Investment Grade, IPO dan Obligasi BUMN

0
34

Seperti diketahui, Indonesia baru saja memperoleh “bonus” berupa kenaikan peringkat utang dari Fitch Ratings. Sejak 15 Desember 2011, peringkat utang (sovereign) Indonesia untuk foreign currency long-term senior debt berada di level BBB- (atau level investment grade). Di tengah jatuhnya kepercayaan pasar terhadap sejumlah Eropa dan Amerika Serikat (AS), kenaikan peringkat utang ini jelas memiliki arti penting bagi Indonesia. Semestinya, status investment grade ini dapat mempermudah dana asing (khususnya dana jangka panjang) masuk baik melalui investasi langsung maupun pasar modal dengan membeli saham atau obligasi yang diterbitkan korporasi di Indonesia.

 

Kenaikan peringkat Indonesia ini seolah menemukan momentumnya, setidaknya bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah, seperti disampaikan Presiden RI dalam pembukaan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Januari lalu, menjanjikan tiga hingga lima BUMN akan mencatatkan sahamnya di BEI melalui initial public offering (IPO). Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, IPO atas BUMN diperkirakan akan dilaksanakan pada Semester II 2012. Saat ini, terdapat satu BUMN yang hampir dipastikan akan IPO pada 2012, yaitu Semen Baturaja.

Saya memperkirakan, bila tidak ada kendala non teknis, realisasi IPO BUMN akan dapat memenuhi target. Tidak hanya karena didukung oleh iklim pasar modal kita yang semakin kondusif seiring dengan status investment grade, kinerja BUMN secara keseluruhan juga semakin membaik. Kini, tinggal bagaimana pemerintah mampu mengelola isu-isu non teknis (seperti politik) terkait dengan rencana IPO BUMN tersebut. Sebab, belajar dari pengalaman IPO Krakatau Steel dan Garuda Indonesia tahun lalu, bila pemerintah tidak tepat dalam menyusun desain IPO BUMN, situasi ini akan dengan cepat menjadi isu politik yang pada akhirnya dapat mengganggu reputasi IPO BUMN.

Status investment grade juga memberikan momentum baik bagi BUMN yang akan menerbitkan obligiasi. Perlu diketahui bahwa salah satu orientasi Kementerian BUMN saat ini adalah mendorong BUMN untuk lebih membuka diri (dalam arti lebih transparan) baik melalui IPO maupun penerbitan obligasi. IPO BUMN terbukti berkontribusi dalam mewujudkan transparansi yang lebih di BUMN. Namun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua BUMN dapat didorong untuk melakukan IPO, antara lain karena karakteristik BUMN tersebut. Menyadari hal itu, Kementerian BUMN akan mendorong BUMN yang belum IPO untuk menerbitkan obligasi.
Saya melihat bahwa langkah Kementerian BUMN yang akan mendorong penerbitan obligasi BUMN  merupakan terobosan (break through) positif  bagi BUMN menjadi lebih transparan di tengah sensitifnya isu privatisasi BUMN. Seperti kita ketahui, kebijakan privatisasi BUMN hingga saat ini masih menjadi isu yang selalu kontroversial. Tak terkecuali, BUMN yang diprivatisasikan melalui IPO. Padahal, banyak yang menyakini IPO merupakan metode privatisasi BUMN yang lebih baik dibandingkan metode lainnya. Namun, tetap saja tidak mudah akan menerapkan IPO pada BUMN yang memiliki sensitifitas tinggi.

Sebagai contoh, bila kebijakan privatisasi diterapkan terhadap Pertamina, sekalipun dengan menggunakan metode IPO, saya memperkirakan langkah ini akan menjadi isu yang sangat sensitif bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Pertamina adalah BUMN sektor energi terbesar di Indonesia yang sahamnya dimiliki penuh oleh pemerintah. Pertamina juga telah menjadi simbol bagi Indonesia. Sehingga, memang tidak keliru bila Pertamina telah menjadi semacam miniaturnya Indonesia. Oleh karenanya, juga tidak sepenuhnya keliru bila ada yang mempersepsikan kebijakan menjual saham Pertamina (sekalipun melalui IPO) itu sama dengan menjual negara.

Pada tahun 2003, Rizal Ramli bersama Tim Indonesia Bangkit/TIB (termasuk saya di dalamnya) pernah melontarkan gagasan untuk meng-IPO-kan Pertamina. Waktu itu, Rizal Ramli dan TIB mengusulkan agar saham Pertamina dilepas sekitar 10 persen melalui IPO. Gagasan dibuat dalam rangka memperkuat penggalanan sumber pembiayaan pemerintah agar Indonesia bisa secepatnya keluar dari program Lembaga Moneter Internasional (IMF). Namun, seperti diprediksikan sebelumnya, ide melepas sebagian saham negara di Pertamina ini memang bukan ide populis sehingga pasti akan menimbulkan kontroversi.
Padahal, sebagai perusahaan yang kini sedang melakukan transformasi menjadi national oil world class company, Pertamina dituntut memiliki dan menerapkan governance yang sesuai standar internasional. Dan biasanya, hal itu dapat dilakukan, bila perusahaan tersebut menjadi perusahaan publik (go public).

Pertanyaannya, bagaimana kita bisa “memaksa” Pertamina dan BUMN yang belum go public lainnya agar mengadopsi standar governance yang berlaku di pasar modal, bila tidak ada kewajiban bagi BUMN terkait agar mempublikasi atas segala hal yang terkait dengan kebijakannya (corporate matters)?
Melalui penerbitan obligasi, BUMN nanti akan “dipaksa” atau “terpaksa” mengikuti protokol pasar modal (capital market protocol) selayaknya perusahaan yang telah IPO. Meskipun BUMN terkait belum merupakan perusahaan terbuka, namun manajemen BUMN selaku emiten (perusahaan yang menerbitkan obligasi) tetap harus bertanggungjawab kepada publik atas kinerja perusahaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan otoritas pasar modal (Bapepam). Selain itu, penerapan good corporate governance (GCG), capital market protocol, dan azas pertanggungjawaban kepada publik dapat membantu BUMN dalam membentengi diri dari berbagai bentuk intervensi pihak luar yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan.

Beberapa BUMN non publik yang telah menerbitkan obligasi (khususnya global bond) adalah PLN (tahun 2006) dan Pertamina (tahun 2011). Kini, BUMN yang telah menerbitkan obligasi dituntut memiliki sistem akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan oleh otoritas pasar modal dari negara yang menjadi pasar penerbitan obligasi tersebut. Sebagai misal, sebagai perusahaan yang telah menerbitkan obligasi global di Bursa Efek Singapura, Pertamina kini dituntut memenuhi (comply) ketentuan pasar modal yang berlaku di Singapura.

Sejalan dengan meningkatnya kinerja perekonomian Indonesia serta menurunnya tingkat bunga acuan (BI Rate), sejak tahun 2008 – 2011 akumulasi emisi obligasi korporasi (termasuk BUMN) adalah sekitar Rp118,7 triliun. Saat ini, emiten obligasi BUMN/BUMD/afiliasi memiliki pangsa pasar (market share) sekitar 45 persen dari total saldo obligasi yang tercatat di BEI. Pada tahun 2012, BEI telah mencatat rencana penerbitan obligasi korporasi sekitar Rp30 Triliun. Saya memperkirakan, seiring dengan masih akan berlanjutnya tren BI Rate yang rendah, status Indonesia sebagai investment grade, dan adanya gairah penerbitan obligasi BUMN ini, realisasi penerbitan pada tahun 2012 diperkirakan akan lebih tinggi.

Kesimpulannya, investment grade yang diperoleh Indonesia, akan menjadi momentum bagi BUMN untuk menerbitkan saham (melalui IPO) dan obligasi. Semestinya juga, dengan status Indonesia yang baru ini, kinerja BUMN kita ke depan juga meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.***

*)Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Analisis ini dimuat Republika, Senin, 16 Januari 2012.