KUR, Kuantitas Atau Kualitas?

0
99

Pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UKM diberitakan akan melibatkan bank swasta sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebagaimana diketahui, saat ini bank-bank yang menjadi penyalur KUR adalah BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Tujuan dari rencana melibatkan bank swasta dalam penyaluran KUR adalah untuk meningkatkan penyerapan KUR. Pemerintah melihat bahwa penyerapan KUR saat ini masih rendah sehingga perlu ditingkatkan melalui penambahan bank pelaksana KUR.

Realisasi KUR per akhir November 2008 telah mencapai Rp12,03 triliun dengan 1,56 juta debitor. Hal ini berarti, setiap bulan rata-rata telah disalurkan KUR sebesar Rp926 miliar untuk 121 ribu debitor. Komposisi KUR dengan plafon kredit di atas Rp5 juta senilai Rp2,85 triliun. Sedangkan untuk mikro senilai Rp5,75 triliun dengan jumlah penerima kredit sebanyak 1,485 juta nasabah atau mencapai 94% dari total debitor. Dana itu dikucurkan sebesar Rp5,75 triliun ke sektor mikro dan sektor ritel Rp2,85 triliun. Rasio kredit bermasalah (NPL) 0,91%.

Peningkatan KUR adalah merupakan hal yang penting. Di tengah krisis yang dialami usaha-usaha besar, sektor usaha mikro dan kecil (UMK) memang dapat menjadi penolong bagi perekonomian. Krisis yang dialami perusahaan besar, pastinya akan meningkatkan angka PHK. Sehingga, karyawan ter-PHK perlu ”penampungan” agar tidak menganggur. Oleh karenanya, penguatan UMK melalui KUR dapat menjadi salah satu jalan untuk mengatasi problem ketenagakerjaan. Terlebih lagi, momentum peningkatan KUR di tahun 2009 ini juga terbuka, karena pemerintah akan menambah alokasi stimulus fiskal pada APBN 2009 hingga menjadi Rp50 triliun.

Problematika KUR

KUR adalah kredit program yang digagas pemerintah. Konsep dasar KUR ini adalah kredit perbankan yang dijamin pemerintah. Untuk melaksanakan penjaminan KUR, pemerintah menunjuk BUMN penjaminan yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT. Penjaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Namun, besarnya jaminan yang diberikan pemerintah tidaklah utuh 100% dari nilai KUR, melainkan hanya 70%, sedangkan sisanya 30% menjadi risiko bank pelaksana. Mengingat masih ada 30% risiko kredit yang ditanggung bank pelaksana, bank pelaksana masih menjalankan sejumlah prosedur kelayakan kredit. Hal-hal inilah yang dapat menimbulkan salah persepsi di masyarakat.

Sayangnya, sosialisasi yang dilakukan pemerintah cenderung mengarahkan pada munculnya persepsi bahwa KUR adalah kredit pemerintah yang dapat diberikan kredit tanpa jaminan. Padahal, skim KUR tidaklah seperti yang dipersepsikan tersebut. KUR bukan kredit yang disalurkan pemerintah melalui bank. KUR adalah kredit perbankan, dimana dana yang digunakan untuk penyaluran KUR adalah dana masyarakat yang dihimpun perbankan. Peran pemerintah dalam KUR hanya satu, yaitu menjamin sebesar 70% dari nilai KUR, bila debitor KUR mengalami gagal bayar.

KUR juga tidak bisa disebut sebagai kredit tanpa jaminan. KUR tetap mengharuskan agunan. Hanya bedanya, bila dalam kredit komersial, agunan yang harus diberikan debitor selain aset usaha yang dibiayai, juga mengharuskan pihak debitor mengagunkan aset lainnya (agunan tambahan). Sementara dalam KUR, agunan tambahan seperti itu tidak diperlukan. Debitor hanya perlu mengajukan usahanya (tentunya termasuk aset yang terkait dengan usaha) sebagai agunan.

Nah, karena KUR ini mengharuskan ada usaha yang dimiliki calon debitor, tidak semua orang bisa mendapatkan KUR. KUR hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki usaha (setidaknya telah berjalan enam bulan) yang belum mendapatkan fasilitas kredit perbankan (belum bankable) karena tidak bisa mengusahakan agunan tambahan. Namun sayangnya, sosialisasi yang dilakukan pemerintah seolah mengesankan bahwa setiap orang (sekalipun pengangguran) bisa memperoleh KUR.

Kuantitas Vs Kualitas

Terkait dengan rencana pemerintah untuk menambah bank pelaksana KUR, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, peningkatan kuantitas KUR hendaknya jangan sampai mengorbankan kualitas. Oleh karena itu, rencana pemerintah menambah bank pelaksana KUR perlu dipertimbangkan masak-masak.

Persoalan KUR tidak hanya menyangkut kerugian materi yang dapat timbul, namun juga dapat mengorbankan reputasi perbankan secara keseluruhan. Bila terjadi kegagalan KUR, hal itu tidak hanya dapat menimbulkan kerugian dari pihak bank dan pemerintah, tapi ini menyangkut reputasi perbankan, baik reputasi di tingkat nasional maupun internasional. Yang akan dipertanyakan, terutama investor, adalah sejauh mana independensi perbankan tidak diintervensi pemerintah.

Kedua, kesiapan pemerintah dan lembaga penjaminan soal penjaminan. Terkait dengan rencana penambahan bank pelaksana KUR ini, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan penjaminan yang oleh Askrindo dan Jamkrindo. Bisa saja memang bank pelaksana KUR ditambah, namun konsekuensi penambahan modal terhadap kedua BUMN penjaminan ini perlu dilakukan. Termasuk nilai pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang harus dibayarkan pemerintah kepada Askrindo dan Jamkrindo juga harus ditingkatkan dan pembayarannya pun harus dilakukan secara teratur untuk menjaga kesehatan perusahaan penjaminan. Persoalannya, penambahan modal dan peningkatan nilai IJP menyangkut pula proses di DPR yang tentunya tidak mudah.

Ketiga, peningkatan kuantitas KUR, juga perlu memperhatikan kepentingan bank pelaksana. Bank-bank pada dasarnya telah memiliki skim kredit bagi UMKM dan telah eksis. Biasanya, kredit-kredit UMKM tersebut merupakan kredit komersial. Hendaknya, peningkatan KUR tidak justru mematikan bisnis UMKM komersial perbankan yang sudah eksis. Peningkatan KUR secara masif, dengan mengabaikan kualitas, justru menjadi disinsentif bagi UMKM untuk tumbuh secara sehat.

Penulis berpendapat bahwa akan lebih baik bila peningkatan KUR bergerak secara market driven dan tidak dipaksakan. Ekspansi KUR yang cepat dengan melibatkan ratusan ribu calon debitor memerlukan kesiapan di lapangan, terutama tenaga pemasaran dan administrasi KUR yang tidak bisa dilakukan seketika oleh perbankan. Ini mengingat, pemberian KUR tetap harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan sehingga diperlukan kompetensi tenaga kerja yang sesuai.

Menurut penulis, bank penyalur KUR yang saat ini sudah cukup memadai. Hal yang harus ditekankan adalah kesediaan dari bank penyalur KUR untuk terus committed menyalurkan KUR sesuai dengan harapan. Kalaupun harus ditambah, mungkin dapat dipertimbangkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang core business-nya memang sama dengan karakteristik KUR. Namun demikian, tetap saja pelibatan BPD ini perlu prasyarat: tetap mengacu pada aspek kualitas debitor dan kemampuan perusahaan penjaminan.***

Dimuat oleh Koran Seputar Indonesia, Rabu, 14 Januari 2009