Infrastruktur, Perburuan Rente, dan BUMN

0
87
BUMN

BUMNBesok, 12-14 April, pemerintah akan kembali menggelar infrastructure summit. Seperti sebelumnya, dalam infrastructure summit kali ini, juga akan ditawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para investor swasta. Harus diakui, kualitas infrastruktur kita dibandingkan sejumlah negara di Asia memang tergolong rendah. Berdasarkan laporan yang dibuat World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2010-2011, skor kualitas infrastruktur kita seperti jalan (road), rel kereta api (railway), pelabuhan (seaport), bandara (airport) dan listrik (power) di Asia relatif tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, India, dan China.

 

Sejatinya, upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur telah digagas sejak tahun 2005. Menyadari bahwa tidak mungkin penyediaan infrastruktur mengandalkan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah pun membuka seluas-luasnya peran swasta. Pada tahun 2005, telah dicanangkan percepatan pembangunan infrastruktur senilai Rp1.303 trilyun selama periode 2005-2009. Sayangnya, tidak ada penjelasan rasio kesuksesan atas realisasi pembangunan infrastruktur tersebut. Tahun 2010-2014, pemerintah telah menghitung kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang diperkirakan mencapai Rp1.429 trilyun, dimana peran pemerintah hanya sekitar 15%-nya.

Untuk mendorong keterlibatan swasta dalam penyediaan infrastruktur, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2005 yang mengatur konsep kerja sama (kemitraan) pemerintah swasta (KPS) atau dikenal public private partnership (PPP) dalam penyediaan infrastruktur. Melalui skim KPS ini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akan terikat kontrak dalam perjanjian kontrak kerja sama dengan mitra swasta. Risiko dan manfaat potensial yang muncul dalam proyek tersebut juga dibagi antara pemerintah dan mitra swasta. Beragam insentif juga telah disiapkan pemerintah untuk mendukung kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur ini. Beragam aturan untuk mendukung skim KPS juga telah disiapkan, seperti penerbitan penjaminan (guarantee letter).

Tetapi, seperti yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan peserta rapat kerja soal percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 21 Februari 2011 lalu, pembangunan infrastruktur seolah seperti “pepesan kosong” atau tidak ada kemajuan yang berarti. Beragam faktor menjadi penghambat (bottleneck) tidak berjalannya pembangunan infrastruktur.

Kalau kita petakan, sejatinya sumber-sumber bottleneck pembangunan infrastruktur dapat terjadi di tiga titik: penyiapan kerangka regulasi (regulatory framework), pengadaan (kontes, tender), dan pelaksanaan proyek. Dari ketiga titik ini, isu bottleneck yang sering muncul adalah masalah kerangka regulasi dan pelaksanaan proyek, khususnya masalah pembebasan lahan. Sayangnya, tidak banyak yang mengungkap bottleneck pada aspek pengadaan. Tentu dapat dimaklumi, karena aspek yang satu ini sarat kepentingan bagi para pemburu rente.

Sejatinya, penyediaan infrastruktur melalui swastanisasi adalah untuk mendorong swasta agar terlibat aktif dan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah. Melalui penerapan skim KPS diharapkan menjadi transmisi masuknya dana swasta ke dalam proyek-proyek publik. Tetapi, karena ternyata swasta yang terlibat adalah mereka yang hanya berbekal kedekatan politis dan tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial yang cukup, yang terjadi sebaliknya: KPS justru berpotensi menimbulkan adanya injeksi dana publik (APBN) ke swasta.

Itulah kenapa, banyak kasus pemberian penjaminan oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan RI), seperti dalam kasus MRT (mass rapid transit) Jakarta, sulit keluar. Sesuatu yang wajar dilakukan pemerintah, karena pemerintah pun perlu mengamankan APBN terhadap timbulnya potensi risiko fiskal akibat kewajiban bersyarat (contingent liability).

Namun, tentu harus ada jalan keluar untuk mengatasi kebuntuan ini. Pemerintah tetap harus mempermudah pemberian penjaminan, tetapi juga tetap merasa aman dan tidak khawatir munculnya potensi risiko fiskal. Dalam hal ini, solusi yang layak diimplementasikan adalah dengan mendorong keterlibatan BUMN dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur tersebut. Pertanyaannya: kenapa harus BUMN?

Pertama, BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara. Kita memiliki banyak BUMN yang bergerak di bidang kontruksi pengerjaan proyek infrastruktur dan memiliki kapabilitas yang baik . Karena BUMN dimiliki negara, maka yang muncul dalam pengerjaan proyek infrastruktur oleh BUMN adalah state interest, bukan kepentingan pribadi (vested interest), sehingga dapat mengurangi aktivitas perburuan rente.

Kedua, penjaminan oleh pemerintah dalam skim KPS adalah mutlak. Tetapi, penjaminan yang diberikan kepada BUMN, sejatinya berarti penjaminan oleh negara untuk negara (dirinya sendiri). Sehingga, kekhawatiran terjadinya penyimpangan skim KPS: injeksi dana publik terhadap proyek-proyek swasta tidak akan terjadi. Selain itu, risiko fiskalnya menjadi lebih terukur dan manageable, karena pemerintah bisa memonitornya setiap saat.

Ketiga, sebagai perusahaan negara, keuntungan finansial yang timbul dari pengerjaan proyek infrastruktur juga akan kembali ke pemerintah. Laba BUMN akan meningkat dan berarti terdapat peluang bagi pemerintah untuk memperoleh dividen yang lebih besar untuk memperkuat APBN.

Keempat, tidak mungkin BUMN kontruksi infrastruktur akan membiayai proyek infrastruktur dengan modal sendiri. Tentunya, BUMN akan mengandalkan sumber pembiayaan dari perbankan, yang biasanya dari bank BUMN. Bagi bank BUMN, tentu akan lebih safe membiayai kegiataan pengadaan infrastruktur yang dikerjakan BUMN dibanding swasta, karena ada kejelasan penjaminannya serta status pemiliknya: negara, yang tak mungkin negara bangkrut.

Memang menjadi persoalan, tatkala kita membandingkan kemampuan finansial BUMN yang terbatas, sementara potensi proyek infrastruktur yang dapat dikerjakan BUMN sangat besar. Oleh karenanya, agar bank BUMN bisa membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur oleh BUMN lebih besar lagi, diperlukan kelonggaran aturan perkreditan khususnya bagi bank BUMN. Bank Indonesia dalam hal ini perlu membuka diri dilakukannya pelonggaran, misalnya terkait ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) serta persyaratan kualitas aktiva produktif.

Tentu, kita tidak berharap bahwa seluruh pengerjaan proyek infrastruktur dikerjakan oleh BUMN. Keterlibatan swasta tetap diperlukan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur kita. Namun demikian, swasta yang terlibat perlu dipastikan bahwa mereka adalah betul-betul yang memiliki kemampuan teknis, finansial, dan berpengalaman, bukan pebisnis swasta yang tiba-tiba lahir karena kedekatan dengan penguasa atau pebisnis swasta pemburu rente yang hanya akan menyebabkan high cost economy. Oleh karenanya, untuk menjamin bahwa keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur adalah mereka yang betul-betul kompeten, maka asas kompetisi (contestability) harus terus dijaga.***

 

* Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Dimuat Republika, Senin, 11 April 2011