APBN 2013, BBM Bersubsidi, dan Oil Hedging*

0
10

Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RAPBN 2013 menjadi undang-undang (UU) APBN 2013 (Bisnis, 24 Oktober). Salah satu isu yang sempat menjadi perdebatan adalah terkait dengan Pasal 8 Ayat (10) UU APBN 2013 yang sejatinya memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah, tidak hanya sebatas menyesuaikan harga BBM bersubsidi, tetapi kebijakan lain yang dipandang perlu, agar belanja subsidi tetap sesuai dengan target APBN 2013.

Saya berpendapat, keberadaan Pasal 8 Ayat (10) ini merupakan suatu kemajuan. Semestinya, klausul ini dapat dijadikan model bagi pengambilan kebijakan fiskal di masa mendatang. Namun demikian, APBN 2013 sejatinya masih menghadapi risiko, terutama terkait dengan dinamika ekonomi pada 2013. Seperti diketahui, pada awal Oktober ini, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global baik untuk 2012 dan 2013. Dalam laporannya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mencapai 3,3% (proyeksi sebelumnya 3,5%) dan 2013 sebesar 3,6% (proyeksi sebelumnya 3,9%).

Seiring dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi, semestinya harga minyak juga melemah. Namun, karena konstelasi geopolitik yang tidak menentu, harga minyak seringkali tidak berdasarkan pada permintaan riil (real demand). Terlebih lagi, banyaknya partisipasi investor besar di pasar komoditi telah mendorong volatilitas harga minyak menjadi semakin buruk. Tingginya harga minyak dunia yang terjadi saat ini, bukanlah semata disebabkan kurangnya pasokan (supply), tetapi juga didorong oleh aksi spekulasi.

Sebagai contoh, pada 2008, di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia, harga minyak mentah (WTI) justru melonjak hingga lebih dari US$130 per barel. Saat ini pun (selama 2012), pergerakan harga minyak mentah cenderung tinggi, padahal negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia sedang mengalami perlambatan ekonomi. Sehingga, katakanlah, pemerintah kini memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.000 – Rp1.500 per liter, apakah itu cukup mengamankan APBN 2013?

Saya berpendapat, kurang memadai bila pemerintah hanya mengandalkan satu opsi saja: menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah perlu memiliki opsi lain untuk menjaga APBN 2013 agar tetap aman. Salah satunya adalah opsi penerapan kebijakan lindung nilai atas harga minyak (oil hedging).

 

Urgensi Oil Hedging

Pada prinsipnya, hedging merupakan instrumen lindung nilai dimana pihak yang akan melindungi nilai komoditinya (misalnya, minyak) membayar sejumlah premi kepada pihak bank hedger (terdapat pula bank yang tidak menarik premi) untuk melindungi nilai komoditinya terhadap volatilitas pasar. Melalui hedging akan memberikan aspek kepastian (certainty) atas nilai patokan dan tingkat biaya tertentu, sehingga diharapkan dapat meminimalkan risiko-risiko yang timbul karena volatilitas pasar.

Indonesia semestinya telah menjadikan oil hedging sebagai kebutuhan sejak lama. Kenapa? Karena faktanya, realisasi harga minyak (ICP) hampir selalu lebih tinggi dibanding dengan asumsi yang ditetapkan APBN. Data menunjukkan, kurun 2007-2012, realisasi ICP cenderung di atas harga yang ditetapkan APBN, dengan selisih sebesar US$9,7 per barel (2007), US$2,0 per barel (2008), US$0,6 per barel (2009), US$-0,60 per barel (2010), US$16,5 per barel (2011), dan US$15 per barel (2012). Dari data tersebut terlihat bahwa hanya pada 2010, realisasi ICP berada di bawah asumsi APBN, itupun selisihnya hanya US$0,6 per barel.

Kita bisa perkirakan, berapa nilai penghematan bila pemerintah melakukan hedging sejak 2007, misalnya dengan mematok pada harga yang ditetapkan APBN? Sekedar ilustrasi, berdasarkan analisis sensitivitas atas deviasi ICP terhadap defisit APBN, sebagaimana terlihat pada RAPBN 2013, menunjukkan bahwa bila realisasi ICP di atas US$1 per barel dibanding asumsi APBN 2013, hal itu dapat menyebabkan tambahan defisit APBN sebesar Rp0,33 trilyun hingga Rp0,68 trilyun. Itu artinya, bila deviasi ICP pada 2012 ternyata sekitar US$15 per barel, maka tambahan defisit APBN (akibat faktor ICP) ini bisa sekitar Rp4,95 trilyun hingga Rp10,2 trilyun. Dengan kata lain, bila kita mematok ICP melalui hedging, maka kira-kira sekitar Rp4,95 trilyun – Rp10,2 trilyun itulah nilai penghematan yang dapat diperoleh APBN 2012.

Kebijakan oil heding ini tidak hanya penting bagi APBN, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Pertamina (selaku pelaksana PSO BBM bersubsidi) merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kebutuhan US Dollar terbesar di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi di dalam negeri yang terus meningkat, Pertamina tentunya harus mengimpor minyak dan BBM lebih besar lagi. Kondisi ini, tentunya akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan valas Pertamina dan berpotensi menaikkan harga US Dollar. Karenanya, jika kebijakan oil hedging (khususnya untuk BBM bersubsidi) dilakukan pemerintah, saya kira itu akan turut menjaga volatilitas kurs Rupiah.

Kebijakan oil hedging oleh Pemerintah ini juga penting bagi Pertamina. Data menunjukkan, pelaksanaan public service obligation (PSO) justru merugikan Pertamina, karena nilai “alpha” yang diberikan APBN tidak cukup untuk menutup biaya-biaya, karena formulasi margin alpha tidak sejalan dengan fluktuasi harga pasar minyak dunia. Berdasarkan laporan publikasi Pertamina, laba bersih Pertamina pada tahun 2011 mencapai Rp20,47 trilyun, sudah termasuk didalamnya kerugian akibat PSO BBM bersubsidi Rp1,04 triliun. Itu artinya, bila PSO tidak merugikan, Pertamina bisa mencapai laba setidaknya Rp21,51 trilyun dan tentunya akan meningkatkan dividen pemerintah.

Pertanyaannya: kalau oil hedging diberlakukan, bagaimana mekanisme-nya? Saya berpendapat, mengingat pengadaan minyak ini terkait dengan PSO BBM bersubsidi (ranah keuangan publik), memang akan lebih tepat bila pemerintah (Menteri Keuangan) yang melakukan oil hedging ini. Sementara itu, Pertamina perlu diarahkan untuk melakukan oil hedging untuk pengadaan minyak bagi pemenuhan BBM non PSO.

Pemerintah sebenarnya mulai melirik memanfaatkan hedging dalam rangka pengendalian risiko APBN. Terbukti, pemerintah pun membuka kemungkinan penerapan hedging dalam rangka pengendalian risiko pembayaran bunga dan cicilan pokok utang. Payung hukumnya juga telah dibuatkan, yaitu Pasal 26 UU APBN 2013. Saya kira, perkembangan ini adalah suatu kemajuan. Dan semestinya, hal ini juga dapat dikembangkan untuk pengendalian risiko ICP. Karena lingkupnya sama dengan hedging untuk pembayaran utang, maka klausul oil hedging ini juga perlu diatur dalam UU APBN.

UU APBN 2013 memang belum memberikan ruang bagi penerapan oil hedging. Namun, kita masih memiliki kesempatan, yaitu melalui mekanisme UU APBN 2013-(P)erubahan yang biasanya terjadi pada bulan Juni. Saya kira, karena ini demi mengamankan APBN dan juga negara ini, sudah saatnya kita bertindak out of the box. Bila tidak, akan terlalu banyak energi yang kita habiskan, yang sejatinya energi itu dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi isu substansial lainnya.***

 

*Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Analisis ini dimuat oleh Bisnis Indonesia, Senin, 29 Oktober 2012, hal.1.