Dilema Kepemilikan Asing Dalam Perbankan

0
17

Belakangan ini, diskursus perlunya mengatur batas kepemilikan asing dalam perbankan nasional kembali menguat. Bahkan, Bank Indonesia (BI) disinyalir sedang menyiapkan kebijakan agar pemodal asing berbagi kepemilikan sahamnya guna membatasi dominasi kepemilikannya pada suatu bank. Berdasarkan pemberitaan Bisnis (30 April), rencana kebijakan berbagi kepemilikan saham ini tetap dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) yang berlaku yang membolehkan asing menguasai hingga 99 persen saham pada suatu bank.

Belum jelas bagimana formulasi pengaturan kepemilikan asing ini. Apakah ini yang dimaksud adalah kepemilikan asing yang kini mendominasi pada suatu bank nantinya akan dipecah ke beberapa investor asing lainnya? Kalau betul seperti ini, apa filosofinya? Apakah sekedar retorika pengaturan kepemilikan? Agar terjadinya pengendalian silang yang lebih efektif? Ataukah untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional?

PP 29/1999 Versus API

“Kisruh” soal kepemilikan asing ini sejatinya sudah cukup lama. Terutama, sejak maraknya aksi akuisisi bank-bank kecil oleh investor asing. Terlebih lagi, kini bank-bank yang sahamnya mayoritas dimiliki asing tersebut sudah menguasai pangsa pasar lebih dari 40 persen. Bandingkan dengan bank-bank BUMN yang pangsa pasarnya kurang dari 40 persen. Saat ini ada sekitar 25 bank nasional yang sahamnya mayoritas dimiliki investor asing.

Salah satu regulasi yang ditengarahi menjadi penyebab maraknya kepemilikan asing dalam industri perbankan kita adalah PP No. 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. PP No. 29/1999 tersebut menyatakan investor asing dapat memiliki saham pada suatu bank hingga 99 persen, baik melalui pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek. PP No. 29/1999 inilah yang dianggap sebagai “biang kerok” maraknya kepemilikan asing dalam industri bank nasional.

Saya kira, kita harus menempatkan PP No. 29/1999 ini secara proporsional dan kontekstual. Perlu dilihat bagaimana latar belakang keluarnya PP No. 29/1999 tersebut. Bisa jadi, PP No. 29/1999 memang sudah tidak relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Namun, ini tidak berarti kehadiran PP No. 29/1999 pada saat itu dapat dipersalahkan. Ketika PP No. 29/1999 keluar, kondisi perbankan kita sedang krisis luar biasa. Bank-bank lokal yang tidak sehat waktu itu membutuhkan suntikan modal dan pada saat itu hanya investor asing yang mampu membelinya. Bisa dibayangkan, bila tidak ada investor asing yang masuk. Biaya krisis yang harus dibayar pemerintah melalui obligasi rekap bisa lebih besar lagi dari jumlah yang telah dikeluarkan waktu itu yaitu sekitar Rp650 trilyun.

Saya berpendapat, dalam konteks saat itu, justru PP No. 29/1999 ini merupakan jalan keluar yang cerdas untuk mengurangi biaya krisis. Dengan keluarnya PP No. 29/1999, investor asing mulai berani masuk dengan membeli saham-saham bank di Indonesia. Mulailah bank-bank seperti BCA, Danamon, Lippo, BII, Permata, dan Niaga dibeli oleh asing.

Sesungguhnya, maraknya akuisisi bank-bank lokal oleh asing justru terjadi dalam 5 tahun terakhir ini, khususnya sejak Arsitektur Perbankan Indonesia (API) diluncurkan pada awal 2005. Patut diduga, API turut mendorong percepatan kepemilikan asing dalam industri perbankan kita. API menuntut bank-bank memiliki modal besar. Konsekuensinya, pemilik bank-bank kecil merasa terdesak dan mencari investor baru yang bersedia membelinya.

Di sisi lain, ketentuan modal minimum sebesar Rp3 trilyun bagi pendirian bank baru dinilai sangat tinggi sehingga tidak menarik bagi investor yang ingin memiliki bank di Indonesia. Investor asing melihat ada peluang masuk dalam industri perbankan kita tanpa modal yang besar melalui akuisisi bank-bank kecil. Kini, kita saksikan bahwa saham bank-bank kecil (modal sekitar Rp200 milyar) mayoritas dimiliki investor asing. Yang perlu diantisipasi dari aksi akuisisi bank-bank kecil ini adalah karakter investornya. Jangan-jangan, investornya hanyalah private equity yang sekedar memburu aset murah dan segera menjualnya setelah memperoleh keuntungan besar.

Skenario Rekomposisi

Kepemilikan pemodal dalam perbankan kita memang perlu ditata ulang. Dominasi kepemilikan pada suatu bank oleh satu pihak, apakah itu asing ataupun lokal, bukanlah praktek yang sehat dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Di negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan Australia, kepemilikan saham perbankannya menyebar ke banyak investor, dan tidak ada satu investor yang menguasai saham lebih dari 50 persen. Dengan kata lain, kalau BI menekan kepemilikan saham pada satu investor maksimal 51 persen misalnya, saya kira tetap dalam kelaziman. Dan semestinya, investor asing yang kini menjadi pemilik modal mayoritas tidak keberatan dengan kebijakan ini. Jadi, BI sesungguhnya memiliki peluang untuk melakukan penyebaran kepemilikan saham di perbankan.

Beberapa skenario dapat ditempuh dalam rangka rekomposisi kepemilikan asing dalam saham perbankan di Indonesia. Pertama, BI bisa mengambil pendekatan melalui kewajiban penerbitan saham di bursa efek (IPO maupun right issue) dalam prosentase tertentu sehingga nantinya tidak ada satu investor yang terlalu dominan. Melalui cara ini, asing tetap berpeluang memiliki saham hingga 99 persen, namun kepemilikannya menyebar. Perlu diketahui, pasar modal kita memang mayoritas dipenuhi oleh pemodal asing. Jadi, sangat mungkin penyebaran saham bank ke banyak investor asing dapat terjadi.

Yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai terjadi rekayasa pembelian saham oleh investor yang sama melalui teknik pendirian SPV (special purpose vehicle). Karenanya, kerja sama yang intensif antara BI dengan otoritas pasar modal penting dilakukan. Namun demikian, tentunya ketentuan maksimal kepemilikan saham pada bank perlu dibedakan antara bank milik pemerintah dengan swasta.

Kedua, cara yang paling elegan adalah merevisi PP No. 29/1999 sehingga memungkinkan investor lokal (pemerintah, BUMN, dan swasta) dapat memiliki saham dari pemilik asing yang kini mendominasi pada suatu bank. Tidak hanya PP No. 29/1999, Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2007 yang merupakan penjabaran dari UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal juga perlu diubah. Ini mengingat, Perpres No. 77/2007 juga mengatur kepemilikan investor asing pada perbankan nasional hingga 99%. Oleh karenanya, pembahasan yang insentif antara Pemerintah dan BI perlu dilakukan untuk mengubah ketentuan kepemilikan maksimal oleh investor asing dalam industri perbankan.

Bila investor asing dibatasi maksimal hingga 51 persen, misalnya, investor lokal dapat memiliki saham bank-bank yang kini didominasi oleh asing. Ini juga menjadi peluang bagi pemerintah, baik melalui BUMN maupun Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk memiliki saham diperbankan, sehingga terdapat “channel” untuk menjaga bisnis bank yang dimiliki investor asing agar tetap related dengan kegiatan pembangunan ekonomi nasional.***

*Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Analisis ini dimuat oleh Kontan, Jum’at, 18 Mei 2012.