Melihat Bail Out Century Secara Proporsional

0
92

Sejak awal, penulis tidak setuju bail out terhadap Bank Century (BC). Penulis tidak menggunakan argumentasi sistemik atau tidak sistemik untuk menyatakan tidak pro terhadap kebijakan bail out, karena itu pasti debatable. Penulis hanya ingin melihat ada law enforcement yang tegas diberlakukan terhadap setiap pelanggaran tindak kejahatan perbankan. Artinya, kalau memang sejak awal telah ditemukan tindak kejahatan, semestinya bank ditutup sejak dini, sementara pemilik dan pengurusnya dihukum berdasarkan hukum yang berlaku.

Mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sebelumnya ada audit Bank Indonesia (BI), terlihat jelas sekali bahwa BC telah banyak melakukan pelanggaran. Semestinya, jika kita konsisten dengan rule of game, tindakan tegas baik terhadap bank, pemilik, dan pengurus perlu dilakukan. Tapi sayangnya, hal itu tidak terjadi dan akhirnya harus diambil langkah pahit justru pada saat dampak krisis global sedang dalam puncaknya. Bahkan, hukuman yang diterima oleh pemilik dan pengurus lama BC pun terlalu ringan dan semakin memperlihatkan masih kokohnya ketidakadilan hukum terjadi di negeri ini.

Tapi, langkah pahit itu telah diambil. Dan kita juga memahami bahwa pil pahit yang diambil otoritas dimaksudkan untuk mengamankan situasi perbankan saat itu. Bahwa kebijakan bail out BC berimplikasi ada pihak-pihak yang mengambil manfaat ekonomi untuk kepentingan sendiri, mungkin hal itu tidak disadari sebelumnya. Sebab itulah karakteristik kebijakan publik: selalu akan memunculkan yang namanya penumpang gelap (free rider).

Oleh karenanya, jika masalah ini masuk dalam penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, penyidik perlu membedakan mana kebijakan yang disengaja dibuat untuk menguntungkan pihak lain dan mana kebijakan yang sesungguhnya murni diarahkan untuk penyelamatan ekonomi negara, sekalipun di belakangnya (tanpa disadari) telah menanti para free rider untuk menangguk manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa tidak semua kebijakan yang menguntungkan pihak lain secara ekonomi, sekalipun menimbulkan kerugian negara, sang pembuat kebijakan masuk kategori telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, para pembuat kebijakan bail out BC, yaitu Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), tidak bisa serta merta dijerat telah melakukan tindak pidana korupsi, bila kemudian hari ternyata ada pihak tertentu yang menangguk manfaat ekonomi secara pribadi. Justru yang perlu diusut adalah para free rider tersebut karena telah menangguk keuntungan secara pribadi dan merugikan keuangan negara.

Sayangnya, pengungkapan kasus bail out BC dengan segala turunannya kini sudah tidak terkendali dan tidak fokus sasarannya. Yang tampak hanyalah kepentingan politiknya. Bahkan, kasus bail out BC ini sudah masuk ranah tuduh menuduh yang berpretensi menimbulkan fitnah karena tidak didasari bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau kita memang negarawan, bukankah seharusnya kita menempatkan upaya pengembalian dana bail out BC sebesar Rp6,7 trilyun di atas kepentingan lainnya? Lalu, kenapa kini yang mengemuka justru kepentingan kekuasaan dengan beragam skenarionya?

Perlu disampaikan disini, kasus bail out BC bermula dari penetapan BC sebagai bank gagal sistemik oleh KSSK. Penetapan BC sebagai bank gagal sistemik didasarkan pada landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang dibuat pada 15 Oktober 2008 untuk mengisi kekosongan UU JPSK. Sementara, situasi ekonomi saat itu (Juni-Desember 2008) menuntut langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menyehatkan perbankan akibat tekanan krisis keuangan global.

Dengan kata lain, penetapan BC sebagai bank gagal sistemik oleh KSSK yang berimplikasi pada bail out tahap pertama sebesar Rp632 milyar adalah sah, karena didasari oleh perundang-undangan yang sah dalam sistem hukum ketatanegaraan kita, yaitu Perpu JPSK. Sayangnya, Perpu JPSK hanya berlaku 3 bulan, yang kemudian menjadi awal munculnya komplikasi persoalan hukum di kemudian hari. Terlebih lagi, pada Sidang Paripurna 18 Desember 2008, DPR ternyata juga tidak menyetujui Perpu JPSK tersebut.

Nah, sejak 18 Desember 2008 itulah terjadi kekosongan hukum yang kemudian menimbulkan komplikasi atas bail out BC pada empat tahap selanjutnya hingga mencapai Rp6,7 trilyun. Pertanyaannya, apakah setelah Perpu JPSK gagal disahkan menjadi UU, hal itu lantas berimplikasi dianulirnya atau tidak sahnya keputusan penetapan BC sebagai bank gagal sistemik berikut implikasi kebijakan turunannya yaitu berupa bail out BC?

Penulis tidak memiliki kapasitas untuk menjawab masalah komplikasi hukum ini. Penulis mengusulkan agar pemerintah, BI, dan DPR meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Namun, dari logika berfikir yang realistis, semestinya sebuah kebijakan yang diambil dan telah didasarkan pada perundang-undangan yang sah, tidak bisa dianulir begitu saja. Kalau penganuliran seperti ini dibenarkan, tentunya ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak cukupnya perlindungan hukum bagi para penyelenggara negara kita. Dan tentunya, hal ini merupakan preseden buruk bagi penyelenggaraan kenegaraan kita.

Kini, pengungkapan bail out BC sudah memasuki ruang politik. Tentunya, kita menghargai langkah politik yang diambil untuk menyelesaikan kasus bail out BC. Implikasi kebijakan publik memang akan selalu memberikan dampak secara politik bagi pengambil kebijakan. Namun, penyelesaian secara politik juga tetap perlu mengedepankan asas fairness dan tidak hanya melihat kebijakan dari sisi politik formalistas.

Di luar itu, penulis kira juga ada tujuan yang tak kalah penting (bahkan lebih penting) dibanding urusan politik. Yaitu, bagaimana agar uang Rp6,7 trilyun yang masuk ke BC, yang kini menjadi Bank Mutiara, bisa kembali. Bagaimana caranya? Pertama, semua pihak (termasuk DPR) perlu mendukung langkah manajemen baru Bank Mutiara yang kini berupaya meningkatkan nilai (values) bank tersebut agar pada saat dijual nanti dapat menutup seluruh uang negara yang ditaruh di bank tersebut. Oleh karenanya, akan sangat elegan bila di tengah hingar bingar perpolitikan kasus BC, para penyelenggara negara (termasuk DPR) membuat komitmen untuk tetap mendukung langkah-langkah penyehatan dan peningkatan kinerja Bank Mutiara.

Kedua, tak kalah pentingnya adalah pemerintah dan BI bersama aparat penegak hukum, perlu mengejar berbagai aset-aset BC yang tersimpan diberbagai institusi keuangan, termasuk institusi keuangan di luar negeri untuk menutup seluruh kerugian yang telah ditimbulkan akibat praktek perbankan yang tidak sehat tersebut. Sebab, masalah aset bodong inilah yang telah menyebabkan biaya bail out BC membengkak dari hanya Rp632 milyar menjadi Rp6,7 trilyun.

Penulis kira bila semua pihak bisa bertindak dalam koridor hukum dan politik yang sehat, semua hal dapat diselesaikan secara baik. Dengan kata lain, sekalipun nanti ada perubahan situasi politik, ekonomi kita akan tetap jalan, dan tentunya respek kepada penyelengara negara juga akan semakin meningkat.***

Dimuat REPUBLIKA, Rubrik Analisis, Halaman 1, Senin, 7 Desember 2009