Kebijakan Energi Kita

0
37

Saya kira, kalau saja di Pemerintah dan DPR memiliki fokus yang sama dalam hal kebijakan energi nasional kita, semestinya “gaduh” politik terkait dengan kebijakan harga BBM bersubsidi pada akhir Maret lalu, dapat dihindari. Persoalan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, sebenarnya bukan hal besar. Karena faktanya, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sejak dulu kita lakukan, siapapun presidennya.

 

Sekalipun BBM masih sebagai barang strategis, namun BBM tetaplah komoditas, yang harganya pasti akan menyesuaikan dengan pasar, karena bahan bakunya (minyak) juga harus dibeli dengan harga pasar. Minyak yang digunakan untuk menghasilkan BBM kita, sekitar 30-40%-nya berasal dari impor. Sedangkan, 60-70%-nya berasal dari minyak yang menjadi hak negara yang dibeli (dengan harga pasar) oleh Pertamina sebagai penyedia BBM bersubsidi.

Bila hanya menggunakan neraca minyak, penerimaan dari minyak dibanding pengeluaran untuk BBM memang masih surplus. Tetapi, menghabiskan surplus minyak hanya untuk membiayai BBM bersubsidi, bukanlah tindakan yang bijak, bila dilihat dari kepentingan sebagian besar rakyat kita. Karena faktanya, penikmat BBM bersubsidi sebagian besar kelompok menengah ke atas. Sementara, akibat kenaikan harga minyak dunia ini, pemerintah melalui APBN harus membayar harga barang publik (public goods) yang lebih tinggi. Bila tidak ada realokasi anggaran (misalnya dari subsidi BBM), tentunya dapat berpotensi mengorbankan kepentingan publik yang lebih besar.

Saya tentu sepakat terkait tuntutan agar pemerintah menggunakan anggaran secara tepat dan efisiensi. Saya juga sepakat bahwa pemerintah harus membuktikan komitmennya untuk memberantas korupsi yang telah menyebabkan pemborosan anggaran negara. Namun, ini tidak berarti bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM tidak penting. Sebab, substansi dari pengurangan subsidi BBM adalah untuk mengarahkan subsidi yang tepat. Sehingga, bila realokasi anggaran subsidi BBM ini dapat dijalankan dengan baik dan dilakukan simultan dengan komitmen untuk mengurangi pemborosan APBN, tentunya hal itu akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat.

Perlu diketahui bahwa klausul Pasal 7 Ayat (6a) dalam UU APBN-(P)erubahan 2012, yang kemudian menjadi awal “kegaduhan” ini, sesungguhnya bukan hal baru. Oleh karenanya, saya heran bila mengamati perilaku politik yang mempertentangkan klausul Pasal 7 ayat (6a) tersebut. Sebab, mempertentangkan klausul Pasal 7 ayat (6a), itu sama saja mengingkari hal yang sama yang pernah mereka (Pemerintah dan DPR) buat sebelumnya.

Untuk membuktikan hal ini, silahkan diteliti UU APBN-P 2010 dan UU APBN-P 2011. Dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 2/2010 dan Pasal 7 ayat (4) UU No. 11/2011, ternyata terdapat klausul yang mirip dengan klausul pada Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012. Bunyi dari kedua pasal pada UU APBN-P 2010 dan UU APBN-2011 tersebut adalah “Dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price /ICP) dalam 1 (satu) tahun mengalami kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang diasumsikan dalam APBN-Perubahan 2010 (2011), Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi”.

Berdasarkan kedua UU APBN-P tersebut, terlihat bahwa sesungguhnya sejak 2 tahun lalu DPR telah memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM, bila harga rata-rata ICP di atas persentase tertentu dari asumsi yang ditetapkan oleh APBN-P. Pertanyaannya, lalu kenapa baru sekarang klausul ini diributkan?

Dugaan saya, tampaknya ada hal lain yang lebih substansial dari sekedar klausul Pasal 7 ayat (6a) ini. Bisa jadi, Pasal 7 ayat (6a) hanyalah puncak dari “gunung es” permasalahan dari masing-masing pihak, khususnya yang sedang dalam koalisi kekuasaan. Sayangnya, saya tidak memiliki informasi yang akurat tentang hal ini, sehingga tak bisa menjelaskannya di sini. Hanya saja, dalam kasus rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini, saya merasakan ketidakhadiran kepemimpinan yang dapat menyatukan beragam pendapat. Komunikasi yang intensif, baik di pemerintah maupun di DPR, jelas tidak terlihat.

Terlepas dari isu seputar politik BBM ini, sudah saatnya kita harus mendorong lagi komitmen pemerintah dan dukungan politik DPR terkait dengan kebijakan energi kita ini. Roadmap Kebijakan Energi Nasional 2005-2025 telah menargetkan bauran energi (mix energy) pada 2025 untuk mengurangi ketergantungan sumber energi pada minyak dari 51,66 persen (pada tahun 2006) menjadi hanya 20 persen (pada tahun 2025). Dan tentunya, ini membutuhkan kebijakan yang konsisten dan terukur. Pertanyaannya, bagaimana kabar dari realisasi roadmap tersebut?

Dari perkembangan yang ada, saya belum melihat ada kebijakan yang mendasar untuk mendukung capaian target energy mix policy tersebut. Cadangan minyak kita semakin habis. Sayangnya, ketergantungan kita pada sumber energi dari minyak hingga kini belum turun secara berarti. Kita memang masih memiliki cadangan gas bumi dan batubara yang cukup besar yang dapat digunakan sebagai sumber cadangan energi masa depan. Sayangnya, kebijakan subsektor gas dan batubara, tidak mencerminkan adanya urgensi untuk ketahanan energi di masa mendatang.

Saat ini, ditengarahi produksi gas kita telah memasuki masa mature-nya dan menurun lebih cepat dari yang diperkirakan. Sayangnya, lebih dari 50 persen produksi gas kita dipergunakan untuk memenuhi komitmen ekspor jangka panjang. Di sisi lain, kebutuhan gas alam dalam negeri justru semakin meningkat. Bahkan, hingga kini pun kelangsungan pasokan gas untuk PLN masih terhambat. Belum lagi terkait dengan kebutuhan gas untuk industri pupuk dan industri manufaktur lainnya.

Indonesia juga merupakan salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Kita memiliki cadangan batubara sekitar 28 milyar ton. Pada 1998, produksi batubara kita hanya 61,3 juta ton, dan meningkat pesat menjadi 240 juta ton dalam kurung waktu 10 tahun. Pada 2011 lalu, produksi batubara kita sudah mencapai 329 juta ton. Sayangnya, sekitar 78 persen produksi batubara kita dipergunakan untuk ekspor, bukan untuk kebutuhan energi dalam negeri. Indonesia, sekalipun memiliki cadangan batubara terbesar keenam dunia, tapi ekspornya adalah terbesar kedua di dunia. Bandingkan dengan China, yang merupakan produsen batubara terbesar di dunia. Produksi batubara China mencapai 3 milyar ton, tetapi yang diekspor hanya 21 juta ton.

Kondisi ini, tentu ironi di tengah upaya untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Ternyata, paradigma kebijakan energi kita belum berubah: masih berorientasi pada pendapatan negara, bukan energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dan sayangnya, “energi” kita justru habis hanya untuk mengurusi soal harga BBM, sementara hal-hal yang sifatnya strategis justru terabaikan. Semoga saja, dipicu oleh kontroversi Pasal 7 ayat (6a) tersebut, akan tumbuh kesadaran dari para elit (pemerintah dan DPR), birokrasi, dan seluruh rakyat kita: bahwa bila kita tidak melakukan langkah-langkah mendasar, kelangkaan energi bisa mengancam kita.***

*) Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (www.iei.or.id). Analisis ini dimuat di harian REPUBLIKA, Senin, 16 April 2012.