangka menengah, pendek, atau panjang masuk ke Indonesia. 

Selain itu, dengan semakin membaiknya rating kita, biaya penerbitan surat utang (bunga) terutama yang dilakukan oleh pe­merintah itu akan ikut turun. Ini punya impact yang positif khususnya bagi APBN dan pasar keuangan pada umumnya. Jangan dianggap remeh juga, karena itu punya impact makro yang bagus. Indonesia dianggap punya fundamental kuat, kenerja stabil. investor akan masuk dan mampu menurunkan harga surat utang.***

(Sumber: REPUBLIKA, Selasa, 8 Februari 2011, dalam rubrik Pro Kontra, dengan beberapa modifikasi redaksional).