Menebak Muara Kebijakan Dahlan Iskan

0
27

 Menilai kinerja Dahlan Iskan alias “DI”, yang baru menjabat Menteri BUMN selama lima bulan, bukanlah hal yang bijak. Apalagi, bagi seorang “DI” yang punya latar belakang swasta, result biasanya menjadi hal yang lebih penting dibanding dengan aksi. Sekalipun, kita juga tahu bahwa aksi akan menentukan result. Karenanya, yang paling tepat adalah mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil “DI” selama lima bulan ini akan bermuara pada result yang baik bagi kinerja BUMN? Atau sebaliknya, justru berisiko bagi kinerja BUMN.

Saya melihat, kebijakan yang dijalankan “DI”, sejatinya tidak keluar dari garis kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2005 (di era Menteri BUMN Sugiharto), Kementerian BUMN telah menyusun Masterplan BUMN 2005-2009. Salah satu rencana pentingnya adalah konsolidasi BUMN melalui pembentukan holding, merger/akusisi, stand alone, privatisasi dan likuidasi, yang diharapkan size dan jumlah BUMN berada pada level yang ideal. Kita bisa lihat, “DI” tetap melanjutkan kebijakan itu, misalnya segera menyelesaikan pembentukan holding BUMN Perkebunan. Bahkan, “DI” juga membentuk holding lainnya, sehingga tahun ini jumlah BUMN akan berkurang 20 BUMN.

Tampaknya, “DI” ingin lebih berperan dalam mendayagunakan apa yang telah digariskan pendahulunya, yang dalam pandangan saya, selama periode sebelumnya, program konsolidasi BUMN memang tidak berjalan baik. Karakter “DI”, tampaknya memang cocok untuk menyelesaikan berbagai program yang mandek. Terlebih lagi, “DI” tampaknya memperoleh dukungan yang “lebih” dari Presiden, yang tentunya akan memudahkan langkahnya. Dan sejauh ini, langkah-langkah “DI” dapat berjalan lancar. Kita berharap bahwa “DI” dapat menjaga konsistensi kebijakan dan “staminanya”.

Salah satu concern “DI” adalah terwujudnya manajemen BUMN yang efisien, efektif dan bertanggung jawab. “DI” tampaknya ingin seluruh jajaran BUMN berfungsi selayaknya organ korporasi di swasta. Makanya, kini muncul slogan “Dream Team” di setiap BUMN. Direksi dan Komisaris harus bekerja profesional dengan tanggung jawab secara kolegial. Tak boleh, misalnya, ada kesan Komisaris hanya sebagai pengawas BUMN tanpa berani mengambil keputusan. Atas dasar inilah, yang kira-kira melatarbelakangi keluarnya Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri kepada Direksi/Komisaris BUMN.

Saya mendukung kebijakan pendelegasian wewenang ini. Tidak hanya karena alasan untuk mendayagunakan peran Direksi dan Komisaris, tetapi best practices memang seyogyanya demikian. Direksi dan Komisaris harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab menjalankan korporasi sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT). Tidak tepat lagi, berbagai urusan yang sifatnya korporasi, Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus terlibat. Termasuk, tidak tepat pula ketika harus mengambil keputusan, Direksi/Komisaris masih berharap ada juklak atau juknis dari Kementerian BUMN, sebagaimana yang dirasakan “DI”.

Perlu diingat, kedudukan RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi menurut UU PT adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi. Yang membedakan adalah kewenangan dan tanggung jawabnya. Karenanya, ketika RUPS menunjuk seseorang duduk sebagai Direksi atau Komisaris, semestinya RUPS percaya bahwa yang bersangkutan akan mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya. Dan semestinya, Kementerian BUMN tidak lagi menerbitkan berbagai aturan yang berpotensi membatasi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris BUMN. Semua pihak harus menghormati dan menjalankan koridor yang berlaku dalam agency theory, ketika menjalankan pengelolaan BUMN.

Salah satu contohnya adalah, kewenangan pengangkatan Direksi dan Komisaris anak perusahaan BUMN. Siapakah yang berwenang mengangkat/memberhentikan Direksi/Komisaris anak perusahaan BUMN? Tidak lain adalah RUPS, yang dalam hal ini adalah Direksi BUMN yang membawahi anak perusahaan BUMN. Semestinya, tidak diperlukan lagi keterlibatan Kementerian BUMN dalam menetapkan Direksi/Komisaris anak perusahaan BUMN. Biarkan Direksi BUMN yang mengatur mekanisme pengangkatan Direksi/Komisaris BUMN sesuai kewenangannya. Dan tak kalah penting, kewenaangan Direksi BUMN dalam menentukan Direksi/Komisaris anak perusahaan juga dalam rangka membentuk “Dream Team” di BUMN. Karenanya, saya kira tidak relevan lagi Peraturan Menteri No. 03/MBU/2006 tetang Pedoman Pengangkatan Direksi/Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang masih melibatkan Kementerian BUMN dalam penetapan Direksi/Komisaris anak Perusahaan BUMN.

Namun demikian, saya juga sepakat dengan kekhawatiran Komisi VI DPR RI terkait dengan potensi efek negatif dari Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2011 tersebut. Khususnya, yang menyangkut pelepasan/penjualan aset dan pendirian anak perusahaan BUMN. Klausul tersebut memang berisiko bila kewenangan tersebut diberikan kepada BUMN. Potensi terjadinya moral hazard cukup terbuka dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Saya sepakat bahwa hal-hal yang terkait dengan kedudukan aset BUMN hendaknya tetap dalam kendali Kementerian BUMN.

Satu hal lain yang mungkin perlu diluruskan dari kebijakan “DI” adalah masalah pembatasan perangkat Komisaris BUMN. Melalui Surat Nomor S-375/MBU.Wk/2011 tentang Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam pengurusan dan pengawasan BUMN, “DI” membatasi jumlah Komite yang dapat dibentuk Komisaris beserta jumlah anggotanya dari kalangan eksternal maksimal dua orang, serta melarang Direksi/Komisaris memiliki Staf Ahli/Staf Khusus atau sejenisnya. Saya sepakat dengan semangat dari Surat Nomor S-375/MBU.Wk/2011 ini. Faktanya, di banyak BUMN dapat kita temui penempatan seseorang dengan label staf ahli atau sejenisnya sejatinya hanya merupakan “titipan” tanpa pertimbangan kebutuhan dan kompetensi. Dan itu jumlahnya bisa cukup banyak dalam satu BUMN. Karenanya, Surat ini dapat menjadi momentum untuk “membersihkan” unsur-unsur “titipan” itu.

Meski begitu, saya kurang sepakat dengan pembatasan perangkat Komite yang dapat dibentuk Komisaris. Menurut saya, kebijakan yang hanya membolehkan Komisaris memiliki Komite Audit dan satu komite lainnya yang jumlahnya setiap komite dari pihak eksternal BUMN dibatasi hanya dua orang, itu agak berlebihan. Kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan skala usaha dan tingkat kompleksitas yang dimiliki setiap BUMN. Bagi BUMN kecil, dengan tingkat kompleksitas rendah, kebijakan ini memang dapat dibenarkan. Tapi, tidak tepat diterapkan untuk BUMN besar sekelas Pertamina, PLN, Pusri, Jamsostek, Bulog, dan lainnya dengan kompleksitas yang besar. Kebijakan ini terkesan justru kontradiktif. Di tengah kewenangan dan tanggung jawab yang diperbesar, setelah diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2011, justru perangkat Komisaris dibatasi. Saya mengkhawatirkan, model pembatasan seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakcermatan Komisaris dalam pengambilan keputusan. Coba kita tengok, perusahaan sekelas Medco (yang skala bisnisnya di bawah Pertamina) saja, memiliki sebanyak lima Komite: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi, Komite Remunerasi, dan Komite GCG.

Sekali lagi, tidak pada tempatnya kita menilai kinerja Dahlan Iskan selama lima bulan ini. Kinerja “DI”, buah dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, baru dapat dilihat nanti pada akhir tahun 2012, yang akan terlihat dari capaian kinerja finansial dan operasional BUMN. Namun, sebagai bahan evaluasi, saya kira tidak ada salahnya bila memberikan catatan-catatan terhadap kebijakan yang diambil “DI”, selaku Menteri BUMN. Sebagai catatan, 26 BUMN terbesar (yang menguasai kontribusi pendapatan sebesar 90% dari total pendapatan BUMN), pada kurun waktu 2006-2010 membukukan pertumbuhan rata-rata (CAGR) laba bersih sebesar 17,80%. Nah, kita lihat nanti, apakah selama “DI” menjabat sebagai Menteri BUMN, CAGR laba bersih BUMN akan lebih besar dari itu? ***



* Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Bisa dikunjungi di www.sunarsip.com dan www.iei.or.id. Artikel ini dimuat di majalah BUMN Track No. 56/Maret 2012