BUMN Menuju Perusahaan Kelas Dunia

0
105

Pada pembukaan Indonesia Business – BUMN Expo & Conference (IBBEX) 2010 pada 23 September 2010, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada badan usaha milik negara (BUMN) agar menjadi perusahaan berkelas global (world class company) dengan mampu menangkap peluang usaha, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Terlebih lagi, perekonomian dunia kini mulai tumbuh setelah diterpa krisis dan kawasan Asia Pasifik merupakan pilar penggerak ekonomi dunia (Bisnis, 24 September 2010).

 

Kriteria sebagai perusahaan kelas dunia, sejatinya bermacam-macam. Bisa diukur dengan kriteria aset, skala usaha, jaringan, kualitas layanan, dan lain-lain. Tidak selamanya, perusahaan kelas dunia itu diukur berdasarkan asetnya. Banyak perusahaan kecil, namun karena kualitas layanannya tinggi, akhirnya mendapat pengakuan sebagai perusahaan kelas dunia. Namun, seperti sudah menjadi hukum alam, perusahaan dengan aset besar, biasanya lebih mudah menjadikan dirinya sebagai perusahaan kelas dunia. Makanya, dalam dunia korporasi muncul istilah “size is matter”, ukuran adalah menentukan.

Memiliki BUMN kelas dunia adalah keinginan kita semua. Tekad ini sejatinya bukan hal baru. Sejak Kementerian BUMN dibentuk pada 1998, tekad ini sejatinya telah dicanangkan. Tengoklah, Master Plan BUMN pertama yang kita miliki di era Pemerintahan Presiden BJ Habibie tahun 1999. Dalam Master Plan BUMN tersebut dinyatakan bahwa melalui program Reformasi BUMN Gelombang Kedua, pemerintah bertekad pada 2002 akan terdapat BUMN yang masuk dalam deretan perusahaan kelas dunia, atau masuk Fortune 500.

Tahun 2002 telah lama berlalu. Namun, hingga kini belum ada satupun BUMN yang masuk kategori sebagai perusahaan kelas dunia atau masuk Fortune 500. Bahkan, program reformasi BUMN melalui konsolidasi BUMN, seperti pembentukan holding, merger/akuisisi, belum ada satupun yang terealisasikan. Padahal, program konsolidasi BUMN telah ada sejak 1999, seperti tertera dalam Master Plan BUMN kala itu yang dibuat dengan biaya yang sangat mahal yang berasal dari utang IMF.

Pada awal Kabinet Indonesia Bersatu (Oktober 2004), Kementerian BUMN telah mencoba merevitalisasi Master Plan BUMN di era Presiden BJ Habibie itu. Maka, muncullah Master Plan BUMN 2005-2009, yang substansinya hampir sama dengan Master Plan BUMN di era Presiden BJ Habibie. Memang ada beberapa penyesuaian dengan Master Plan sebelumnya, karena rentang waktu 1999 – 2005 juga telah banyak perubahan terkait dengan kebijakan BUMN, seiring dengan adanya dinamika ekonomi dan pemerintahan.

Hingga kini, Master Plan BUMN 2005-2009 masih menjadi acuan. Sayangnya, menjelang berakhirnya tahun 2010, belum ada satupun aksi korporasi terkait dengan konsolidasi BUMN yang terwujud. Alasan klasiknya, masih terdapat hambatan teknis dan aturan hukum terkait dengan rencana konsolidasi BUMN, baik di tingkat kementerian teknis dan kementerian keuangan.

Sesungguhnya, bila ditelaah akar masalah dari tidak berjalannya proses konsolidasi BUMN, bukanlah semata karena alasan teknis dan aturan hukum. Penulis melihat, tidak berjalannya konsolidasi BUMN lebih disebabkan oleh kurang kuatnya komitmen dari stakeholder BUMN, khususnya pemerintah dan DPR. Bahkan, sejumlah stakeholder justru belum memiliki pemahaman utuh tentang apa, bagaimana, dan urgensi konsolidasi BUMN ini. Implikasinya, Master Plan BUMN yang disusun Kementerian BUMN seolah menjadi programnya sendiri, bukan merupakan program kolektif pemerintah.

Agar berbagai program yang terdapat pada Master Plan BUMN dapat berjalan, Menteri BUMN seolah masih harus melakukan lobi-lobi terhadap koleganya sendiri. Sementara, di luar pemerintah sana, yaitu DPR, masih menjadi tantangan tersendiri yang harus diyakinkan untuk menjalankan program ini. Nah, bisa dibayangkan betapa kompleksnya persoalan dibalik program konsolidasi BUMN ini.

Penulis berkesimpulan, untuk merealisasikan program konsolidasi BUMN serta mewujudkan BUMN menjadi perusahaan kelas dunia, Presiden perlu pegang komando dan menjadikannya sebagai agenda nasional. Presiden perlu menyatukan jajarannya, menetapkan garis kebijakan yang tegas tentang arah BUMN ke depan. Dengan langkah ini, maka tak ada alasan bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk tidak mensukseskannya. Dengan demikian, seluruh hambatan regulasi dan teknis, dapat diselesaikan lebih mudah.

Belajar dari pengalaman dari Singapura dan Malaysia, terlihat jelas bahwa suksesnya BUMN-BUMN mereka tak lepas dari peran kepala negara. Bahkan, di Malaysia, perdana menterinya menjadi komandan di Petronas untuk menjaga arah transformasi perusahaan menjadi kelas dunia dapat diwujudkan. Percayalah bahwa, tanpa langkah-langkah dratis, pengelolaan BUMN akan selamanya terjebak pada “business as usual”, sehingga keinginan menjadikan BUMN sebagai kelas dunia hanya akan sekedar mimpi.

Dalam teori korporasi, terdapat dua strategi yang dapat dilakukan bagi perusahaan yang ingin tumbuh menjadi kuat, besar, sehat apalagi menjadi perusahaan kelas dunia. Dua strategi itu adalah (i) pertumbuhan secara organik (organic growth) dan (ii) pertumbuhan secara anorganik (in-organic growth). Pertumbuhan secara organik antara lain diperoleh dari strategi internal, seperti meningkatkan skala usala, memperluas jaringan dan pasar, dan lain-lain. Sementara itu, pertumbuhan secara anorganik antara lain dilakukan melalui konsolidasi, merger/akuisisi, joint venture, dan lain-lain.

Untuk menjalankan kedua strategi di atas, dibutuhkan kekuatan pendanaan yang cukup. BUMN sektor perbankan, misalnya, membutuhkan kekuatan dana yang cukup, untuk bisa melakukan ekspansi usaha melalui perluasan jaringan kantor dan teknologinya, serta memperbesar penyaluran kredit. BUMN sektor migas membutuhkan dana yang kuat untuk dapat melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan pengolahan (refinery). BUMN sektor migas juga membutuhkan dukungan dana yang kuat untuk bisa melakukan akuisisi blok-blok migas dalam rangka meningkatkan cadangan migasnya.

Salah satu kunci dari terlaksananya hal-hal di atas adalah BUMN harus memiliki permodalan yang kuat, baik yang berasal dari laba usaha, tambahan modal pemerintah, ataupun pelepasan saham pemerintah melalui privatisasi. Sayangnya, dari ketiga strategi penguatan permodalan BUMN ini, belum sepenuh kondusif bagi BUMN. Pemerintah, misalnya, terlalu sering menarik dividen dalam jumlah besar pada BUMN. Sementara itu, setoran modal pemerintah ke BUMN relatif sangat kecil. Di sisi lain, kebijakan privatisasi BUMN belum berjalan sesuai harapan. Implikasinya, kemampuan BUMN kita untuk bisa tumbuh baik secara organik maupun anorganik menjadi terbatas.

Kesimpulannya, masih terdapat jalan yang panjang dan berliku untuk bisa mewujudkan BUMN sebagai perusahaan kelas dunia. Banyak hal yang perlu diperbaiki terkait dengan kelembagaan BUMN. Namun, ini bukan berarti bahwa kita tidak memiliki jalur cepat untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan kelas dunia. Kuncinya adalah, cita-cita ini harus menjadi agenda nasional, didukung oleh para stakeholder, dengan komando dari Presiden. Pertanyaannya: bisakah kita mulai dari sekarang?***

Dimuat oleh Bisnis Indonesia, Selasa, 5 Oktober 2010

{jcomments on}