Bea Keluar Batubara dan Kebijakan Energi Kita

0
32

Pemerintah diberitakan juga akan memberlakukan kebijakan pengenaan bea keluar/BK (pajak ekspor) sebesar 20 persen terhadap batubara, setelah pengenaan bea keluar sebesar 20% bagi 14 komoditas tambang. BK ini dikenakan dengan tujuan (1) untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; (2) melindungi kelestarian sumber daya alam; (3) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor di pasaran internasional; dan (4) untuk menjaga stabilitas harga komoditi di dalam negeri.

 

Saya berpendapat, penerapan kebijakan BK batubara perlu diambil untuk memberikan manfaat finansial yang lebih besar kepada negara. Ini mengingat, faktanya penerimaan sektor batubara masih kalah dibandingkan dengan penerimaan dari minyak dan gas bumi (migas). Di sisi lain, proses produksi batubara jauh lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan migas, termasuk juga memberikan dampak lingkungan yang lebih besar. Jadi, wajar bila negara sebagai pemilik sumber daya alam memungut penerimaan batubara secara lebih besar. Bahkan, banyak pendapat meminta agar sistem kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) yang berlaku di migas diterapkan pada batubara agar memberikan manfaat finansial yang lebih besar kepada negara.

Namun demikian, dari sisi kebijakan energi, kebijakan pengenaan BK batubara ini masih belum cukup. Bahkan, pengenaan BK justru berpotensi mempercepat proses penurunan cadangan energi (batubara), bila tidak ada kebijakan antisipasinya. Bisa jadi, tujuan pengenaan BK batubara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri serta melindungi kelestarian sumber daya alam, justru yang terjadi sebaliknya. Bagaimana penjelasannya?

***

Dalam rangka menjaga ketahanan energi, pemerintah telah memiliki roadmap kebijakan energi yang cukup komprehensif. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2006, pemerintah memiliki target bauran energi (energy mix) yang cukup baik, dimana pada tahun 2025, porsi konsumsi energi yang berasal dari minyak bumi akan ditekan menjadi 20 persen, dari posisi pada tahun 2006 sebesar 52 persen. Seiring dengan berkurangnya porsi minyak, peran sumber-sumber energi lainnya menjadi semakin meningkat. Batubara, misalnya diarahkan akan mengambil peran sekitar 33 persen pada 2025, dari posisi pada tahun 2006 sekitar 15 persen. Peran gas bumi juga akan sedikit meningkat, dari sekitar 29 persen (2006) menjadi 30 persen (2025). Di sisi lain, pada tahun 2025 nanti ditargetkan penggunaan energi terbarukan juga akan semakin meningkat.

Sayangnya, implementasi kebijakan energi kita tampaknya masih jauh dari roadmap tersebut. Dari perkembangan yang ada, kita belum melihat ada kebijakan yang mendasar untuk mendukung capaian target energy mix policy tersebut. Cadangan minyak kita semakin habis, namun ketergantungan kita pada sumber energi minyak hingga kini belum turun secara berarti. Kita memang masih memiliki cadangan gas bumi dan batubara yang cukup besar yang dapat digunakan sebagai sumber cadangan energi. Sayangnya, kebijakan sektor gas dan batubara, tidak mencerminkan adanya urgensi untuk ketahanan energi.

Saat ini, ditengarahi produksi gas kita telah memasuki masa mature-nya dan menurun lebih cepat dari yang diperkirakan. Sayangnya, lebih dari 50 persen produksi gas kita dipergunakan untuk memenuhi komitmen ekspor jangka panjang. Di sisi lain, kebutuhan gas alam dalam negeri justru semakin meningkat. Bahkan, hingga kini pun kelangsungan pasokan gas untuk PLN masih terhambat. Belum lagi terkait dengan kebutuhan gas untuk industri pupuk dan industri manufaktur lainnya.

Indonesia juga merupakan salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Kita memiliki cadangan batubara sekitar 28 milyar ton. Pada 1998, produksi batubara kita hanya 61,3 juta ton, dan meningkat pesat menjadi 240 juta ton dalam kurung waktu 10 tahun. Pada 2011 lalu, produksi batubara kita sudah mencapai 329 juta ton. Sayangnya, sekitar 78 persen produksi batubara kita dipergunakan untuk ekspor, bukan untuk kebutuhan energi dalam negeri. Indonesia, sekalipun memiliki cadangan batubara terbesar keenam dunia, tapi ekspornya terbesar kedua di dunia. Bandingkan dengan China, yang merupakan produsen batubara terbesar di dunia, dimana produksinya mencapai 3 milyar ton, tetapi yang diekspor hanya 21 juta ton. Kondisi ini, tentu ironi di tengah upaya untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Kini, pemerintah berencana mengambil kebijakan untuk menaikan penerimaan negara dari batubara, seperti penerapan BK batubara yang mulai berlaku tahun ini. Belakangan ini juga muncul gagasan agar pemerintah meningkatkan royalti dan pajak batubara. Pemerintah diminta menaikkan royalti batubara. Sebab, berdasarkan data, dari hasil produksi batubara, pemerintah selama ini hanya memperoleh bagian 13,5 persen. Sisanya, sebanyak 86,5 persen menjadi bagian investor asing maupun lokal yang memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pemerintah juga diminta memberlakukan konsep PSC pada batubara seperti yang berlaku pada migas.

Dari sisi kebijakan penerimaan negara, berbagai gagasan untuk meningkatkan penerimaan negara dari batubara ini memang tepat. Semestinya, karena batubara merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara, bagian negara juga lebih besar. Namun, dari sisi kebijakan energi, berbagai kebijakan tersebut belum mengubah apa-apa. Karena, paradigma kebijakan energi kita belum berubah, masih berorientasi pada pendapatan negara, bukan energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bila kebijakan peningkatan penerimaan dari batubara diberlakukan, memang akan terjadi peningkatan negara. Yang perlu diantisipasi adalah respon pengusaha batubara. Bisa jadi, pengusaha batubara justru akan semakin meningkatkan produksinya dalam rangka mempertahankan pendapatannya untuk menjaga kepentingan investornya. Bila ini yang terjadi, maka kebijakan ini justru akan mempercepat proses penurunan cadangan batubara kita.

Semestinya, kebijakan sektor energi kita jangan hanya bertumpu pada kebijakan peningkatan penerimaan negara semata. Jauh lebih penting adalah kebijakan yang secara fundamental mampu mengarahkan agar sumber energi yang kita miliki, selain sebagai bahan bakar juga dapat menjadi bahan baku bagi industri nasional, menciptakan nilai tambah (value added), dan memberikan dampak berantai (multiplier effect) yang besar bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan kata lain, kita perlu suatu kebijakan yang terintegrasi antar sektor: hulu dan hilir, tidak semata-mata demi mengejar penerimaan negara. Oleh karenanya, kebijakan hilirasi batubara yang kini sedang dijalankan pemerintah juga perlu dijaga konsistensinya.***

*Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence. Artikel ini dimuat Seputar Indonesia (SINDO), Senin, 14 Mei 2012