Menggugat Neoliberalisme?

0
40

Diskursus tentang neoliberalisme, kini tiba-tiba muncul seperti gelombang tsunami. Penyebabnya, Boediono yang kini masuk ranah politik, dinilai sebagian pihak sebagai penganut neoliberal. Apa sesungguhnya neoliberalisme itu dan bagaimana kita seharusnya menyikapinya?

Konsep neoliberalisme sejatinya jarang ditemukan di buku-buku teks ekonomi. Neoliberalisme adalah stigma yang diberikan sejumlah ekonom (biasanya penganut anti liberalisasi) terhadap doktrin yang tertuang dalam Konsensus Washington (Washington Concensus). Karena stigma ini diberikan secara sepihak, konsep neoliberal ini tidak diakui sebagai teori ekonomi yang universal. Sehingga, tidak mengherankan, bila hingga kini muncul pro dan kontra terhadap neoliberalisme ini.

Konsensus Washington mengandung 10 butir kebijakan: (1) disiplin fiskal, (2) pengurangan belanja negara, (3) reformasi perpajakan, (4) liberalisasi suku bunga, (5) kurs mata dengan mempertimbangkan daya saing, (6) liberalisasi sektor perdagangan, (7) liberalisasi investasi asing, (8) privatisasi, (9) deregulasi, dan (10) perlindungan hak cipta. Kesepuluh butir ini dikelompokkan menjadi tiga pilar: (1) pengetatan fiskal, (2) privatisasi, dan (3) liberalisasi pasar.

Dalam tataran akademik, sesungguhnya pilar-pilar Konsensus Washington dapat dibenarkan berdasarkan teori ekonomi. Dalam konteks fiskal, merujuk pandangan Keynes, fiskal ekspansif diperlukan ketika ekonomi sedang resesi, sedangkan fiskal ketat diperlukan ketika ekonomi overheating.

Liberalisasi juga tak selamanya haram. Dalam beberapa kasus, rakyat justru mendapatkan manfaat dari liberalisasi. Contoh, ketika sektor telekomunikasi belum diliberalisasikan, rakyat sangat dirugikan karena tarif telepon mahal, akibat monopoli Telkom dan Indosat. Setelah diliberalisasikan dan banyak perusahaan yang masuk ke telekomunikasi, dan kini tarif telepon menjadi lebih terjangkau.

Privatisasi BUMN juga tak selamanya buruk. Dalam konteks korporasi, privatisasi justru dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas usaha (melalui peningkatan modal) BUMN, di tengah keterbatasan pemerintah untuk menyuntikkan tambahan modal.

Dengan kata lain, bila kini Konsensus Washington menjadi momok, sesungguhnya hal itu akibat implementasi yang salah. Dimana letak kesalahannya? Mari kita tengok sejarah berikut ini.

Konsensus Washington lahir dari kesepakatan antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) yang dibuat pada 1989 di Washington, DC. Kesepakatan itu adalah rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan negara-negara Amerika Latin yang saat itu mengalami krisis ekonomi. Perlu diketahui, di era 1980-an, akibat krisis ekonomi, negara-negara Amerika Latin mengalami the lost decade, yang dimulai ketika Meksiko ngemplang utang pada 1982.

Karena tak ingin dicederai, seperti yang dilakukan Meksiko, para kreditur (termasuk IMF, Bank Dunia, dan AS) yang telah memberikan pinjaman kepada negara-negara di Amerika Latin (yang waktu itu terkena “Efek Meksiko”) mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang mengacu pada Konsensus Washington. Bisa jadi, Konsensus Washington merupakan refleksi “kemarahan” para kreditur yang merasa dirugikan akibat tindakan sepihak Meksiko di atas.

Para kreditur mungkin tak sepenuhnya salah dengan penerapan Konsensus Washington bagi Amerika Latin. Kebanyakan pemerintah di Amerika Latin memang telah gagal mengelola keuangannya, akibat terlalu jor-joran membuat utang luar negeri. Akibatnya, defisit fiskal membengkak yang akhirnya tidak bisa membayar utang kepada kreditur. Maka, diberlakukanlah pilar pertama Konsensus Washington: pengetatan fiskal dengan dalih mengendalikan defisit fiskal. Namun, dibalik dalih itu sesungguhnya motivasi utamanya adalah: memaksimalkan pengembalian pinjaman kepada kreditur.

Motivasi yang sama juga ada dibalik penerapan pilar kedua Konsensus Washington: privatisasi BUMN. Faktanya, privatisasi justru dilakukan pada BUMN-BUMN yang sehat. Tujuannya, agar diperoleh fresh money yang cepat untuk digunakan melunasi pinjaman kepada para kreditur. Padahal, prinsip privatisasi BUMN dalam konteks korporasi adalah meningkatkan kinerja BUMN.

Untuk lebih memaksimalkan manfaat bagi kreditur, diberlakukanlah pilar ketiga: liberalisasi. Tujuannya, agar perusahaan-perusahaan asal negara kreditur bisa masuk ke Amerika Latin. Termasuk pula untuk menguasai saham-saham, terutama BUMN. Dari sinilah muncul stigma: privatisasi adalah asingisasi. Padahal, privatisasi sejatinya tidak identik dengan asingisasi.

***

Bagaimana dengan di Indonesia? Pada 1997, Indonesia meminta bantuan IMF untuk menyembuhkan krisis ekonomi. Dan sejak itu hingga 2004, kita harus menjalankan kebijakan ekonomi yang diadopsi dari Konsensus Washington. IMF gagal total di Indonesia. Penyebabnya, Konsensus Washington yang diberlakukan Amerika Latin diterapkan mentah-mentah di Indonesia.

Krisis kita waktu itu bukan bersumber dari sisi fiskal, tetapi moneter. Tapi sayangnya, IMF justru melihat akar persoalan dari sisi fiskal, sehingga fiskal harus diketatkan. IMF seolah menuduh pemerintah tak becus mengelola APBN seperti di Amerika Latin. Padahal, Indonesia telah menerapkan APBN yang konservatif. Kesalahan diagnosa inilah yang akhirnya memperparah kondisi ekonomi kita.

Krisis ekonomi 1997/1998 lalu merambah perbankan. Maka, keluarlah beleid BLBI Rp143 trilyun dan obligasi rekap Rp650 trilyun. Resep IMF justru merusak APBN kita yang semula konservatif menjadi tak terkendali. Ketidakadilan juga tercipta karena di saat APBN menginjeksi ”para kapitalis”, pemerintah justru mencabut subsidi BBM bagi rakyat kecil.

Karena APBN membutuhkan pembiayaan besar, pemerintah pun harus menjual BUMN untuk menutupi defisit APBN. Maka, terjadilah serangkaian obral aset BUMN seperti Semen Gresik (1998), bank-bank yang dikuasai BPPN seperti BCA, Lippo Bank, Niaga, BII, Danamon (2002-2004), dan Indosat (2002). Tujuan privatisasi BUMN hanya diperuntukkan bagi kepentingan sesaat: menambal defisit APBN. Bahkan dalam beberapa kasus, privatisasi BUMN ditengarahi menjadi sumber KKN.

Tidak hanya itu, banyak industri dalam negeri yang semestinya bisa menjadi kebanggaan nasional, justru terkapar akibat penerapan resep IMF. Dan sayangnya, para teknokrat yang berkuasa waktu itu, sama sekali tak kuasa mencegah hal itu agar tidak terjadi.

Kesimpulannya, Konsensus Washington secara akademik sesungguhnya merupakan konsep yang netral. Bila kini Konsensus Washington menjadi momok, semua itu karena penerapannya yang keliru karena tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkait. Terlebih lagi, bila penerapan Konsensus Washington didomplengi oleh kepentingan asing, yang akhirnya memunculkan tuduhan neoliberalisme. Apakah kita berpeluang mengulangi kesalahan seperti masa lalu? Semoga tidak.***

Dimuat REPUBLIKA, Senin, 8 Juni 2009, Hal. 1