Mengurai Benang Merah Kasus Bank Century

0
61

Krisis yang terjadi di Bank Century (BC) adalah murni akibat salah kelola (bad governance) yang dilakukan pemilik dan pengurus lama bank itu. Setidaknya, terdapat dua modus salah kelola yang dilakukan pengurus dan pemilik lama BC. Pertama, praktek penipuan (fraud). Kedua, kebijakan penempatan dana yang tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat (prudential banking).

 Fraud & Tidak Prudent

Praktek penipuan terjadi melalui penjualan produk investasi reksadana. Modusnya, BC menawarkan produk investasi reksadana yang dikeluarkan Antaboga (yang merupakan pemilik BC) kepada nasabah BC. Karena ditawarkan BC, nasabah menganggap bahwa produk investasi itu adalah produk perbankan, layaknya produk wealth management. Terlebih lagi, return yang ditawarkan atas produk reksadana tersebut tinggi sekali, sehingga menggiurkan nasabah yang tidak teliti.

Ditengarahi, praktek penjualan reksadana ini telah terjadi sejak 2005. Hasil audit Bank Indonesia (BI) menyebutkan sejak Januari 2005, BC telah menjadi sub agen penjual reksadana, yaitu Investasi Dana Pasti. Sedangkan agennya adalah Antaboga. Dari hasil audit BI, diketahui bahwa pegawai BC yang menjual produk tersebut tidak mempunyai izin dari Bapepam. Sehingga, BI mengeluarkan memo internal agar BC menghentikan penjualan produk reksadana Antaboga. Memo itu lalu disampaikan ke seluruh cabang BC per 22 Desember 2005.

Pada awal 2006, ternyata BC masih menjual produk reksadana tersebut. Bedanya, bila pada formulir penjualan produk sebelumnya tercantum logo Antaboga dan BC, belakangan hanya logo Antaboga yang ada. BI pun kembali menegur BC. BI langsung memberikan informasi ke Bapepam dan meminta Bapepam meneliti reksadana yang dijual Antaboga.

Mendapat laporan BI, Bapepam juga telah mengambil sejumlah langkah. Pada tahun 2005, Bapepam telah memberikan surat peringatan kepada Antaboga. Namun, setelah tahun 2005, kembali terjadi pelanggaran yang lebih serius, dimana Antaboga melalui BC telah menjual reksadana tidak resmi. Bapepam baru mengetahui ada reksadana palsu pada November 2008 setelah ada pengaduan nasabah. Dan karena nasabah membelinya melalui BC, mereka pun komplain ke BC. Diperkirakan, total dana nasabah yang diinvestasikan pada reksadana Antaboga sekitar Rp1,5 triliun.

Selain itu, manajemen lama BC juga melakukan penempatan dana secara tidak prudent. BC banyak memiliki aset berbentuk surat berharga Rupiah dan valas yang akhirnya macet. Berdasarkan Laporan Keuangan 2008, BC memiliki reksadana Rupiah macet yang dikeluarkan Signature senilai Rp133 milyar dan surat berharga valas macet seperti US Treasury Strips, Medium Term Notes (MTN), dan Negotiable Certificate Deposits (NCD) senilai Rp2,2 trilyun.

Selain investasi di surat berharga yang macet, BC juga memiliki kredit macet yang besar. Pada akhir 2008, kredit macetnya mencapai Rp1,44 trilyun, tagihan akseptasi Letter of Credit (L/C) yang macet Rp1,87 trilyun yang sebagian diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengurus atau pemilik lama BC. Pada akhir 2008, rasio kredit macet BC mencapai sebesar 30,27%.

Enforcement Lemah

Dari rangkaian kejadian di atas, apa yang patut digarisbawahi dari modus penggembosan yang terjadi di BC di atas? Kalau kita perhatikan, sesungguhnya modus penggembosan tersebut, telah banyak dilakukan bank-bank bermasalah sebelumnya. Sayangnya, pihak regulator seperti tak berkutik melihat berbagai penyimpangan yang dilakukan BC itu. Dari sisi ini, kita melihat bahwa regulator lemah dalam menjalankan perannya.

Sesungguhnya, BI telah menjalankan fungsi pengawasannya. BI telah mengendus adanya pelanggaran melalui proses audit yang dilakukannya sejak awal 2005. Artinya, BI sesungguhnya telah memiliki informasi lengkap mengenai kondisi BC. Namun, BI masih terlihat lemah dalam law enforcement . Bapepam juga sudah melakukan langkah-langkah dengan memberikan sanksi administrasi terkait dengan adanya pelanggaran dalam praktek penjualan produk reksadana Antaboga. Sayangnya, kapasitas Bapepam untuk melakukan enforcement dan deteksi dini dalam mengendus adanya praktek penjualan produk investasi ilegal di pasar modal masih lemah.

Akhirnya, kita pun terpaksa harus membayarnya dengan harga mahal. Pada 20 November 2008, BI memutuskan BC sebagai bank gagal sistemik yang perlu diselamatkan. Implikasinya, sesuai dengan perundang-undangan, BC harus di-bail out Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Semula, BC di-bail out sekitar Rp1,6 trilyun. Belakangan, biaya bail out mengalami pembengkakan. Penyebabnya, berbagai temuan kecurangan seperti aset maupun kredit fiktif terjadi belakangan.

Kejadian ini menyebabkan kebutuhan dana BC berubah dari waktu ke waktu, karena rasio kecukupan modal (CAR) harus dipertahankan minimal 8%. Perhitungan BI pada 20 November 2008, kebutuhan untuk meningkatkan CAR di atas 8% dibutuhkan dana sebesar Rp632 miliar. Namun, pada 23 November 2008 perhitungan itu berubah menjadi Rp2,78 triliun. Dan sejak 9 bulan lalu, LPS telah 4 kali mengucurkan dana yang kini terakumulasi hingga Rp6,76 triliun. Hal itu bisa diartikan bahwa terdapat temuan aset fiktif baru atau penambahan penyisihan atas aset produktif (PPAP) semula yang dirasakan masih kurang.

Urgensi JPSK

Keputusan telah diambil. Sesuatu yang salah dan terjadi, tentu hanya bisa disesali. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita dapat mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dana sebesar Rp6,7 trilyun dapat kembali, atau paling tidak meminimalkan kerugian. Kini, manajemen baru BC telah berupaya memulihkan citra BC yang terpuruk. Tentunya, mereka perlu didukung agar BC dapat kembali beroperasi sebagai bank yang sehat. Sehingga, ketika BC harus dijual kembali (katakanlah 5 tahun ke depan), hasil penjualannya bisa maksimal.

Namun, kita juga tetap perlu menunggu hasil audit BPK untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam proses terjadinya pembengkakan bail out tersebut. Apakah pembengkakan murni akibat manipulasi laporan oleh manajemen lama BC atau terdapat extraordinary action lainnya di luar yang diperkenankan perundang-undangan.

Salah satu hikmah terpenting dari kasus ini adalah koordinasi kebijakan antar regulator (BI dan Bapepam) menjadi semakin penting. Kasus BC di atas, menyadarkan kita bahwa sektor keuangan kini semakin terintegrasi dan saling terkoneksi. Kejadian yang menimpa di sektor non-bank juga bisa berdampak pada sektor perbankan, begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya, payung hukum seperti Jaring Pengamanan Sistem Keuangan (JPSK), mutlak diperlukan. UU JPSK sangat penting untuk mengatur tentang bagaimana kebijakan harus diambil ketika terjadi krisis di sektor keuangan.

Terus terang, kita kecewa dengan bertele-telenya pembahasan UU JPSK di DPR. Dan kini, ketika krisis sektor keuangan terjadi, kita tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk mengatasinya. Ketiadaan payung hukum inilah yang juga telah menyusahkan pemerintah dalam mengambil sikap. Kini, kita berdebat: kenapa BC dikategorikan sebagai bank gagal sistemik? Padahal, jika kita memiliki UU JPSK, tak perlu terjadi debat kusir ini yang justru tidak kondusif bagi sektor perbankan.

Penulis kira, DPR pun tak boleh lepas tangan dengan menumpahkan kesalahan ini pada pemerintah dan BI. Oleh karenanya, tak elok bila kasus bail out BC ini dipolitisir yang justru bisa berdampak buruk bagi citra BC yang kini hendak dibangun kembali. (***)

Dimuat oleh  Bisnis Indonesia, Senin, 7 September 2009