BUMN Dan Stabilisasi Ekonomi

0
35

Perekonomian global diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah risiko, terutama karena belum pulihnya perekonomian negara-negara maju. Untuk mengantisipasi risiko global ini, Bank Indonesia pada akhir Desember 2010 telah mengeluarkan paket kebijakan moneter dan perbankan. Pemerintah, sejauh ini belum mengumumkan secara resmi kebijakan yang telah disiapkan.

Dari pemberitaan, salah satu kebijakan yang kini disiapkan pemerintah adalah membentuk dana stabilisasi, dimana salah satu sumber dananya berasal dari BUMN. Belum dijelaskan berapa besarnya dan bagaimana mekanismenya. Disebutkan, dana stabilisasi dari BUMN ini akan digunakan untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). Belum dijelaskan BUMN mana saja yang akan terlibat dalam skema dana stabilisasi. Namun, diperkirakan BUMN keuangan yang akan masuk skema dana stabilisasi ini.

Penulis tidak sepakat bila BUMN non keuangan akan dilibatkan dalam skema dana stabilisasi ini karena bertentangan dengan bisnis inti. Penulis berkeyakinan bahwa BUMN dan swasta merupakan transmisi ekonomi yang lebih efektif dibandingkan transmisi APBN. Dengan kata lain, BUMN menginvestasikan secara langsung dana yang dimilikinya (kecuali pajak) ke sektor riil, akan lebih efektif menggerakan sektor riil dibanding bila diinvestasikan melalui SUN untuk membiayai APBN. Fakta menunjukkan transmisi melalui APBN tidak berjalan efektif karena penyerapan APBN yang rendah.

Pelibatan BUMN dalam skema dana stabilisasi ini mirip dengan kebijakan quantitative easing yang diberlakukan Amerika Serikat (AS). Bedanya, bila di AS yang disuruh membeli obligasi pemerintah adalah bank sentral, di Indonesia yang diminta membeli SUN adalah BUMN. Yang menjadi pertanyaan: kenapa BUMN diminta membeli SUN? Apakah saat ini ada kekhawatiran bahwa SUN yang akan diterbitkan tidak laku atau SUN yang beredar bakal dilepas para investor?

Pengamatan penulis, hingga kini para investor, khususnya asing, masih “setia” memegang SUN. Investor asing bahkan masih mendominasi kepemilikannya pada SUN. Hingga November 2010, kepemilikan asing terhadap SUN masih stabil di level 30%. Kepemilikan asing hanya sedikit terkoreksi pada surat berharga jangka pendek, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yaitu dari 27,5% pada September 2010 menjadi 27% pada Oktober 2010.

Lalu, dimanakah letak urgensi keterlibatan BUMN dalam skema dana stabilisasi ini? Sebab, tanpa secara eksplisit masuk dalam skema dana stabilisasi, BUMN keuangan tetap akan membeli SUN, karena menguntungkan (yield-nya masih tinggi) dan merupakan instrumen yang aman bagi pengelolaan likuiditas. Kemudian, akankah pelibatan BUMN dalam skema dana stabilisasi ini tepat sasaran atau bahkan mubazir? Hal ini perlu penulis sampaikan agar langkah ini justru tidak kontraproduktif terhadap performance SUN kita yang kini mulai membaik.


Belajar Dari Cina

Terlepas bahwa pemerintah masih perlu menjelaskan beberapa pertanyaan di atas, pelibatan BUMN dalam upaya stabilisasi ekonomi, sejatinya tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara lain juga menerapkan hal yang sama. Artinya, langkah ini adalah sah dan dibenarkan. Namun, agar efektif, pelibatan BUMN dalam kegiatan stabilisasi ekonomi, tetaplah perlu diletakkan dalam konteks yang tepat. Dan tak kalah penting, tetap harus berada dalam koridor hukum korporasi yang benar.

Praktek pelibatan BUMN dalam upaya stabilisasi ekonomi juga dijalankan di Cina. Dalam Financial Times (FT), edisi 30 Desember 2010 diberitakan bahwa dalam rangka menyeimbangkan (rebalancing) perekonomiannya, pemerintah Cina akan meminta BUMN-nya membayar dividen lebih besar melalui penetapan dividend pay out ratio (DPOR). Perlu diketahui, Cina memiliki puluhan ribu BUMN. Kontribusi BUMN Cina terhadap perekonomian Cina sangatlah dominan. Sehingga wajar bila pemerintah Cina menjadikan BUMN sebagai alat stabilisasi ekonomi.

Pada 2011 ini, pemerintah China akan menaikkan DPOR-nya maksimal menjadi 15%, dimana setiap BUMN dikenakan DPOR yang berbeda. BUMN yang bergerak di bidang petrokimia, tembakau, telekomunikasi, dan kelistrikan akan dikenakan DPOR 15% dari laba setelah pajak (post-tax profits), dari sebelumnya 10%. Kemudian, BUMN yang bergerak di sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, pertambangan, dan baja dikenakan DPOR 10%, dari sebelumnya 5%. Sedangkan, BUMN yang bergerak di bidang riset dan peralatan militer, untuk pertama kalinya akan dikenakan dividen sebesar 5% dari laba bersihnya, setelah sebelumnya dibebaskan dari kewajiban membayar dividen.

Pada tahun 2011, diperkirakan 122 BUMN terbesarnya akan membukukan laba bersih untuk pertama kalinya sebesar RmB1.000 milyar. Mengingat besarnya perolehan laba BUMN-nya, pemerintah Cina merasa perlu menarik dividennya lebih besar. Tujuannya, untuk me-rebalance perekonomian Cina yang dinilai overheating akibat tingginya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 10% per tahun. Melalui penetapan DPOR yang besar, diharapkan investasi BUMN Cina berkurang sehingga dapat mendinginkan suhu ekonomi Cina. Ini berbeda sekali dengan kebijakan dividen oleh pemerintah kita, dimana pemerintah memasang target dividen tinggi, tapi hanya untuk meningkatkan penerimaan APBN.

Kinerja BUMN Cina yang luar biasa ini adalah berkat komitmen pemerintahnya untuk menjadikan BUMN-nya sebagai perusahaan kelas dunia. Komitmen ini antara lain ditunjukkan dengan kecilnya DPOR yang ditarik pemerintah. Bahkan, sebelum 2006, pemerintah Cina nyaris tidak menarik dividen dari BUMN-nya. Tujuannya, agar BUMN-nya dapat memperkuat diri dan melakukan investasi langsung ke sektor rill. Kita saksikan BUMN Cina, seperti Sinopec, kini telah menjadi pemain dunia. Kondisi ini tentunya perlu menjadi cermin bagi kita. Betapa, Cina yang merupakan negara komunis, tetapi pemerintahnya memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan BUMN-nya.

Berdasarkan analisis di atas, terlihat terdapat perbedaan mendasar antara pemerintah Cina dan Indonesia dalam melibatkan BUMN dalam upaya stabilisasi ekonomi. Pertama, di Cina pelibatan BUMN dalam kegiatan stabilisasi ekonomi tetap dilakukan dalam koridor hukum korporasi. Pemerintah Cina hanya menetapkan besarnya DPOR, yang memang merupakan kewenangannya selaku pemegang saham. Sementara di Indonesia, pemerintah justru berpotensi akan masuk dalam wilayah manajemen BUMN. Perlu diketahui, kegiatan investasi dan pengelolaan dana adalah sepenuhnya kewenangannya manajemen BUMN, bukan kewenangan pemerintah selaku pemegang saham.

Kedua, BUMN Cina memiliki pangsa pasar yang dominan dalam perekonomian. Sehingga, pelibatan BUMN dalam kegiatan stabilisasi ekonomi memiliki probalititas berhasil lebih tinggi. Kondisi ini tentu berbeda dengan Indonesia. Pangsa pasar BUMN terhadap PDB kita cenderung mengalami penurunan. Di pasar modal, kapitalisasi BUMN kita saat ini bahkan telah dikalahkan hanya oleh perusahaan yang berada dalam Grup Bakrie. Penulis berpendapat bahwa dengan instrumen regulasi yang dimilikinya, pemerintah semestinya perlu melibatkan swasta dalam skema stabilisasi ini.***

Dimuat oleh Bisnis Indonesia, Selasa, 11 Januari 2011