BUMN dan Masterplan Percepatan Pembangunan

0
40

Pada 27 Mei lalu, pemerintah telah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Pemerintah telah menempatkan MP3EI ini sebagai masterplan yang didalamnya berisikan trobosan-terobosan, bukan kebijakan yang bersifat “business as usual”, dengan target yang menantang. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan PDB Indonesia bisa mencapai $4,5 trilyun, dengan tingkat pendapatan perkapita $16.100 dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-12 di dunia. Sebagai suatu masterplan, tentunya kita menunggu realisasinya.

 

Tampaknya, pemerintah akan all out menggunakan seluruh instrumen yang dimilikinya, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menyukseskan program tersebut. Terbukti, dari berbagai proyek terkait dengan pembangunan konektivitas ekonomi, BUMN banyak terlibat di dalamnya. Kementerian BUMN telah merilis nilai investasi sementara yang digelontorkan BUMN dalam konteks pembangunan konektivitas ekonomi mencapai Rp836 trilyun pada tahun 2011. Tentunya, ini juga bukti bahwa BUMN masih memegang peran penting, sekalipun kini kontribusinya terhadap PDB sudah semakin kecil. Pertanyaannya: sanggupkah BUMN kita mengemban misi tersebut?

Keterlibatan BUMN dalam setiap kegiatan pembangunan adalah keniscayaan, sekalipun kini peran swasta telah dominan. Pengerjaan proyek pembangunan seperti infrastruktur tentu membutuhkan jaminan pemerintah. Tanpa ada jaminan pemerintah, proyek tersebut akan sulit diwujudkan. Dan pemerintah tentu akan lebih aman memberikan kepada BUMN dibanding kepada swasta. Ini mengingat, sebagai institusi milik negara, BUMN relatif lebih dapat menghindari adanya praktek perburuan rente dari setiap pengerjaan proyek pemerintah.

Saya sepakat bahwa MP3EI merupakan hal yang luar biasa. Dan karenanya juga membutuhkan pendekatan yang luar biasa pula untuk merealisasikannya. Secara kompetensi teknis, BUMN memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek pembangunan besar, khususnya dalam rangka pembangunan konektivitas ekonomi. Jejak rekam membuktikan bahwa kinerja BUMN di bidang ini sudah teruji dan terbukti handal.

Sebagai suatu masterplan yang di dalamnya banyak terobosan, tentunya pelibatan BUMN juga membutuhkan kebijakan yang sifatnya terobosan pula. Sebab, jika pelibatan BUMN masih menggunakan pendekatan “business as usual”, percayalah BUMN akan sulit berperan secara maksimal. Terobosan terhadap BUMN seperti apa yang diperlukan?

Pertama, tak diragukan lagi bahwa BUMN memiliki kemampuan teknis yang handal dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan. Namun, kesulitan keuangan yang dialami sebagian BUMN, dapat menjadi ganjalan bagi BUMN dapat terlibat maksimal mensukseskan program percepatan pembangunan. Saya kira sudah saatnya kita harus memberi perhatian untuk membesarkan BUMN kita. Salah satunya, dengan mengubah paradigma kita dalam melihat kontribusi BUMN. Dan diluncurkannya MP3EI ini bisa menjadi momentum untuk mewujudkan hal itu.

Saya berpendapat bahwa untuk menyukseskan program percepatan pembangunan, sudah saatnya kita mengubah orientasi BUMN. Bila selama ini orientasi pengelolaan BUMN adalah untuk menghasilkan laba dalam rangka mendukung APBN (making profit to support the government budget), saatnya orientasi ini diubah menjadi making profit to contribute the economic development. Sebab, bagaimanapun juga pemanfaatan dana keuntungan BUMN untuk mendukung pembiayaan pembangunan akan lebih efektif menggunakan transmisi langsung melalui korporasi, bila dibandingkan menggunakan transmisi APBN.

Saya ingin mengatakan bahwa sudah saatnya kita berani mengakhiri kebijakan fiskal kita yang menjadikan bagian laba BUMN sebagai sumber penerimaan APBN. Bagian laba BUMN yang seharusnya diterima pemerintah, hendaknya dikembalikan ke BUMN untuk memperkuat kemampuan keuangan BUMN terkait, dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan. Sudah saatnya kita berani melakukan moratorium penarikan dividen BUMN, seperti yang telah dipraktekan China (silahkan dibaca analisis saya di Republika, 7 Maret 2011). Sehingga, key performance indicator (KPI) pun perlu dimodifikasi. Misalnya, dengan menempatkan realisasi keterlibatan BUMN dalam mendukung program pembangunan pemerintah sebagai KPI utama, setelah kinerja perolehan laba.

Kedua, BUMN kita sejatinya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitasnya melalui kapitalisasi aset miliknya. Sayangnya, sebagian besar aset BUMN masih dinilai terlalu rendah (undervalued) karena nilainya masih didasarkan pada nilai buku (book value). Pada tahun 2010, asset BUMN sekitar Rp2,500 trilyun. Menurut perkiraan Kementerian BUMN beberapa tahun lalu, jika aset BUMN direvaluasi, nilainya bisa mencapai Rp4.000 – Rp5.000 trilyun. Akibat rendahnya valuasi aset, kapitalisasi aset BUMN pun menjadi rendah, sehingga sumber pendanaan yang diperoleh BUMN dari pasar keuangan menjadi rendah.

Sumber hambatan utama tidak bisa dilakukannya revaluasi aset adalah aspek perpajakan. BUMN-BUMN tidak melakukan revaluasi aset karena implikasi kenaikan pajaknya yang harus dibayar. Saya berpendapat, karena revaluasi aset BUMN ini penting, maka perlu ada insentif pajak agar aset BUMN dapat dikapitalisasikan untuk meningkatkan kapasitas BUMN. Solusi untuk mengatasi problem pajak ini adalah konversi pajak akibat revaluasi aset BUMN menjadi tambahan modal pemerintah, sebesar nilai pajak hasil revaluasi yang harus dibayarkan BUMN. Dengan solusi ini, Kementerian Keuangan RI tetap dapat membukukan tambahan penerimaan pajak, sedangkan bagi BUMN tidak mengeluarkan kas untuk membayar pajak akibat revaluasi aset.

Sejumlah BUMN juga masih memiliki utang kepada Pemerintah yang berasal dari Rekening Dana Investasi (RDI). Saat ini, terdapat 85 BUMN yang menerima pinjaman RDI dengan nilai sekitar Rp 49,79 triliun, dimana sekitar 30%-nya mengalami kemacetan. Implikasinya, BUMN bersangkutan tidak bankable sehingga kesulitan mengakses dana dari perbankan. Solusinya sederhana: konversi utang RDI menjadi saham (debt to equity swap). Sehingga, BUMN menjadi sehat, bankable, dan dapat mengakses dana perbankan untuk membiayai kegiatan usaha dan tentunya dapat memperbesar kontribusinya bagi percepatan pembangunan ekonomi.

Kelonggaran regulasi perbankan juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas BUMN. Regulasi tentang penilaian kualitas aset saat ini masih banyak berorientasi dengan menggunakan pendekatan corporate finance. Kini, saatnya perlu lebih banyak dikembangkan pendekatan secara project finance. Bahkan, yang lebih ekstrim lagi, ke depan perlu dikembangkan pendekatan pembiayaan yang dapat menggunakan purchase agreement (jaminan off taker) sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman bank.

Berbagai pemikiran di atas mungkin ekstrim bagi sebagian kita yang terbiasa berada pemikiran mainstream. Saya memang mengajak untuk berfikir out of the box, tapi tetap rasional, tanpa melanggar hukum. Saya melihat, tanpa ada kebijakan terobosan yang terlihat ekstrim, sulit bagi kita bisa merealisasikan target-target besar. Semoga kita siap menerima rasionalitas seperti ini demi suksesnya roda pembangunan ekonomi.***

*) Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Jakarta. Artikel ini dimuat Republika, Senin, 6 Juni 2011 (Rubrik Analisis, Hal. 1)