Konsistensi Kebijakan BBM Bersubsidi

0
14

Awal bulan lalu, di Republika, 4 Maret, saya menulis “Neraca Perdagangan dan Darurat Migas”. Melalui tulisan tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi perminyakan dan gas (migas) kita, baik dilihat dari sisi hulu maupun hilir sesungguhnya kondisinya cukup memperihatinkan, bila dibaca dari neraca perdagangan kita. Dalam tulisan tersebut, saya memperkirakan, rasanya sulit bahwa neraca perdagangan sektor migas kita akan mengalami surplus tahun ini. Rendahnya tingkat produksi minyak mentah dan tingginya perkiraan konsumsi BBM akan menjadi faktor utama dibalik kecilnya kemungkinan neraca perdagangan migas dapat mengalami surplus.

Bank Indonesia (BI) pada pertengahan Maret lalu merilis laporan Tinjauan Kebijakan Moneter (TKM) bulan Maret. Dalam laporan TKM bulan Maret tersebut, BI membuat prediksi yang sama persis dengan apa yang saya perkirakan tersebut. Dalam TKM bulan Maret tersebut, BI menyatakan bahwa “…kontraksi ekspor minyak dan gas akibat masih belum tercapainya target lifting minyak diperkirakan masih berlanjut pada tahun 2013. Impor migas masih berpotensi meningkat, merespon belum optimalnya produksi minyak pada awal tahun serta rencana pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM yang mendorong tingginya penyediaan minyak melalui jalur impor.”

BI dalam laporannya tersebut juga mengingatkan agar Indonesia mewaspdai risiko terkait dengan semakin meningkatnya impor migas tersebut. Di sisi lain, tingginya impor migas tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan likuditas valas domestik. Kalau kita perhatikan, tingginya kebutuhan valas domestik inilah yang menyebabkan nilai tukar Rupiah kita mengalami tekanan dalam beberapa bulan terakhir ini. Dalam dua bulan pertama 2013, rata-rata kurs Rupiah mencapai Rp9.680 per Dollar Amerika Serikat (AS), jauh melemah dibandingkan pada awal 2012 lalu, yang berada di level Rp9.000-an per Dollar AS.

Di tengah kondisi permigasan kita, berikut implikasinya, yang mengalami tekanan tersebut, kini pemerintah (melalui Kementerian ESDM) menginisiasi akan menerapkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan bermotor melalui penerapan sistem monitoring pengendalian (SMP) BBM bersubsidi. Melalui penerapan SMP ini, apabila sebuah kendaraan mengkonsumsi BBM bersubsidi 20-30 per liter, maka setelah kebijakan pembatasan diberlakukan kendaraan tersebut tidak boleh menggunakan lebih dari jumlah itu.

Pada dasarnya, opsi pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini bukanlah opsi baru dalam perjalanan kebijakan pengendalian subsidi BBM di era pemerintahan saat ini. Sejak tahun 2010, pemerintah sesungguhnya telah memiliki mandat untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi, sebagaimana terlihat pada pada UU APBN 2010 hingga UU APBN-(P)erubahan 2012. Dan menurut UU No. 4/2012, kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut harus dilakukan secara bertahap, tentunya dengan harapan agar implementasinya dapat dilakukan secara tepat.

Pada tahun 2013 ini, bahkan pemerintah juga diberikan mandat yang lebih luas untuk mengendalikan subsidi BBM di APBN 2013, yaitu tidak hanya dapat menyesuaikan harga BBM bersubsidi, tetapi kebijakan lain yang dipandang perlu, agar belanja subsidi tetap sesuai dengan target APBN 2013. Itu artinya, pemerintah pun sejatinya memiliki kewenangan, termasuk melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Sayangnya, kita meyaksikan dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah terlihat sering tidak konsisten dalam implementasi kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Faktanya, meski kebijakan pengendalian konsumsi BBM telah diberikan mandatnya sejak tahun 2010, pemerintah tidak sungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya. Padahal, penerapan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi memerlukan kesiapan pengadaan infrastruktur, teknis, dan kesiapan operasional. Tidak bisa di saat kebutuhan pengendalian beban subsidi BBM-nya diperlukan tahun ini, kebijakan pengendalian konsumsi BBM-nya baru diumumkan saat ini. Di sisi lain, kebutuhan akan pengendalian beban subsidi BBM dalam APBN 2013 ini sudah mendesak.

Kombinasi atas risiko melesetnya pencapaian target lifting minyak dan pembengkakan konsumsi BBM bersubsidi berpotensi meningkatkan defisit fiskal yang harus ditanggung APBN. Dalam APBN 2013, defisit fiskal yang ditetapkan sebesar 1,65 persen dari PDB atau sekitar Rp153,3 triliun. Defisit fiskal ini berpotensi membengkak bilamana tidak dilakukan pengendalian dari sisi belanjanya, termasuk belanja subsidi BBM.

Dari sisi neraca migas dalam APBN 2013, pembengkakan defisit fiskal ini muncul karena berdasarkan analisis sensitivitas, setiap penurunan lifting minyak sebesar 10 ribu barel per hari (bph) akan menyebabkan defisit APBN melebar sekitar Rp1,1 triliun. Sehingga, bila lifting minyak tahun 2013, katakanlah sama dengan tahun 2012 lalu (sekitar 860 ribu bph), yang berarti kurang sekitar 40 ribu bph dari target 900 ribu bph, maka tambahan defisit APBN 2013 diperkirakan bisa mencapai Rp4,4 triliun.

Tekanan terhadap defisit APBN karena faktor lifting ini diperkirakan bisa lebih meningkat lagi, karena faktanya, hingga kini tidak ada sumur-sumur baru yang dapat menghasilkan tambahan minyak yang signifikan untuk menggantikan penurunan produksi minyak mentah yang terus terjadi karena semakin tuanya usia sumur minyak lama (existing wells). Bahkan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berencana akan merevisi target lifting minyak dari 900 ribu bph dalam APBN 2013, menjadi kisaran 830 ribu -850 ribu bph.

Tampaknya, ongkos yang harus dibayar oleh APBN kita (yang berujung pada beban kepada masyarakat) akibat inskonsistensi kebijakan pemerintah dalam hal kebijakan subsidi BBM ini memang akan terasa mahal. Dalam kondisi seperti ini, pilihan kebijakan akhirnya menjadi sangat terbatas. Bila harga BBM bersubsidi dinaikkan, memang itu akan meringankan beban subsidi BBM pada APBN 2013. Namun, dampaknya terhadap inflasi selama 2013 tentu tidak kecil dan itu berarti masyarakat harus ikut menanggungnya. Dan secara politik, kebijakan itu tidak populer.

Lalu, apa yang harus dilakukan ditengah pilihan-pilihan yang sulit ini? Saya mengusulkan, pertama, pemerintah harus melakukan penajaman lagi terhadap pos-pos belanja APBN, yang berujung pada efisiensi anggaran. Kedua, pemerintah perlu mengambil opsi lain, seperti melakukan lindung nilai (hedging) untuk melindungi APBN kita dari fluktuasi harga minyak mentah (oil hedging). Indonesia semestinya telah menjadikan oil hedging sebagai kebutuhan sejak lama. Karena faktanya, realisasi harga minyak (ICP) hampir selalu lebih tinggi dibanding dengan asumsi yang ditetapkan APBN. Data menunjukkan, kurun 2007-2012, realisasi ICP cenderung di atas harga yang ditetapkan APBN.

Dan ketiga, pemerintah harus konsisten dalam implementasi kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, apapun situasinya: apakah terdapat tekanan harga minyak mentah ataupun tidak. Ini mengingat, kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tidak hanya penting bagi APBN, tetapi juga untuk mewujudkan penggunaan energi secara efisien dalam jangka panjang. ***


*)Artikel ini dimuat di rubrik Analisis, Republika, Senin, 1 April 2013.