Mendesain Kebijakan Stimulus Fiskal Yang Efektif

0
12

Belum lama ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pemerintah akan mengeluarkan stimulus fiskal sebesar Rp50 triliun di tahun 2009 ini. Stimulus fiskal senilai Rp50 triliun itu tampaknya mengakomodasi masukan dari para pengusaha (Kadin). Penetapan ini berarti ada tambahan stimulus sekitar Rp37,5 triliun dibandingkan yang ditetapkan APBN 2009 sebesar Rp12,5 triliun. Tambahan stimulus fiskal akan diambilkan dari dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBN 2008 yang mencapai Rp51,3 triliun. Berdasarkan penjelasan pemerintah terakhir, stimulus dalam APBN 2009 akan berupa cash stimulus sebesar Rp27,5 triliun (Rp12,5 triliun plus tambahan sebesar Rp15 triliun) dan sisanya berupa non cash stimulus.

 

Sebagian kalangan menganggap bahwa stimulus fiskal tidak akan efektif untuk dapat menggerakkan perekonomian dalam negeri. Penulis melihat, efektif atau tidaknya stimulus fiskal sesungguhnya tergantung pada bagaimana desain kebijakan stimulus fiskal itu. Bila desain, alokasi, dan implementasinya tepat, penulis yakin stimulus fiskal akan membantu mencegah efek negatif dari krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional.

Sektor Ekonomi Yang Perlu Stimulus

Terkait dengan desain kebijakan stimulus fiskal ini, yang pertama perlu dilihat adalah sasaran yang hendak dicapai dari stimulus fiskal. Berdasarkan penjelasan pemerintah, stimulus (insentif) fiskal disiapkan untuk menyelamatkan sektor riil. Sebelumnya, diprediksikan bahwa akibat krisis global ini perekonomian kita pada tahun 2009 ini hanya bisa tumbuh sekitar 4,5 persen. Diperkirakan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen, tingkat pengangguran akan meningkat menjadi 9,3 persen, lebih tinggi dibandingkan data BPS terakhir sebesar 8,39 persen (posisi Agustus 2008).

Dengan tambahan stimulus fiskal ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,5 persen sehingga pengangguran dapat ditekan menjadi 7,9 persen. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa fokus utama dari stimulus fiskal adalah pertumbuhan dan ketenagakerjaan. Kalau demikian halnya, alokasi stimulus fiskal harus diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusi kepada kedua tujuan tersebut secara signifikan.

Berdasarkan data BPS, terlihat bahwa sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu masing-masing sekitar 40 persen dan 21 persen pekerja yang bekerja. Terlihat pula bahwa tiga sektor ekonomi yaitu industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan, memberikan kontrubusi terhadap PDB paling besar. Berdasarkan data BPS, kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap PDB Kuartal III 2008 masing-masing sebesar 27,7 persen (industri pengolahan), 15,4 persen (pertanian), dan 14,3 persen (perdagangan).

Berdasarkan data-data di atas, sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, semestinya memiliki peluang untuk mendapatkan stimulus fiskal yang lebih besar. Namun tentunya, ketiga sektor ini perlu dipilah-pilah, untuk menentukan skala prioritasnya. Di samping itu, perlu di lihat pula dari sisi mana stimulus fiskal akan ditempatkan di setiap sektor ekonomi. Apakah dari sisi supply side atau dari sisi demand side-nya?

Data-data BPS memperlihatkan bahwa indeks produksi manufaktur skala besar dan menengah dari waktu ke waktu sesungguhnya mengalami peningkatan, yaitu dari rata-rata sebesar 117,34 pada tahun 2004 menjadi 130,84 pada kuartal ketiga 2008 (lihat Gambar 1). Data-data ini mengindikasikan bahwa dari sisi supply side, industri kita sesungguhnya tidak mengalami masalah. Artinya, industri kita cukup memiliki kemampuan untuk melakukan produksi. Kalau demikian halnya, lalu mengapa industri kita seperti mendapat pukulan berat akibat krisis global saat ini?

Krisis yang dihadapi industri lebih banyak disebabkan oleh berkurangnya pasar. Faktanya, ekspor kita mengalami kemerosotan yang cukup besar dalam beberapa bulan ini. Diperkirakan, pada tahun 2009, penurunan ekspor ini masih akan terjadi seiring semakin beratnya krisis ekonomi yang dialami oleh negara utama tujuan ekspor kita, seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Eropa. Oleh karenanya, stimulus fiskal akan lebih efektif bila diarahkan untuk penciptaan pasar, baik pasar luar negeri maupun dalam negeri agar daya serap (demand side) terhadap produksi dalam negeri tidak terganggu. Sehingga, perusahaan-perusahaan kita tidak melakukan pengurangan produksi yang dapat mendorong mereka melakukan efisiensi dengan cara mem-PHK-kan para pekerjanya.

 stimulus

Sumber: BPS, diolah IEI

 

Efektivitas Saluran Stimulus Fiskal

Faktor lain yang tak kalah penting adalah merancang saluran yang digunakan untuk menyalurkan stimulus fiskal. Ini mengingat, efektivitas penyaluran sangat mempengaruhi hasil dari stimulus fiskal. Saluran stimulus fiskal, ada yang bersifat langsung maupun tak langsung. Yang bersifat langsung antara lain dapat berupa pemberian sejumlah insentif fiskal, seperti fasilitas perpajakan. Yang bersifat langsung lainnya, misalnya dengan menggunakan korporasi yang dimiliki pemerintah untuk menggenjot perekonomian, seperti mengurangi dividen BUMN ataupun penguatan permodalan BUMN. Tujuannya, agar BUMN memiliki kemampuan untuk melakukan investasi melalui belanja modal. Selain melalui BUMN, saluran korporasi swasta juga bisa dimanfaatkan, misalnya melalui program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), ataupun program penjaminan ekspor.

Sementara itu, saluran yang bersifat tidak langsung biasanya memanfaatkan saluran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mekanismenya adalah peningkatan belanja negara, baik yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga Negara lainnya, maupun belanja daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tentunya, setiap saluran memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari sisi efektivitasnya, saluran langsung umumnya lebih efektif, karena langsung berhubungan dengan sektor riil. Namun, bila sistem akuntabilitasnya tidak dimonitor secara baik, hal itu bisa menyebabkan moral hazard. Kedua saluran ini tidak bersifat saling meniadakan, namun justru saling melengkapi.

Merujuk kinerja APBN 2008, terlihat bahwa kemampuan sisi pengeluaran kita (melalui saluran pemerintah) jauh dari sepadan dibandingkan sisi penerimaannya. Realisasi penerimaan APBN 2008 jauh diatas target, sementara sisi pengeluarannya dibawah target. Kondisi inilah yang menyebabkan, APBN 2008 menyisakan Silpa yang sangat besar. Yang perlu mendapat sorotan adalah kinerja realisasi anggaran yang dilakukan Kementerian/Lembaga Negara yang tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun (lihat Gambar 2). Hal yang sama juga dialami daerah. Bahkan, berdasarkan pernyataan pejabat Depkeu, pemerintah daerah dinilai kurang berkontribusi terhadap kinerja perekonomian, menyusul rendahnya realisasi APBD dan penyerapan DAK.

 

belanja 

Sumber: APBN Setiap Tahun, Diolah IEI

 

Terobosan Stimulus Fiskal

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa stimulus fiskal perlu lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan demand side. Ini mengingat, kemampuan produksi industri kita cukup kuat. Mungkin yang lebih diperlukan dari sisi produksi adalah adanya relaksasi terkait dengan akses permodalan, seperti dari perbankan. Terdapat dua hal yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan peningkatan demand side ini. Pertama, menciptakan pasar, baik domestik maupun luar negeri. Dari sisi pasar luar negeri, stimulus fiskal perlu diarahkan untuk merancang industri yang berorientasi ekspor untuk terobosan baru, misalnya, dengan membuka pasar ekspor baru.

Sementara itu, dari sisi pasar domestik, stimulus fiskal harus mampu mendorong agar masyarakat memiliki daya beli untuk tetap melakukan konsumsi. Terlebih lagi, kontribusi sektor konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama rumah tangga, cukup besar. Dengan demikian, apapun jenis insentif fiskal yang akan dikeluarkan, semestinya dapat merangsang masyarakat untuk mengalihkan insentif tersebut kepada kegiatan konsumsi, bukan sebaliknya untuk ditabung. Cara lainnya, adalah dengan melakukan berbagai program ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

Kedua, adalah menjaga daya beli masyarakat. Bila daya beli turun, hasrat mengkonsumsi akan turun, sehingga demand pun akan turun. Selain soal harga barang, kemampuan orang untuk menghasilkan pendapatan (melalui bekerja) akan sangat menentukan daya beli. Mengingat, bahwa kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja terbatas, pemerintah dapat mengambil kendali dengan menciptakan berbagai proyek padat karya untuk menampung korban PHK.

Penulis kira, saat ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menggenjot pengeluaran di bidang infrastruktur dasar, seperti sekolah, sarana irigasi, jalan-jalan, sarana kesehatan, jembatan, rel kereta api, infrastruktur pencegah banjir, kelistrikan, pelabuhan laut dan udara, dan lain-lain yang semuanya padat karya. Pengarahan stimulus fiskal seperti ini, tidak hanya penting bagi penciptaan lapangan kerja, namun justru menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang selama ini kurang tersentuh akibat minimnya anggaran. Di sisi lain, stimulus kepada industri (untuk menopang sisi produksi) memiliki celah terjadinya ekonomi rente, karena pasti akan terjadi tarik menarik kepentingan untuk mendapatkannya.

Lalu, gimana dengan kendala birokrasi yang selama ini menjadi penghambat realisasi anggaran? Untuk mengatasi kendala ini, mungkin pemerintah dapat mempertimbangkan strategi yang ditempuh Presiden AS, Franklin D. Roosevelt ketika menerapkan konsep ”New Deal”-nya di tahun 1933-1938. Roosevelt tak yakin birokrasi akan mampu menjalankan crash program yang melibatkan jutaan pekerja. Karena itu, Roosevelt membentuk beberapa badan pelaksana di luar birokrasi, seperti Civil Work Administration (CWA), Work Progress Administration (WPA), dan Civilian Conservation Corps (CCC). Dengan membentuk badan otonom seperti ini, kendala birokrasi dapat dihindari.

Kalau terobosan ini dinilai terlalu radikal, pemerintah masih dapat menggunakan jalur formal. Tentunya dengan syarat: lakukan reformasi birokrasi secara mendasar. Ini mengingat, birokrasi yang responsif akan sangat membantu dalam percepatan realisasi anggaran. Reformasi birokrasi bukanlah semata soal remunerasi. Lebih penting dari itu, bagaimana agar sistem promosi, degradasi, dan mutasi di jajaran birokrasi dijalankan berdasarkan kaidah kinerja bukan pada sistem ”urut kacang” atau senioritas. Tanpa reformasi birokrasi yang mendasar, sulit memang untuk berharap akan ada perbaikan secara fundamental dalam perekonomian kita.***

Dimuat Republika, Rubrik Pareto, Jum’at, 23 Januari 2009