BUMN 2013: Kembali Fokus Pada Rightsizing*)

0
59

Kinerja laba bersih BUMN selama 2012 diperkirakan tidak sesuai target. Berdasarkan data Kementerian BUMN, laba bersih BUMN 2012 diproyeksikan lebih rendah 7,25% dibanding target yang ditetapkan. Pada 2012, proyeksi laba bersih 140 BUMN tercatat Rp135 trilyun, lebih rendah dibanding target yang ditetapkan Rp145,56 trilyun. Namun demikian, nilai proyeksi laba bersih BUMN 2012 ini mengalami kenaikan 10,66% jika dibandingkan dengan pencapaian 2011 sebesar Rp122 trilyun (Bisnis, 27 Desember 2012).

Saya berpendapat, meskipun laba BUMN 2012 tidak mencapai target, kinerja BUMN relatif membaik. Perlu diketahui, pada 2011, perekonomian kita tumbuh 6,5%, terutama ditopang kinerja ekspor yang mengesankan (tumbuh 13,6%), karena tingginya harga komoditas dan permintaan. Nah, faktor tingginya harga dan permintaan komoditas selama 2011 inilah yang turut mendongkrak laba BUMN, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan.

Sayangnya, booming komoditas selama 2011, tidak berlanjut hingga 2012. Selama 2012, harga dan permintaan ekspor komoditas merosot tajam sehingga ekspor tumbuh negatif. Pelemahan kinerja komoditas selama 2012 inilah yang memukul kinerja BUMN yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan.

Kalau kita cermati, terlihat bahwa terdapat pola yang sama antara kinerja BUMN dengan kinerja perekonomian. Kinerja ekonomi makro selama 2012 yang cukup mengesankan (tumbuh sekitar 6%) ditopang oleh permintaan domestik (domestic demand), seperti konsumsi dan investasi. Dan faktanya, BUMN-BUMN yang memiliki kinerja baik adalah BUMN yang orientasi pasarnya di dalam negeri. Sementara itu, BUMN-BUMN yang kinerjanya relatif melemah selama 2012, terutama disebabkan oleh pelemahan kinerja faktor eksternal, yaitu melemahnya kinerja komoditas.

Meski laba BUMN dibawah target, kita tetap menyambut positif atas kinerja BUMN selama 2012 ini. Namun demikian, sesungguhnya ekspektasi kita terhadap kinerja BUMN jauh lebih besar dari apa yang telah diraih saat ini. Peningkatan laba BUMN sekitar 10-15% setiap tahunnya, sesungguhnya belum sesuai ekspektasi, karena pada saat yang sama perusahaan swasta sejenis bisa tumbuh jauh di atas kinerja BUMN. Terlebih lagi, kini pangsa BUMN terhadap perekonomian nasional terus menurun setiap tahunnya.

Dalam konteks inilah, seringkali kita merasa bahwa perolehan laba bersih BUMN yang meningkat setiap tahunnya, masih dirasakan sebagai suatu prestasi yang business as usual. Harapan masyarakat, kita membutuhkan lompatan prestasi (quantum leap) yang monumental, hasil dari suatu kebijakan yang business not as usual.

BUMN 2013: Fokus Pada Rightsizing

Bila kita cermati, sesungguhnya kinerja laba BUMN yang tumbuh sekitar 10-15% tersebut, sumbangan setiap BUMN sangat beragam. Ada BUMN yang labanya tumbuh lebih dari 20%, namun ada pula BUMN yang labanya hanya tumbuh sekitar 10% (bahkan kurang). Dan bila diteliti, BUMN yang memiliki kinerja laba yang lebih baik, umumnya adalah BUMN besar, karena memang memiliki kemampuan ekspansi yang lebih besar.

Dalam konteks inilah, saya masih percaya dengan tesis “size is matter”, ukuran itu menentukan. Sebab, dengan ukuran (size) BUMN yang lebih besar, magnitude-nya terhadap akses pembiayaan menjadi lebih kuat dan kemampuan ekspansinya pun menjadi lebih besar. Karenanya, saya berpendapat bahwa kembali fokus pada program rightsizing BUMN yang telah dirancang sejak 2005 adalah keharusan.

Program rightsizing intinya adalah mengurangi jumlah BUMN yang kini sekitar 140 BUMN menjadi hanya 87 BUMN pada 2014 dan hanya 25 BUMN pada 2025, baik melalui aksi merger dan akuisisi, holdingisasi, privatisasi, serta likuidasi. Melalui rightsizing ini, jumlah BUMN akan lebih sedikit, tetapi dengan size yang lebih besar, sehingga bisnis BUMN lebih fokus serta lebih efisien dan lebih efektif dalam pengelolaannya.

Sayangnya, perkembangan program rightsizing belum mengalami kemajuan berarti. Pembentukan holding, misalnya, baru holding BUMN Pupuk yang terbentuk (akhir 2011). Rencana likuidasi terhadap BUMN yang layak likuidasi, juga maju mundur. Padahal, BUMN yang layak likuidasi masih cukup banyak. Bila pemerintah sukses melikuidasi satu atau dua BUMN yang layak likuidasi, saya kira ini akan menjadi prestasi tersendiri dan akan menjadi role model yang berarti bagi pemerintahan berikutnya. Role model likuidasi ini penting, mengingat bila BUMN yang layak likuidasi tidak berhasil dilikudasi seluruhnya saat ini, nantinya success story ini akan dapat diadaptasi oleh pemerintahan berikutnya.

Ke depan, pemerintah sepertinya akan tetap mengandalkan BUMN sebagai ujung tombang untuk mensukseskan program-programnya. Karena faktanya, dari sekian banyak program percepatan pembangunan (seperti dalam MP3EI), ternyata BUMN yang masih dapat diandalkan. Sementara itu, keterlibatan swasta masih belum maksimal, terutama karena terlalu banyak faktor risiko yang menjadi pertimbangan.

Untuk mensukseskan program pemerintah, tentunya dibutuhkan BUMN yang besar, sehat, dan kuat. Karenanya, adalah hal yang seharusnya diupayakan agar skala dan pangsa kontribusi BUMN terhadap perekonomian tidak terus menurun. Dan melalui program rightsizing, diharapkan BUMN akan memiliki kemampuan investasi yang lebih besar, sekaligus akan meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan.

Bila jumlah BUMN disusutkan, sejatinya tidak mengurangi komposisi BUMN. Bahkan, langkah rightsizing ini memberikan potensi bagi BUMN untuk tumbuh lebih cepat atau tumbuh tidak secara business as usual. Kenapa dikatakan tidak mengubah komposisi BUMN? Mari kita lihat komposisi BUMN kita saat ini.

Berdasarkan data tahun 2010, dari total pendapatan seluruh BUMN sebesar Rp1.129 trilyun, ternyata sekitar 90,2%-nya (setara Rp1.018 trilyun) disumbang oleh 26 BUMN besar. Kemudian, dari total laba bersih sebesar Rp98,61 trilyun, sekitar 92,8% (setara Rp91,26 trilyun) juga disumbang oleh 26 BUMN besar. Sedangkan, dari total aset sekitar Rp2.476 trilyun, sekitar 92,5% (setara Rp2.291 trilyun) juga disumbang oleh 26 BUMN besar.

Kemudian, ke-26 BUMN tersebut juga berada di hampir seluruh sektor ekonomi yang juga menjadi perhatian pemerintah: energi, pertanian, telekomunikasi, perhubungan, infrastruktur, transportasi, dan lain-lain. Dengan kata lain, bila BUMN disusutkan katakanlah menjadi 25-30 BUMN, sesungguhnya itu tidak mengubah apa-apa terhadap komposisi BUMN. Sebab, bila fokus pemerintah diarahkan kepada ke-26 BUMN besar, sejatinya telah mewakili hampir 100% kontribusi BUMN.

Pertanyaannya, lalu kenapa kebijakan rightsizing BUMN ini terkesan tidak bergerak? Saya kira, kata kuncinya ada pada political will pemerintah untuk konsisten menjalankan program rightsizing ini. Pemerintah mulai dari Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri teknis lainnya semestinya tidak ragu melakukan rencana ini. Memang akan pahit dan berat. Tapi, dampaknya bagi BUMN dan Indonesia di masa mendatang akan sangat strategis. Dan bila program rightsizing BUMN ini dapat direalisasikan, pemerintah saat ini akan mewariskan kebijakan positif bagi pemerintahan mendatang.***

 

*)Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Artikel ini telah dimuat Bisnis Indonesia, Rabu, 2 Januari 2013