Mengoreksi Kebijakan Liberalisasi Ekonomi

0
48

Dalam beberapa hari ini, media massa banyak memberitakan isu Asean China Free Trade Agreement (ACFTA). Sayangnya, berita yang keluar sebagian besar menyampaikan isu negatif atas pemberlakuan ACFTA tersebut bagi perekonomian Indonesia, khususnya terkait defisit perdagangan Indonesia dengan China yang terus membesar. Intinya, pemberitaan tersebut seperti ingin menunjukkan bahwa Indonesia belum siap menjalankan ACFTA. Keluarnya isu ini menjadi berita utama sejumlah media karena memang pada saat yang sama Perdana Menteri China Wen Jiabao tengah berkunjung ke Indonesia. Sayangnya, isu ini berkembang dengan menjadikan kebijakan liberalisasi ekonomi sebagai kambing hitam.

 

Sejatinya, liberalisasi ekonomi merupakan sebuah keniscayaan. Indonesia tidak bisa menghindar untuk tidak menjalankan sistem pasar terbuka (free market). Bila kita menolak untuk membuka diri, negara lain pun akan melakukan hal yang sama. Dan sejatinya, negara yang terlalu tertutup (highly barriers), biasanya merupakan negara yang tidak memiliki daya saing dan terbelakang. Bisa ditengok, berapa banyak negara yang menjalankan kebijakan ekonomi tertutup, yang negaranya bisa maju.

Namun, penerapan free market juga semestinya harus tetap terukur dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang kita hadapi. Penerapan kebijakan liberalisasi ekonomi yang tanpa memperhitungkan kondisi internal, itu sama saja tindakan tak bertanggung jawab terhadap masa depan ekonomi negerinya. Tetapi, saya percaya bahwa tidak ada pemerintah dimana pun di dunia ini memiliki niat untuk melakukan tindakan sekonyol itu.

Sektor perdagangan, hampir di setiap negara merupakan sektor yang memang menjadi sasaran pertama untuk diliberalisasikan. Sebab, transmisi perdagangan ini bisa membuka masuknya banyak hal yang dibutuhkan oleh suatu negara. Dan jarang ada suatu negara yang sekalipun mengalami defisit neraca perdagangan, lantas negara tersebut untuk tidak melakukan liberalisasi perdagangan dengan negara partnernya.

Sebagai contoh, dalam 10 tahun terakhir ini, Amerika Serikat (AS) mengalami defisit neraca perdagangan dengan China yang cenderung meningkat. Di pasar AS, barang-barang produk pabrikan AS kalah kompetitif dibanding produk China. Pertanyaannya: apakah lantas AS menutup diri untuk tidak melakukan kerja sama liberalisasi perdagangan dengan China? Jawabannya: tidak! AS tetap membuka diri dengan China, sekalipun dalam beberapa kasus suka “nakal” dengan memberlakukan kebijakan “entry barrier” atas produk China. Tetapi, kebijakan itu juga tidak mampu membendung derasnya aliran produk China ke AS.

Begitu juga perdagangan AS dengan Kanada. Hampir setiap tahun, AS mengalami defsit neraca perdagangan dengan Kanada. Namun, hal itu tidak lantas AS menutup diri menjalankan perdagangan dengan Kanada. Sebab, AS tahu bahwa pabrikan yang mengekspor produknya ke AS –yang menyebabkan defisit neraca perdangan AS- adalah sebagian besar dimiliki oleh pengusaha AS yang setiap tahunnya melakukan repatriasi modal ke AS dalam jumlah besar. Begitupun pabrikan yang mengekspor produk asal China ke AS, juga sebagian berasal dari AS, karena China adalah tempat outsourching pabrikan terbesar di dunia, termasuk dari AS.

Kesimpulan dari kasus di atas adalah tentunya kita tidak bisa melihat suatu efek dari kebijakan liberalisasi dari satu sisi saja: neraca perdagangan. Perlu juga dilihat bagaimana dampak keseluruhan kebijakan liberalisasi tersebut terhadap perekonomian, misalnya ana pengaruhnya terhadap kegiatan investasi.

Bagaimana sebenarnya derajat liberalisasi ekonomi yang berlaku di Indonesia saat ini? Kalau mengacu pada laporan Wall Street Journal dan Heritage Foundation (2011), Indonesia sejatinya masuk kategori “mostly unfree” atau cenderung tidak bebas (tidak liberal). Skor kebebasan ekonomi Indonesia adalah 56, yang menempatkan Indonesia di ranking 116. Skor 0 diterjemahkan sebagai “Tertekan (repressed)” dan skor 100 sebagai “Bebas (free)”. Artinya, Indonesia belum masuk kategori sebagai perekonomian yang liberal. Di kawasan Asia, peringkat “kebebasan ekonomi” Indonesia masih kalah dibanding Hongkong, Singapura, Australia, Selandia Baru, Macau, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand.

Namun, sekalipun masuk kategori “unfree”, dalam beberapa kebijakan yang justru mendasar, sejatinya kebijakan ekonomi sudah terbilang terlalu liberal (free). Mari kita tengok contoh-contoh berikut. Di sektor perbankan, misalnya, kita melihat betapa mudahnya asing memiliki bank dan mengembangkan jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Sekarang ini, tidak sulit bagi asing untuk memiliki bank di Indonesia. Tinggal akuisisi bank skala kecil dengan investasi yang murah, maka itu menjadi “pintu masuk” bagi asing untuk mengembangkan jaringan banknya ke seluruh Indonesia. Sebab, Bank Indonesia tidak membuat pembatasan wilayah kerja atau entry barrier apapun bagi bank asing yang hendak maupun yang telah beroperasi di Indonesia.

Mari kita bandingkan dengan Hongkong ataupun Malaysia yang menurut laporan Wall Street Journal dan Heritage Foundation di atas memiliki derajat liberalisasi yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Di kedua negara itu, untuk bisa membangun kantor cabang saja, kedua negara tersebut mensyaratkan ketentuan perijinan dan permodalan yang setara dengan mendirikan bank di Indonesia. Itulah kenapa, bank-bank kita hingga saat ini mengalami kesulitan membuka kantor perwakilannya di luar negeri.

Di sektor energi juga sudah mengarah ke hal yang sama. Kita sering menyatakan jargon “energy for national security”. Namun, di tengah kekhawatiran semakin berkurangnya pasokan energi dalam negeri, akibat semakin menipisnya cadangan energi (terutama minyak), kita justru terkesan tidak melindungi sumber-sumber energi yang kini masih kita miliki untuk membangun ketahanan energi nasional. Hal ini kita bisa saksikan betapa sumber-sumber energi kita seperti gas dan batubara dengan leluasanya kita ekspor.

Sekalipun kini menjadi negara net importer minyak, Indonesia tetaplah negara penghasil minyak dan gas (migas). Ironinya, Indonesia ternyata negara pengimpor bahan bakar minyak (BBM) terbesar di Asia. Bandingkan dengan Singapura, Malaysia, India, Taiwan, dan Thailand yang tidak memiliki sumber migas seperti Indonesia. Tetapi, negara-negara tersebut mampu berswasembada BBM. Kenapa mereka bisa, kita tidak?

Kebijakan energi kita memang tergolong liberal. Masuknya asing dalam penguasaan sektor hilir migas memang diperlukan untuk menciptakan kompetisi. Namun semestinya, ketika asing masuk ke sektor hilir, mereka (asing) juga perlu dibebani untuk membangun instalasi pengolahan migas (kilang) di Indonesia agar kebutuhan BBM yang mereka jual tidak berasal dari impor.

Sejatinya tak perlu khawatir dengan kebijakan liberalisasi ekonomi. Namun dalam hal-hal tertentu, bahkan pada hal-hal yang sifatnya mendasar, kita memang perlu melakukan koreksi (bukan anti) atas kebijakan liberalisasi ekonomi yang kita terapkan. Dan semestinya, hal itu menjadi isu yang dikedepankan, bukan menolak liberalisasi. ***

*) Sunarsip adalah ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Jakarta. Dimuat Republika, Senin, 2 Mei 2011.