Indonesia Dalam “Darurat” Migas

0
13

Kinerja sektor perminyakan dan gas (migas) kita belakangan ini menunjukkan penurunan. Di sektor hulu, kinerja produksi minyak mentah (terlihat dari realisasi lifting) terus menurun. Sementara itu, di sektor hilir, akibat terbatasnya kemampuan produksi BBM yang dihasilkan oleh kilang pengolahan kita, seiring dengan meningkatkan kebutuhan BBM, setiap tahun kita terpaksa harus mengimpor produk BBM yang jumlahnya terus meningkat. Kondisi permigasan kita ini dapat diibaratkan sudah jatuh (oleh kinerja sektor hulu) tertimpa tangga pula (oleh kinerja sektor hilir).

Data Kementerian ESDM menunjukkan, selama 2012 produksi minyak mentah (termasuk kondensat) mencapai sekitar 860 ribu barel per hari (bph). Berdasarkan rilis SKK Migas, hingga kuartal I 2013, produksi minyak mentah mencapai sekitar 830 bph. Sementara itu, target lifting minyak mentah APBN 2013 sebesar 900 ribu bph. Diperkirakan, bila tidak ada kegiatan eksplorasi yang signifikan, kinerja hulu minyak ini akan merosot. Beruntung, kinerja gas bumi masih cukup baik. Produksi gas kita masih sekitar 1,3 juta barel setara minyak (barrel oil equivalen/boe) per hari atau di atas target APBN sekitar 1,2 juta boe per hari. Namun, sama dengan minyak, tren produksinya juga menurun.

Ditengah semakin menurunnya kinerja sektor hulu, konsumsi BBM terus meningkat, seperti ditunjukan antara lain oleh realisasi konsumsi BBM bersubsidi yang selalu di atas kuota APBN. Sayangnya, kebutuhan BBM ini tidak bisa dipenuhi oleh BBM yang dihasilkan kilang-kilang pengolahan kita. Sebelum tahun 2003, impor BBM kita setiap tahunnya rata-rata kurang dari 10% dari produksi BBM kilang Pertamina. Namun, sejak 2003, impor BBM terus meningkat. Pada tahun 2011, Pertamina misalnya, berdasarkan Laporan Tahunan 2011, telah melakukan impor BBM sekitar 157 juta barel (atau sekitar 87% dari produksi BBM dari kilang Pertamina) untuk menutup selisih antara kebutuhan produk BBM dalam negeri sekitar 339 juta barel dan produksi kilang Pertamina yang hanya sekitar 181 juta barel.

Peningkatan impor BBM tersebut, tentunya belum memasukkan impor BBM yang dilakukan swasta, yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan seiring dibukanya keran liberalisasi sektor hilir migas. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan kinerja neraca perdagangan migas cenderung mengalami penurunan. Pada 2011, neraca perdagangan migas hanya mencatatkan surplus senilai US$ 7 juta, merosot jauh dibanding 2010 senilai US$3 miliar. Dan pada tahun 2012, neraca perdagangan migas justru antiklimaks karena mencatat defisit US$5,6 miliar.

Tentunya ini adalah sebuah ironi. Indonesia adalah negara produsen minyak, sekalipun kini telah menjadi net oil importer. Bandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura yang tidak memiliki sumber migas seperti kita, tetapi mampu berswasembada BBM. Thailand dengan penduduk sekitar 68 juta jiwa memiliki kilang berkapasitas sekitar 1,1 juta bph, Malaysia dengan penduduk sekitar 28 juta jiwa memiliki kapasitas kilang 650 ribu bph, dan Singapura yang berpenduduk sekitar 5 juta jiwa memiliki kilang dengan produksi sekitar 1,35 juta bph dan justru mengekspor BBM.

Berbagai kondisi baik yang terjadi di sektor hulu maupun hilir migas inilah yang akhirnya menyebabkan keinginan pemerintah untuk mewujudkan harga BBM yang lebih murah menjadi semakin sulit. Produksi minyak mentah yang kecil dan tingginya jumlah BBM yang harus diimpor menyebabkan biaya pengadaan BBM menjadi lebih mahal.

Indonesia sangat membutuhkan kilang baru untuk menutupi defisit kebutuhan BBM. Tanpa kilang baru, impor BBM akan semakin meningkat dan membahayakan neraca pembayaran Indonesia (NPI). Namun, untuk menjamin pasokan minyak mentah bagi kilang-kilang pengolahan baru, kita juga membutuhkan tambahan produksi minyak mentah, baik dari sumber domestik maupun luar negeri. Disinilah, Pertamina selaku national oil company (NOC) perlu didorong untuk melakukan “perburuan” cadangan (reserves) migas baru, baik di dalam maupun luar negeri, baik melalui pengembangan sendiri maupun kegiatan merger dan akuisisi (M&A). Pertanyaannya, apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sektor hulu dan hilir migas ini?

Untuk meningkatkan produksi hulu migas dari sumber domestik bukanlah pekerjaan mudah. Permasalahan yang dihadapi hulu migas sangat kompleks, terutama menyangkut masalah koordinasi dengan instansi terkait, perijinan, dan lainnya. Diperkirakan, potensi peningkatan produksi migas hanya dari Blok Cepu dan ini pun diperkirakan hanya mampu berproduksi secara optimal dalam 15 tahun ke depan setelah produksi. Di sisi lain, upaya optimasi produksi melalui enhanced oil recovery (EOR) baru dimulai tahun ini, sehingga hasil produksinya baru bisa terlihat pada 2014.

Indonesia memang masih memiliki area migas yang belum tergarap (underexplored) dengan potensi cadangan yang cukup besar. Sayangnya, area-area ini umumnya berada di offshore timur Indonesia, yang kurang menarik investor. Selain karena hambatan infrastruktur, besarnya cadangan juga belum terlalu menyakinkan (proven), sehingga risiko kegagalan pun relatif tinggi. Terlebih, data menunjukkan bahwa rasio kesuksesan kegiatan ekplorasi di Indonesia relatif rendah, kalah dibanding Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam. Karenanya, tanpa ada insentif fiskal yang sepadan dengan risikonya, sulit mengharapkan investor tertarik menggarap offshore timur Indonesia.

Di tengah belum pastinya kegiatan eksplorasi dari area-area yang underexplored ini, tentunya pemerintah harus bergerak cepat untuk memastikan kepastian pasokan minyak mentah bagi kilang-kilang pengolahan BBM. Dalam beberapa tahun ke depan, terdapat beberapa blok migas yang masih memiliki cadangan cukup besar dan akan berakhir kontraknya, seperti Blok Mahakam, Blok East Kalimantan, dan Blok Sanga-sanga. Saya kira, bila blok-blok migas yang akan habis masa kontraknya ini diserahkan ke Pertamina, setidaknya akan meningkatkan jaminan pasokan minyak mentah yang dibutuhkan kilang-kilang baru, baik yang nantinya dibangun Pertamina maupun swasta.

Pembangunan kilang baru adalah keharusan untuk menjaga ketahanan pasokan BBM dan mengurangi BBM impor. Saya berpendapat, agar terdapat insentif bagi investor kilang baru perlu dirancang suatu kebijakan sektoral yang mewajibkan pedagang BBM (SPBU) untuk membeli BBM dari kilang baru di dalam negeri. Penjual BBM di Indonesia (selain Pertamina) juga perlu diminta memiliki kilang pengolahan sendiri di Indonesia, jadi bukan sekedar kilang penampungan (storage), sebagaimana yang juga diberlakukan oleh Malaysia. Tentunya, untuk membuat kegiatan pembangunan kilang baru ini menarik, juga dibutuhkan adanya insentif fiskal dari pemerintah.

Saya berharap bahwa berbagai kondisi di atas, menimbulkan kesadaran bahwa sektor migas kita kini berada dalam keadaan “darurat”. Karenanya, dibutuhkan secepatnya kebijakan strategis untuk mengatasi probem ini. Kebijakan pengurangan subsidi BBM perlu dilakukan. Namun, setelah itu harus segera dibenahi problem mendasar yang ada, baik di sektor hulu maupun hilir migas. Tanpa pembenahan mendasar, sulit kita bisa masuk sebagai negara yang terjamin ketahanan energinya.***

 

*)Artikel ini dimuat oleh Bisnis Indonesia, Senin, 22 April 2013. Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI).