Konsekuensi Kebijakan Pengendalian BBM

0
11

Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi adalah mandat yang diberikan undang-undang (UU) APBN kepada pemerintah dalam rangka menjaga agar subsidi BBM tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Mandat tersebut antara lain dapat dilihat pada UU APBN 2010 hingga UU APBN-(P)erubahan 2012. Dan menurut UU No. 4/2012, kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut harus dilakukan secara bertahap, tentunya dengan harapan agar implementasinya dapat dilakukan secara tepat.

 

Berdasarkan UU APBN kebijakan pengendalian antara lain dilakukan melalui: (a) optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kilogram; (b) meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) yang dicampurkan ke dalam BBM bersubsidi; (c) pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume secara bertahap; dan (d) pengendalian penggunaan BBM besubsidi melalui sistem distribusi dan penyempurnaan regulasi.

Karena mandat UU, semestinya pemerintah menjalankan kebijakan ini, baik dalam situasi harga minyak sedang tinggi ataupun sedang turun. Sayangnya, pemerintah (Kementerian ESDM) terlihat tidak konsisten menjalankannya. Akibatnya, realisasi subsidi BBM mengalami pembengkakan karena tingginya harga minyak dan tingginya realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi. Pada APBN 2011, misalnya, subsidi BBM dianggarkan Rp95,9 trilyun (untuk 37 juta kilo liter/KL), namun realisasinya mencapai Rp129,7 trilyun (untuk 39 juta KL). Dengan kata lain, membengkaknya anggaran subsidi BBM sejatinya faktor dari pemerintah yang tidak menjalankan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Pada tahun 2012 ini, anggaran subsidi BBM (melalui UU APBN-P 2012) mencapai Rp137,4 trilyun dengan asumsi volume konsumsi BBM bersubsidi sebanyak 40 juta KL dan harga minyak ICP US$105 per barel. Seiring dengan tingginya harga minyak, diperkirakan subsidi BBM akan membengkak hingga Rp230 trilyun (untuk 47 juta KL). Mengingat ancaman yang serius ini, pemerintah berkeinginan menjalankan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Sayangnya, pemerintah tidak begitu yakin dengan langkah ini. Padahal, kajian mengenai berbagai opsi pengendalian BBM bersubsidi telah ada sejak tahun 2008.

Konsekuensinya

Banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam kontek pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini, mulai dari masalah pengawasan dan infrastrukturnya. Namun, itu hanyalah masalah teknis yang dapat dipecahkan dan semestinya tidak dijadikan alasan untuk menggagalkan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini. Terlebih lagi, kebijakan ini juga tidak dilakukan secara serentak, melainkan secara bertahap.

Saya melihat ada problem makro yang harus diantisipasi dari kebijakan pengendalian konsumsi BBM ini. Pertama, kebijakan pengendalian konsumsi BBM ini pastinya akan meningkatkan kebutuhan BBM non subsidi. Saat ini, kebutuhan BBM non-subsidi, selain dihasilkan oleh kilang Pertamina, juga dari impor. Untuk memenuhi pasokan BBM Pertamax, Pertamina saat ini harus impor karena kapasitas kilangnya tidak mampu menghasilkannya sesuai permintaan. Di sisi lain, SPBU asing yang menjual BBM non-subsidi sebagian besar pasokannya dari impor, khususnya berasal dari kilang Singapura. Kebijakan pengendalian konsumsi BBM ini berpotensi akan meningkatkan impor BBM kita yang akan menekan neraca pembayaran Indonesia (NPI).

Tekanan akibat konsumsi BBM terhadap NPI ini antara lain dapat dibaca dari sinyalemen Bank Indonesia (BI). BI dalam laporannya terbarunya (April 2012) menyebutkan bahwa kinerja NPI pada 2012 ini diperkirakan akan mencatat surplus yang lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Penyebabnya, defisit transaksi berjalan yang lebih besar akibat melambatnya ekspor di tengah impor yang terus meningkat yang antara lain disebabkan oleh tingginya konsumsi BBM.

Kedua, kebijakan pengendalian ini pastinya akan menguntungkan SBPU asing. SPBU asing akan memperoleh limpahan konsumen yang tadinya menggunakan BBM bersubsidi ke produk mereka. Karena pasokan BBM milik SPBU asing berasal dari impor yang harganya lebih rendah sehingga harga BBM mereka menjadi lebih kompetitif. Perlu diketahui, BBM yang dihasilkan Pertamina sebagian besar diolah dari minyak mentah yang menjadi hak pemerintah dari KPS. Pertamina, membeli minyak mentah hak pemerintah dengan harga ICP yang saat ini harganya sekitar US$15 per barel di atas harga minyak WTI (NYMEX). Hal inilah yang kemungkinan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya produksi BBM Pertamina sehingga harga jualnya menjadi kurang kompetitif. Kondisi ini tentunya tidak fair bagi Pertamina.

Kebijakan Antisipasi

Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini memang harus dijalankan. Namun demikian, kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini semestinya tidak hanya dilakukan sebatas mengalihkan konsumsi BBM bersubsidi ke BBM non subsidi. Pengembangan energi alternatif (termasuk biofuel) juga penting, karena itu juga mandat dari UU APBN.

Selain itu, kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi juga jangan menimbulkan kerugian bagi perekonomian kita dari aspek yang lain: khususnya bagi NPI dan Pertamina sebagai perusahaan negara. Oleh karenanya, regulasi tambahan yang mengikuti kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini juga harus disempurnakan. Pertanyaannya, regulasi apa yang perlu disempurnakan?

Pertama, pemerintah perlu mewajibkan bagi SPBU asing untuk membangun dan memiliki kilang sendiri di Indonesia. Kebijakan ini sangat strategis untuk menekan impor BBM kita. Tentunya memang, perlu diberikan tenggang waktu sesuai masa konstruksi (sekitar 3 tahun) bagi SPBU asing untuk memenuhi kewajiban ini. Konsekuensinya, Kementerian ESDM harus memberikan kemudahan perizinan bagi pendirian kilang di Indonesia.

Kedua, perlu diperlakukan kebijakan resiprokal bagi setiap pendirian SPBU asing di Indonesia. Selama ini, SPBU asing didirikan di daerah-daerah yang “gemuk” pasarnya. Di sisi lain, kita memiliki keterbatasan SPBU khususnya di daerah remote (sulit terjangkau). Karenanya, perlu dikeluarkan kebijakan yang mewajibkan bagi asing yang mendirikan SPBU-nya di daerah-daerah kaya, sekaligus juga harus mendirikan SPBU di daerah remote. Kebijakan resiprokal ini juga akan membantu menjaga ketersediaan BBM di seluruh Indonesia. Sekaligus juga untuk menciptakan kompetisi yang sehat antara SPBU Pertamina dengan SPBU asing.

Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi adalah suatu keharusan. Karenanya, pemerintah (Kementerian ESDM) tidak boleh mundur. Bila mundur, konsekuensinya beban subsidi APBN akan membengkak dan akan membebani rakyat. Selain itu, kebijakan pengendalian ini juga dapat menjadi external factor untuk menciptakan kompetisi bagi Pertamina, khususnya di sektor hilirnya. Dengan dibukanya kompetisi ini, SPBU-SPBU Pertamina harus meningkatkan kualitas layanannya dan menekan pricing-nya bila tidak ingin ditinggal konsumennya. Namun, karena kebijakan ini juga membawa konsekuensi terhadap NPI dan Pertamina sebagai perusahaan negara, kebijakan jaring pengamannya juga harus disiapkan.***

*)Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence. Analisis ini telah dimuat oleh Koran Tempo, Senin, 30 April 2012.