Kontroversi Harga BBM

0
84
bbm1

Terkait dengan rencana pemerintah menaikan harga BBM, kini muncul berbagai kontroversi. Salah satunya adalah tulisan Kwik Kian Gie (KKG) yang berjudul “Kontroversi Harga BBM” yang dipublikasikan dalam website-nya (http://kwikkiangie.com/v1/) yang juga telah beredar di masyarakat. Tulisan ini secara khusus memang ditujukan untuk membedah analisis KKG, sehingga judulnya pun sengaja dibuat sama.

Saya termasuk orang yang mengagumi KKG terkait dengan kemampuannya membuat penyederhanaan (simplifikasi) tentang berbagai persoalan ekonomi yang rumit, sehingga masyarakat (awam sekalipun) lebih mudah memahaminya. Selain itu, KKG adalah termasuk orang yang senantiasakonsisten, terkait kerisauannyaatas fenomena asingisasi dalam berbagai sektor ekonomi, terutama sumber daya alam. Dalam konteks ini, saya sangat sejalandengan KKG.

Poin-Poin Kritikal Konsep Ala KKG

KKG membuat kesimpulan bahwa dengan tetap menjual premium Rp4.500 per liter, pemerintah tidak mengeluarkan subsidi dan masih mengalami kelebihan kas. Untuk memudahkan dalam memahami logika KKG, berikut ini saya sampaikan ringkasan perhitungannya (lihat Tabel 1).

Dari analisis KKG, saya menyimpulkan dua hal yang kritikal dan perlu dicermati. Pertama, KKG tidak setuju bila pemerintah disebut telah memberikan subsidi BBM. Apalagi bila APBN disebut telah mengeluarkan dana untuk mensubsidi BBM. Menurut KKG, justru pemerintah (APBN) mengalami surplus sebesar Rp97,94 trilyun. KKG tidak setuju bila ada “subsidi” BBM pada saat ini. Kira-kira menurut KKG, subsidi baru dapat dikatakan “terjadi”, kalau pemerintah mengalamikerugian atau “keluar uang”.

Kedua, KKG tidak sepakat bila minyak mentahyang digunakan untuk memproduksi BBM dihargai menurut harga internasional. Alasannya, minyak mentah tersebut diambil dari perut bumi Indonesia. Oleh karena itu, tidak sepantasnya rakyat sebagai pemilik harus membayarnya sesuai harga internasional.Menurut KKG, konsep penggunaan harga internasional sebagai acuan ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam konteks penentuan harga BBM ini, KKG lebih cenderung menggunakan konsep harga pokok produksi, bukan pada harga internasional.

 Tabel 1: Perhitungan Untung Rugi Pemerintah atas BBM Bersubsidi versi KKG
bbm1

Diskursus Istilah “Subsidi”

Ketikamenyusuntanggapan ini, saya mencoba mengikuti alur pikir KKG. Saya juga berusaha menjadi “Another Kwik” agar penjelasan saya ini dapat lebih mudah dipahami.Dan tampaknya, memang terdapat perbedaan perspektif yang mendasar antara saya dengan KKG. Perbedaan tersebut, terletak padatiga hal: (1) definisi “subsidi”, (2) saya menggunakan konsep opportunity cost, KKG menggunakan konsep harga pokok, dan (3) KKG menganalisis minyak mentah dan BBM secara an sich (berdiri sendiri)dan terkesan mengabaikan realitas bahwa APBN kita mengalami defisit, sementara saya mengakui realitas bahwa APBN kita mengalami defisit, sehingga perlu ada realokasi anggaran.

KKG tidak sepakat dengan istilah “subsidi” BBM, karena pemerintah tidak “keluar uang”. Pendapat ini tentu menarik untuk dikaji. Namun, sebelum lebih jauh, ijinkanlah saya tetap menggunakan istilah “subsidi” untuk menjelaskan bahwa kita memiliki BBM yang dijual murah yaitu Premium dan Solar.

Kamus Wikipediamenyebutkan subsidi sebagai “money given by a government to help support a business or person the market does not support”, yang dapat dimaknai sebagai “keluar uang”. Namun, Wikipedia juga menyebutkan, subsidi tidak harus “keluar uang”. Contohnya, subsidi dalam bentuk “pemberian perlindungan” kepada orang atau bisnis,yang misalnya dinyatakan dalam bentuk pengenaan tarif (tariffprotection) atau hambatan perdagangan (trade barriers) lainnya.

Saya berpendapat, subsidi dalam bentuk “keluar uang” adalah pengertian dalam arti sempit. Sementara itu, dalam arti lebih luas, hilangnya kesempatan memperoleh manfaat yang lebih besar (konsepopportunity cost) juga termasuk subsidi.Indonesia juga telah mempraktekkan subsidi berdasarkan konsep opportunity cost ini. Pada 2009, untuk menjaga daya beli masyarakat akibat krisis global, pemerintah memberikanstimulus fiskal, antara lain berbentuk subsidi bea masuk dan pajak ditanggung Pemerintah (DTP) senilai Rp13,3 trilyun. Subsidi ini tidak “keluar uang”, tetapi berakibat hilangnya kesempatan bagi pemerintah untuk memperoleh pajak yang lebih besar.

Konsep subsidi BBM yang digunakan APBN,tampaknya mengacu pada konsep opportunity cost. Ini terlihat dari penggunaan harga internasional sebagai acuan dalam menentukan asumsi harga minyak mentah. Pemikirannya, bila harga minyak mentah mengacu pada harga internasional, akan ada tambahan penerimaan berupaopportunity benefit. Sebagai ilustrasi, bila harga BBM menjadi Rp6.000 per liter (asumsi varibel lainnya tetap), dengan menggunakan kerangka berhitung KKG, pemerintah akan mengalami “kelebihan uang”(meminjam istilah KKG) sebesar Rp192,44 trilyun (lihat Tabel 2).

Selisih “kelebihan uang” antara perhitungan versi saya (Rp192,44 trilyun) dengan perhitungan versi KKG (Rp97,94 trilyun) inilah yang disebut opportunity cost. Bila berpegang pada perhitungan KKG, pemerintah akan kehilangan kesempatan memperoleh dana tambahan sebesar Rp94,5 trilyun yang dapat digunakan untuk memperkuat anggaran lain yang memiliki nilai strategis bagi rakyat.Mungkin yang perlu diklarifikasi, apakah betul pemerintah selalu bilang subsidi BBM itu berarti “keluar uang”, seperti yang ditulis KKG? Saya kira pemerintah perlu menjelaskannya.

Tabel 2: Perhitungan Untung Rugi Pemerintah Berdasarkan Konsep Opportunity Cost
bbm2

Diskursus TentangHarga Internasional

KKG tidak sepakat dengan penggunaan harga internasional, baik sebagai acuan harga minyak mentah maupun harga BBM. Menurut KKG, penggunaan harga internasional sebagai acuan itu melanggar konstitusi, Pasal 33 UUD 1945. Pertanyaannya, kalau melanggar, dimana letak pelanggarannya?

Perlu diketahui, penggunaan harga internasional hanyalah sebagai acuan dalam penyusunan APBN. Tujuannya, selainuntuk menghitung subsidi (baca: kehilangan opportunity benefit),juga untuk menentukan tingkat “kewajaran” harga BBM, agar diperoleh opportunity benefit yang lebih baik. Penggunaan harga internasional, bukan berarti dalam menentukan harga BBM kita diatur oleh pasar.

Dalam menentukan harga BBM, kita mengacu padaharga rata-rata yang berlaku di pasar Singapura (MOPS atauMean of Platts Singapore). Penggunaan MOPS sebagai acuan karenakita belum memiliki acuan harga pasar di dalam negeri.Meski mengacu pada MOPS, bukan berarti harga BBM bersubsidi kita mengikuti harga pasar, karena harga BBM bersubsidi kita tidak berubah mengikuti harga MOPS harian.Dan faktanya, setiap tahun pemerintah masih “mensubsidi” BBM.

Kata kunci dari Pasal 33 UUD 1945 adalah “…sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Saya berpendapat, filosofi Pasal 33 UUD 1945 ini sesungguhnya meminta kita harusmenghargai sumber daya alam yang kita miliki (termasuk minyak mentah) dengan nilai yang wajar dan tepat, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Dan biasanya, untuk mengetahui harga yang wajar, kita harus mengacu harga internasional. Oleh karenanya, justru tidak tepat bila karena dipakai untuk memproduksi BBM yang dikonsumsi rakyat, lantas kita tidak memberikan harga yang wajaruntukminyak mentah kita. Di sisi lain, kita tahu bahwa penikmat BBM bersubsidi adalah sebagian besar kelas menengah atas perkotaan (lihat Gambar 1). Pertanyaannya: apakah kebijakan yang justru semakin memperkaya yang kaya ini yang disebut mewujudkan “…sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”?

Alasan lain dibalik penolakan KKG menggunakan harga internasional adalah karenaminyak mentah tersebut berasal dari perut bumi kita. Tampaknya, KKG terlewatkan bahwa dalam perhitungannya, KKG juga menyebut adanya minyak mentah impor. Dan jangan lupa, minyak mentah impor tersebut pasti dibeli dengan harga internasional. Kita memang harus impor minyak karena kebutuhan BBM kita besar, sementara minyak kita tidak mencukupi. Nah, apakah adil bagi rakyat, bila minyak mentah impor yang dibeli dengan harga internasional itu, sementara BBM-nyakita jual dengan harga murah?

Saya berpendapat, tidak tepat bila kita mengabaikan opportunity cost dalam menetapkan harga BBM. Karena di sisi lain, anggaran kemiskinan, kesehatan, dan pertanian justru jauh di bawah anggaran “subsidi” BBM. Pada APBN 2012, anggaran “subsidi” BBM sebesar Rp123,6 trilyun. Sebagai perbandingan, anggaran kemiskinan, kesehatan, dan pertanian masing-masing hanya Rp99, 2 trilyun, Rp48 trilyun, dan Rp53,9 trilyun.

Gambar 3: Komposisi Pengguna BBM Bersubsidi
bbm3

Saya berpendapat, lebih baik subsidi BBM ditekan (melalui kenaikan harga, pembatasan pemakaian BBM bersubsidi, atau menciptakan harga yang berbeda).Bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, katakanlah menjadi Rp6.000 per liter, menurut saya itu adalah harga yang cukup wajar. Sepertidiketahui, beberapa tahun terakhir ini, kelas menengah kita mengalami pertumbuhan cukup pesat. Tingkat PDB per kapita kita kini juga telah mencapai US$3.300-an. Dengan kata lain, daya beli masyarakat kita (khususnya kelas menengah) saat ini relatif cukup baik.

Satu hal yang patut dicatat, realitasnya adalah APBN kita mengalami defisit. Pada APBN 2012, defisit kita mencapai Rp124 trilyun. Berdasarkan keterangan pemerintah, jika kebijakan kenaikan harga BBM tidak dieksekusi, defisit APBN dapat bertambah Rp175,9 triliun dan menjadi 3,6 persen dari PDB. Karena itulah, penting dilakukan realokasi anggaran secara lebih tepat, dengan mengalihkan opportunity benefityang terdapat pada pos BBM, yang jelas-jelas lebih banyak menguntungkan kelas menengah atas, ke pos anggaran yang lebih tepat, sepertibaik dalam bentuk anggaran kompensasi, kemiskinan, jaring pengaman sosial, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sarana infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Dan saya kira, perjuangan ini justru lebih penting, dibandingkan “mensubsidi” BBM yang justru telah menciptakan ketidakadilan.***

*) Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Analisis ini dimuat oleh REPUBLIKA, Kamis, 29 Maret 2012 di rubrik Pareto halaman 16.