Kompleksitas Pengelolaan Keuangan BUMN

0
12

Cukup menggelitik ketika saya membaca salah artikel yang ditulis Dahlan Iskan (DIS), Menteri BUMN, “Manufacturing Hope” yang rutin dimuat di Rakyat Merdeka. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Mengabdi di BUMN, Lebih Sulitkah?” (Senin, 5 Desember 2011), DIS sepertinya ingin “menegur” eksekutif BUMN agar realitas politik, regulasi, dan birokrasi yang masih melekat pada BUMN jangan dijadikan alasan bahwa bekerja (sebagai eksekutif) di BUMN lebih sulit, lebih komplek, dibanding bekerja sebagai eksekutif di swasta.

 

Saya berpendapat, apa yang dikemukakan DIS tersebut memang benar adanya. Karena pada dasarnya, setiap perusahaan (swasta ataupun BUMN) memiliki karakteristik sendiri-sendiri, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seorang eksekutif yang “cerdas”, tentunya harus menyikapi karakteristik yang melekat di setiap perusahaan tersebut secara “cerdas” pula demi mencapai kinerja yang optimal. Seorang eksekutif BUMN yang “cerdas” tidak pada tempatnya menjadikan berbagai realitas di BUMN tersebut sebagai alasan mengeluh. Misalnya, dengan mengatakan “aturan ini membelenggu kami, sehingga kami tidak tidak bisa mengeksekusi suatu kebijakan yang strategis bagi perusahaan”. Padahal, ketika seseorang ditunjuk menjadi eksekutif BUMN, harapan pemiliknya (pemerintah) adalah bahwa yang bersangkutan seharusnya sudah paham dengan situasi tersebut dan seharusnya paham bagaimana menghadapi dan mengatasinya.

 

Pada dasarnya, karena berangkat dari ketentuan dan institusi (yaitu negara) yang sama, setiap BUMN memiliki kompleksitas politik, regulasi, dan birokrasi yang relatif sama. Yang membedakan adalah hanya skala usahanya saja. Namun faktanya, kinerja antar BUMN mengalami ketimpangan yang cukup mencolok. Di satu sisi, ada BUMN yang kinerjanya jeblok (merugi), tetapi banyak juga BUMN yang kinerjanya mengkilap. Bahkan, banyak juga BUMN yang bisa memiliki kinerja dengan reputasi internasional yang lebih bagus dibanding swasta. Sebagai contoh, belum lama ini majalah internasional terkemuka Forbes memasukkan Bank BRI dalam daftar Global 2.000 dengan peringkat 479. Di Indonesia, oleh Forbes, BRI dinobatkan sebagai perusahaan terbaik dengan omset penjualan U$5,93 milyar. Dalam hal laba, BRI memiliki peringkat yang lebih baik yakni ke-372, yang nilainya mencapai US$1,7 miliar. Selain BRI, BUMN yang masuk Global 2000 adalah Bank Mandiri, Telkom, BNI, PGN, dan Semen Gresik.

 

Prestasi bagus sejumlah BUMN tersebut menunjukkan bahwa sekalipun BUMN memiliki berbagai karakteristik “terhambat” oleh berbagai, katakanlah, intervensi politik, birokrasi, regulasi, tak lantas membuat BUMN tertentu untuk tidak berkinerja baik. Kuncinya memang “kecerdasan” eksekutif BUMN beserta jajarannya dalam menempatkan diri dalam menghadapi berbagai karakteristik yang melekat di BUMN tersebut. Yang pasti, jelas dibutuhkan kiat kepemimpinan dan manajemen yang “unik” ketika bekerja di BUMN.

 

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa persoalan kompleksitas pengelolaan, khususnya aspek keuangan, di lingkungan BUMN dapat diabaikan. Demikian pula, juga tidak lantas untuk tidak diselesaikan. Karena faktanya adalah BUMN saat ini harus comply dengan regulasi yang cukup banyak. Tidak hanya regulasi sektoral, tetapi juga regulasi di bidang BUMN, keuangan negara, perseroan, perlindungan konsumen, tindak pidana korupsi (tipikor), dan pasar modal. Pada umumnya, diantara berbagai regulasi yang berlaku tersebut, regulasi di bidang tipikor inilah yang paling “ditakuti” oleh para pengelola BUMN.

 

Di sisi lain, perbedaan sudut pandang dalam memahami suatu hal yang terkait dengan regulasi di bidang BUMN, keuangan negara, dan perseroan, telah menimbulkan kompleksitas tersendiri di lapangan. Masih banyak kita jumpai, karena tafsir yang berbeda diantara stakeholder BUMN terhadap regulasi terkait, menyebabkan pengelola BUMN harus menghadapi hal-hal yang tidak seharusnya diterima. Terlebih lagi, masalah lemahnya harmonisasi di bidang regulasi, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku BUMN.

 

Sebagai contoh, dalam hal piutang BUMN, misalnya, hingga saat ini masih berlaku dua rezim undang-undang (UU) yang saling bertolak belakang. Yaitu, antara UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan UU Prp. UU No. 49/Prp/1960. Kedua UU ini menjelaskan istilah yang sama, yaitu “piutang BUMN”, namun membuat definisi yang sangat berbeda. Karena tidak ada kesepahaman yang sama dalam memahami kedudukan “piutang BUMN” ini, pada akhirnya telah menyebabkan BUMN pada posisi yang terjepit. Piutang BUMN memiliki potensi macet, terlebih lagi pada bank BUMN yang sebagian besar asetnya berupa piutang (dalam bentuk kredit).

 

Nah, kalau piutang/kredit BUMN, kemudian dianggap sebagai piutang negara dan karena macet dianggap merugikan negara, konsekuensinya pejabat BUMN yang menyebabkan piutang macet tersebut dapat disangkakan pasal korupsi. Padahal, dalam konteks bisnis, piutang macet adalah kasus perdata, yang kadangkala memang harus terjadi karena kondisi yang sedang menimpa nasabah. Apakah adil bila nasabah macet, karena usahanya macet akibat krisis misalnya sehingga tidak bisa bayar pinjaman, kemudian pegawai bank atau BUMN-nya yang memberikan piutang/kredit tersebut lantas disangkakan telah merugikan keuangan negara atau korupsi? Padahal, ketika pejabat atau staf BUMN tersebut memberikan piutang/kredit telah bertindak sesuai pada asas-asas dan ketentuan yang berlaku dan tidak ada motif moral hazard apapun.

 

Persoalan kompleksitas regulasi (pengelolaan keuangan) yang dihadapi BUMN ini cukup pelik. Di satu sisi, BUMN harus dalam menjalankan perusahaan secara hati-hati (prudent), di sisi lain regulasi yang ada belum memberikan adanya suatu kepastian hukum. Sementara itu, kinerja secara korporat tetap harus dikejar agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara. Oleh karena itu, saya kira sudah menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan kementerian sektoral terkait lainnya untuk memperjuangkan “ketertiban” dan harmonisasi perundang-undangan yang berlaku saat ini. Termasuk juga perlu segera diselesaikan secara institusional, khususnya dengan aparat penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal-hal yang saat ini masih menjadi ganjalan dalam pengelolaan keuangan di BUMN. Kesepahaman antar institusi, baik di tingkat pusat sampai daerah harus segera dibangun.

 

Dalam pengamatan saya, kesepakatan antar institusi di tingkat pusat, memang telah dibangun terutama antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPK, Kejaksaan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ekses-ekses di lapangan, khususnya di daerah masih sering terjadi. Oleh karena itu, sosialisasi, edukasi, dan kerja sama yang baik yang melibatkan seluruh institusi negara tersebut, termasuk juga melibatkan BUMN, harus terus menerus dilakukan dalam rangka meminimalisir ekses-ekses di lapangan. Kalau ini dilakukan secara simultan dan terus menerus dan dibarengi dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita optimis BUMN akan dapat melaju lebih cepat lagi.*

 

*)Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence. Artikel ini dimuat majalan BUMN TRack edisi 58/Mei 2012.