Membangun Perekonomian Rakyat Tuban

0
89

Sejak tanggal 20 Juni 2011, secara resmi Tuban telah memiliki kepala daerah baru, seiring dengan telah dilangsungkannya serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Sebagai orang yang pernah dibesarkan di Tuban, saya bergembira bahwa proses peralihan pemerintahan telah berjalan lancar. Terlihat bahwa semua pihak sadar bahwa Tuban adalah milik bersama, sehingga siapapun yang memimpin, sepanjang proses pemilihan berlangsung fair play, perlu didukung. Sebagai orang yang tahu rasa berterima kasih, tentunya kita juga perlu memberikan apresiasi yang tinggi terhadap apa yang telah dilakukan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya.

 

 

Tantangan Internal

Saya berpendapat, sikap yang paling tepat saat ini adalah menatap masa depan. Terlalu banyak melihat ke belakang, akan menghabiskan energi untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dalam skala nasional, contoh sudah memperlihatkan bahwa terlalu mengorek masa lalu, telah menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara lain. Ini penting, sebab tantangan internal yang dihadapi Tuban cukup berat.

Tuban memiliki persoalan yang serius terkait dengan kondisi sosial ekonomi. Hal ini terlihat dari masih tingginya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin di Tuban mencapai 297,8 ribu jiwa atau sekitar 28,51%. Tingkat kemiskinan Tuban ini sangat tinggi bila dibanding rata-rata nasional yang sebesar 16,6% (2007) dan di Jawa Timur sebesar 19,98% (2007).

Tingkat kesenjangan antar masyarakat juga cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari angka indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index/P1) dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index/P2). Pada tahun 2007, angka P1 dan P2 Tuban masing-masing sebesar 4,93 dan 1,30. Bandingkan dengan rata-rata Jawa Timur pada tahun 2007, dimana angka P1 dan P2 masing-masing hanya sebesar 3,91 dan 1,15.

Pada tahun 2009, angka P1 dan P2 di Jawa Timur sudah turun menjadi 16,68%, 2,88, dan 0,76. Sayangnya, BPS belum mempublikasikan angka kemiskinan terbaru untuk Tuban sehingga kita tidak bisa membuat perbandingannya. Sebagai penjelasan, semakin tinggi angka P1 dan P2 itu berarti kesenjangan relatif semakin dalam, sebaliknya bila semakin rendah berarti pemerataan pendapatan relatif lebih baik.

Daya beli masyarakat Tuban juga relatif rendah dibanding daerah lain. Pada tahun 2009, sebesar 71,19% penduduk dengan pengeluaran per kapita Tuban berada di atas Rp200.000/bulan, tetapi sebagian kecil (yaitu hanya 5,65%) pengeluaran perkapita Tuban di atas Rp500.000/bulan. Dalam konteks jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita di atas Rp500.000/bulan, Tuban hanya lebih baik dibanding Sumenep, Pamekasan, dan Lumajang. Ini berarti bahwa daya beli masyarakat Tuban relatif tertinggal di Jawa Timur.

Kemampuan keuangan (atau kapasitas fiskal) Tuban relatif rendah. Hal ini terlihat dari kemampuan menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD). Volume APBD Tuban tahun 2011 sekitar Rp1,1 trilyun. Ternyata, PAD Tuban hanya mampu menyumbang pendapatan daerah kurang dari 10%, atau sekitar Rp92,1 milyar. Sebagian besar, APBD Tuban dibiayai dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp767,9 milyar, dan selebihnya berasal dari pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp131,8 milyar. APBD Tuban tahun 2011 diperkirakan defisit sebesar Rp110 milyar.

Rendahnya kapasitas fiskal juga diperlihatkan oleh hasil assessment Kementerian Keuangan RI yang menempatkan kapasitas fiskal Tuban termasuk kategori Rendah. Pada tahun 2011, berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, indeks kapasitas fiskal Tuban sebesar 0,1459 (Kategori Rendah) dan indeks ruang fiskal daerah (IRFD) sebesar 0,1999 (Kategori Rendah).

Jelas bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Tuban memang perlu ditempatkan sebagai prioritas utama oleh Pemda Tuban. Namun, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal APBD Tuban, tentu tidak akan efektif bila hanya mengandalkan APBD. Pemda Tuban perlu melibatkan korporasi menyelesaikan persoalan sosial ekonomi Tuban. Salah satunya adalah dengan mensinergikan program peningkatan kesejahteraan yang dijalankan Pemda Tuban dengan corporate social responsibility (CSR) yang dimiliki korporasi (swasta dan BUMN) yang beroperasi di Tuban.

 

Pengembangan Ekonomi Rakyat

Sejatinya, Tuban memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan. Sayangnya, potensi tersebut belum dikelola secara optimal. Optimal maksudnya adalah mengembangkan potensi ekonomi dari hulu hingga hilirnya secara terintegrasi, sehingga manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat setempat, tetapi juga masyarakat lain secara berantai. Dalam bahasa ekonomi, manfaat ekonomi secara berantai tersebut disebut “multiplier effect economy”.

Tuban memiliki potensi wisata yang sangat beragam, mulai dari wisata alam, kuliner, dan wisata budaya yang dapat dikembangkan untuk menggerakan ekonomi rakyat. Sebagai contoh, Tuban memiliki beragam jenis kuliner yang khas. Bila kuliner Tuban ini dikembangkan dan dikemas dalam suatu paket wisata, tentunya ini berpotensi menimbulkan multiplier effect yang besar dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Tuban juga memiliki potensi wisata budaya dan sejarah yang beragam yang dapat dikembangkan menjadi sarana pengembangan ekonomi rakyat lainnya. Sayangnya, pengembangan tempat wisata budaya di Tuban masih relatif dangkal, sehingga multiplier effect-nya bagi ekonomi rakyat juga rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan terdapat empat wisata yang terkesan terbengkalai, yang justru menjadi penyebab matinya kegiatan ekonomi rakyat.

Persoalan pengembangan ekonomi rakyat yang tak kalah penting lainnya adalah ketersediaan infrastruktur, khususnya pertanian. Saya mengamati, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian, seperti waduk dan bendungan air, relatif tertinggal dibandingkan pembangunan infrastruktur lainnya di Tuban. Padahal, infrastruktur pertanian ini penting untuk menjaga usaha pertanian agar tetap berjalan dalam situasi musim apapun.

Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk memuliakan petani kita. Selain harus menyediakan saprotan dengan harga yang terjangkau, salah satu kuncinya adalah dengan menyediakan infrastruktur dasar yang memadai di kantong-kantong pertanian. Termasuk juga menjaga agar harga hasil panen produk pertanian tetap menarik, yang berarti Pemda Tuban perlu berkoordinasi dengan pusat-pusat logistik pertanian.

Persoalan penting yang tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan infrastruktur adalah aspek pemeliharaannya. Dalam konteks Tuban, masih dapat dijumpai infrastruktur yang kurang terawat, selain masih ada sarana infrastruktur yang belum termanfaatkan secara optimal. Padahal, konsekuensi dari pembangunan infrastruktur adalah komitmen untuk mengalokasikan dari APBD untuk biaya pemeliharaan.

Akhirnya, selamat bertugas kepada Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang baru. Semoga Tuban semakin maju dan memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.***

 

* Sunarsip adalah seorang Ekonom, Bankir, sekaligus dosen di STAN Kementerian Keuangan RI, dan Asli asal Tuban. Artikel ini telah dimuat oleh Radar Bojonegoro, Jawa Pos, Minggu, 26 Juni 2011.