Menanti Reformasi Pembiayaan Pembangunan

0
108

Tanggal 27 Mei lalu, Pemerintah RI telah secara resmi meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Pemerintah menyebut MP3EI ini sebagai suatu masterplan dengan pola pikir yang tidak “business as usual”, tetapi produk yang bisa menawarkan terobosan perbaikan ke depan atau “cut off” dari problem masa lalu.

MP3EI ini tidak saja memberikan panduan arah perekonomian kita ke depan, tetapi juga menyajikan sebuah business plan untuk Indonesia Incorporated yang kredibel. Untuk lebih mengefektifkan sasaran yang dicapai MP3EI, pembangunan ekonomi dibagi dalam enak koridor ekonomi: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali – Nusa Tenggara, Sulawesi – Maluku Utara, dan Papua – Maluku dengan temanya masing-masing.

Kita menyambut baik kehadiran MP3EI ini. Saya melihat bahwa apa yang disajikan MP3EI memang berbeda dengan rencana pemerintah lainnya. MP3EI ini lebih detil dan teknis. Namun, sebagai suatu masterplan, tetap saja kita masih harus menunggu realisasinya, termasuk apakah pemerintah juga konsisten menjalankan MP3EI ini.

 

Urgensi MP3EI 2011-2025

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki leverage regional dan global karena memiliki hampir seluruh prasyarat menjadi front-line perekonomian dunia. Sayangnya, kita belum maksimal memperoleh nilai tambah dari posisi Indonesia itu. Sebagai ilustrasi, dalam dua tahun terakhir ini, sektor jasa transportasi kita mengalami defisit US$6 – US$8 milyar akibat kelangkaan kapal berbendera Indonesia. Bahkan, pada 2008, sektor jasa transportasi kita mengalami defisit hingga US$12 milyar.

Kondisi pelabuhan kita juga belum mendukung untuk memaksimalkan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Perlu diketahui, sekitar 90 persen perdagangan internasional dilakukan melalui laut, dimana 40 persennya melintasi perairan Indonesia. Seiring dengan meningkatnya transaksi perdagangan dunia, kebutuhan kapal dan pelabuhan akan meningkat tajam. Kapal-kapal yang dibutuhkan nantinya harus memiliki bobot dan ukuran yang besar. Implikasinya, kapal-kapal tersebut tidak bisa melewati Selat Malaka yang dangkal. Tentunya, ini merupakan peluang bagi Indonesia yang banyak memiliki wilayah laut dalam. Oleh karenanya, rencana pembangunan pelabuhan hub internasional di Sumatera dan kawasan Timur Indonesia memiliki arti strategis sebagai backbone jaringan logistik nasional dan internasional.

Indonesia adalah penghasil berbagai komoditas pertanian dan pertambangan yang besar. Tetapi, potensi ini juga belum memberikan nilai tambah maksimal dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Indonesia adalah salah satu penghasil minyak mentah yang besar di dunia dan masih memiliki reserves yang besar yang belum termanfaatkan, khususnya di wilayah perairan laut Timur Indonesia. Sayangnya, keunggulan ini tidak mampu menjadikan Indonesia menjadi pemasok bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri secara mandiri. Penyebabnya, Indonesia tidak memiliki kilang-kilang pengolahan minyak mentah dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, kita hanya mampu mengekspor minyak mentah dan gas alam, yang nilai tambahnya tentu tidak maksimal.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri, kita harus mengimpor, seperti dari Singapura, yang tidak memiliki sumber migas sama sekali. Kondisi di sektor migas ini menjadi semakin ironi ketika liberalisasi sektor hilir migas diberlakukan. Karena kita tidak mewajibkan pemain migas asing membangun kilang pengolahannya di Indonesia, maka setiap tahun impor BBM kita terus meningkat seiring dengan kebutuhan BBM yang semakin besar.

Indonesia juga merupakan produsen kelawa sawit terbesar di dunia. Sayangnya, kita belum mampu mengembangkan industri hilir minyak sawit secara terintegrasi. Akibatnya, nilai tambah dari kelapa sawit justru banyak dinikmati oleh negara-negara lain yang mengimpor sawit dari Indonesia. Sekalipun sebagai produsen, Indonesia tidak bisa mengendalikan pasar, karena harga ditentukan oleh pembeli. Implikasinya, ketika pembeli mengurangi pembelian sawit dari Indonesia, maka kita mengalami over supply yang menyebabkan harga jatuh, tanpa mampu memanfaatkan kelebihan supply tersebut.

Dari perspektif ini, jelas bahwa MP3EI 2011-2025 memang strategis dan menjadi kebutuhan bersama. Oleh karenanya, sudah selayaknya seluruh pihak mendukung secara konsisten demi suksesnya implementasi MP3EI 2011-2015 tersebut.

 

Konsistensi Reformasi

Salah satu isu yang menempati kedudukan strategis dalam implementasi MP3EI adalah sumber pembiayaan. Pemerintah telah menghitung indikasi kebutuhan investasi terutama untuk pembangunan infrastruktur pada stage pertama (2010-2014) yang diperkirakan mencapai US$150 miliar. Dari jumlah itu, diperkirakan investasi yang berasal dari dalam negeri (APBN, public private partnership, dan BUMN) mencapai US$50 miliar. Sedangkan dari FDI diperkirakan mencapai US$100 milyar. Sementara itu, pada stage kedua (2014-2030) diperkirakan mencapai US$856,6 milyar. Sehingga, total kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur diperkirakan mencapai US$1.006,6 milyar.

Nilai kebutuhan investasi tersebut tentunya merupakan angka yang besar. Padahal, angka tersebut belum memperhitungkan kebutuhan dana investasi di sektor non infrastruktur. Oleh karenanya, sangat diperlukan berbagai upaya penggalangan dana dari berbagai sumber, tidak hanya dari perbankan yang selama ini telah menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan ekonomi di Indonesia, tetapi juga dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Dengan kata lain, kita perlu melakukan upaya unlocking sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari LKBB yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti dana pensiun, asuransi jiwa, Jamsostek, Taspen, maupun pasar modal.

Oleh karenanya, dibutuhkan reformasi kebijakan menyeluruh baik di sektor keuangan maupun sektor infrastruktur, sehingga investasi di bidang infrastruktur dapat berkesinambungan, kompetitif dan terus meningkat. Reformasi di sektor keuangan, misalnya, menyangkut kebijakan investasi pada LKBB, regulasi pasal modal, serta kemudahan dalam pengadaan instrumen-instrumen baru keuangan. Melalui reformasi tersebut diharapkan menjadi insentif bagi LKBB agar berkomitmen menempatkan dananya di sektor infrastruktur (infrastructure spending), tidak hanya dalam bentuk penempatan investasi pada obligasi, tetapi bahkan dalam bentuk komitmen ekuitas (saham).

Kita menyadari bahwa sama halnya dengan MP3EI 2011-2025 yang disebut sebagai suatu masterplan terobosan, tentunya pelibatan lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan juga membutuhkan kebijakan yang sifatnya terobosan pula. Sebab, jika pelibatan lembaga keuangan masih menggunakan pendekatan “business as usual”, percayalah mereka akan sulit berperan secara maksimal. Dan itulah implikasi dari implementasi MP3EI 2011-2025: kita harus siap melakukan upaya ekstra. Oleh karenanya, jika kita sudah berkomitmen menjalankan MP3EI ini secara konsisten, tidak ada jalan lain kecuali kita memang harus melakukan reformasi secara menyeluruh.***

*) Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Jakarta. Dimuat di Bisnis Indonesia, 14 Juni 2011.