Divestasi Newmont, Pemerintah, dan BUMN

0
12

Kisruh kepemilikan atas divestasi 7% saham Newmont, jelas sekali menggambarkan kuatnya tarik ulur kepentingan. Padahal, jika semangatnya untuk memaksimalkan keuntungan bagi negara, solusinya sebenarnya mudah: 7% saham Newmont harus dimiliki negara, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD. Terlebih lagi, sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, segala hal yang menyangkut keuangan negara (termasuk kepemilikan saham) seharusnya kembali ke negara.

Masalahnya, kita memang sering tidak konsisten menjalankan ketentuan. Saya tidak tahu persis, apakah itu disebabkan tidak sinkronnya diantara UU yang berlaku atau oleh sebab lain. Contohnya, UU Keuangan Negara telah berlaku sejak 2003. Tapi, kita saksikan bahwa pola kepemilikan atas divestasi saham Newmont, ternyata tidak menggambarkan adanya semangat untuk menjalankan UU No. 17/2003. Sejak 2006-2009, Newmont telah mendivestasikan sahamnya sebesar 24% dengan rincian: 3% (2006), 7% (2007), 7% (2008), dan 7% (2009). Sayangnya, kepemilikan 24% saham Newmont ini tidak sepenuhnya ditangan pemerintah (pusat atau daerah). Kepemilikan 24% saham Newmont ini berada pada PT. Multi Daerah Bersaing, perusahaan konsorsium dengan struktur kepemilikan: 25% PT Daerah Maju Bersaing (BUMD) dan 75% PT Multi Capital.

Kalau pemerintah (pusat dan daerah) ditanya, mengapa tidak memaksimalkan kepemilikannya atas saham Newmont ini, jawabannya biasanya klasik: tidak ada dana. Akibatnya, pemerintah memberikan hak membeli sahamnya (rights option) kepada swasta yang bisa memberikan kompensasi menarik. Hal yang sama diperkirakan juga akan terjadi jika 7% saham Newmont yang akan didivestasikan itu diberikan kepada pemerintah Nusa Tenggara Barat.

Apakah langkah Kementerian Keuangan yang hendak membeli 7% saham Newmont juga dapat dikatakan sebagai upaya memaksimalkan keuntungan negara? Dari sisi semangatnya, langkah Kementerian Keuangan itu memang dapat memaksimalkan keuntungan negara. Sebab, bila Kementerian Keuangan menguasai 7% saham Newmont, itu berarti akan memaksimalkan penerimaan APBN yang nantinya dapat dinikmati daerah-daerah melalui dana perimbangan.

Namun, keputusan Kementerian Keuangan untuk membeli 7% saham Newmont melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ini tetap menimbulkan pertanyaan. Pertama, apakah APBN kita saat ini memang mengalami kelebihan dana, sehingga pemerintah mampu membeli 7% saham Newmont senilai $271,6 juta (sekitar 2,44 trilyun)? Kedua, bila PIP menjadi pembeli saham Newmont, apakah itu tidak bertentangan dengan filosofi ketika PIP didirikan?

PIP didirikan berdasarkan UU No. 1/2004 dan Peraturan Pemerintah No. 1/2008. Meskipun kedua perundangan ini tidak membatasi cakupan investasi yang dapat dilakukan PIP, tetapi berbagai dokumen PIP jelas menyatakan bahwa maksud pendirian PIP adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Nah, mengapa kini PIP hendak beralih menjadi pengelola portofilo investasi non infrastruktur? Bukankah kita juga memiliki Kementerian BUMN yang telah berperan sebagai pengelola portofolio saham negara?

Terkait dengan rencana pembelian 7% saham Newmont oleh Kementerian Keuangan ini, saya teringat “kisruh” antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian BUMN terkait pembelian 24,9% saham Cemex di Semen Gresik pada 2006 lalu. Waktu itu, Kementerian BUMN merancang kebijakan melalui financial engineering yang melibatkan konsorsium BUMN dan BUMD untuk memiliki kembali saham Cemex. Tujuannya: memaksimalkan keuntungan negara sekaligus menjaga posisi kepemilikan pemerintah yang tinggal 51% di Semen Gresik. Sebenarnya, ini adalah model akuisisi yang baik karena melibatkan seluruh elemen, termasuk daerah. Sayangnya, Kementerian Keuangan waktu itu tidak memberikan persetujuan. Alasannya, APBN tidak memiliki dana untuk membeli saham Cemex. Padahal, Kementerian BUMN menjelaskan tidak akan membeli langsung lewat APBN, tetapi melalui dana BUMN dan BUMD.

Akhirnya, saham Cemex sebesar 24,9% jatuh ke tangan swasta yang sejak awal diragukan memiliki komitmen jangka panjang untuk mengembangkan Semen Gresik. Dan betul, pada Maret 2010, investor tersebut menjual 23,65% sahamnya di Semen Gresik setelah kapitalisasi pasar saham Semen Gresik meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp21,5 trilyun (ketika saham Cemex diakuisisi) menjadi Rp43,3 trilyun (Maret 2010). Siapa yang rugi dari transaksi ini? Jawabnya: tentu pemerintah. Nah, jika kini pemerintah akan membeli 7% saham Newmont, apakah ini dapat ditafsirkan sebagai koreksi atas kebijakannya yang keliru sebelumnya?

Kita mendukung langkah pemerintah pusat yang hendak membeli 7% saham Newmont. Namun tentunya, langkah yang baik ini juga perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan elegan. Saya kira, saat ini justru menjadi momentum yang tepat untuk mengoreksi kebijakan investasi yang keliru yang pernah dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Langkah daerah yang memberikan haknya kepada swasta untuk membeli saham Newmont adalah keliru, karena keuntungan maksimal bukan kepada negara. Langkah yang ideal adalah pemerintah pusat dan daerah perlu membentuk konsorsium yang nantinya menjadi vehicle ketika pemerintah mengeksekusi haknya terkait dengan pembelian saham, khususnya di bidang sumber daya alam (resources). Karena transaksi pembelian saham oleh pemerintah terkait dengan resources ke depan ini akan bermunculan, seiring adanya kewajiban participating interest kepada daerah terkait pengelolaan tambang, seyogyanya ini menjadi kebutuhan yang ditetapkan secara nasional.

Untuk mengatasi kekurangan dana yang seringkali dialami pemerintah, konsorsium ini dapat melibatkan BUMN-BUMN yang memiliki dana yang besar. Tentunya, agar keuntungan pemerintah maksimal, BUMN yang terlibat harus 100% sahamnya masih dimiliki pemerintah. Dalam konteks ini pula, penulis sering mengingatkan agar pemerintah hati-hati dalam memprivatisasikan BUMN. Sebab, kita tetap membutuhkan BUMN sebagai vehicle bila pada suatu ketika pemerintah menghadapi berbagai hambatan saat melakukan investasi strategis atas nama pemerintah.

Sejatinya, sebelum PIP yang berperan sebagai sovereign wealth fund (SWF) didirikan, pemerintah dapat memaksimalkan peran BUMN yang dimilikinya sebagai SWF. Pemerintah memiliki Taspen, Jamsostek, Asabri, yang di negara lain seperti di Singapura juga berperan seperti layaknya SWF. Kemudian, bila dirasa masih kurang, konsorsium juga dapat melakukan financial engineering dengan memanfaatkan dana dari bank-bank BUMN. Pemerintah juga memiliki Danareksa dan Bahana Sekuritas yang dapat menjadi penasehat investasi terkait dengan investasi portofolio saham.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan negara terkait dengan pembelian saham oleh pemerintah. Tinggal bagaimana strategi yang diambil agar memenuhi harapan itu. Dan tak kalah penting, kita harus menghindarkan sikap egoisme, baik sektoral maupun institusi, dalam penetapan kebijakan. Bila egoisme di kedepankan, kebijakan yang diambil biasanya menjadi tidak independen terhadap politik kepentingan dan perburuan rente.***

 

Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Jakarta. Analisis ini dimuat oleh REPUBLIKA, Senin, 11 Juli 2011