Menuju Pendirian Bank Infrastruktur

0
12

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diberitakan sedang mengkaji pendirian bank khusus (spesial bank) bernama bank infrastruktur. Dikatakan bank khusus, karena tujuannya yang khusus dan sejujurnya model bank seperti ini belum diakomodir dalam regulasi perbankan kita. Oleh karenanya, kalau kita ingin bank infrastruktur ini berjalan secara efektif, langkah utama yang harus dilakukan adalah merevisi Undang-undang (UU) Perbankan. Melalui revisi UU Perbankan, nantinya tidak hanya bank infrastruktur, bank khusus lainnya, seperti bank pertanian yang juga pernah diwacanakan pemerintah memiliki peluang untuk dikembangkan.

 

Keinginan membentuk bank infrastruktur adalah ide strategis untuk mengatasi kebuntuan pembiayaan infrastruktur yang belum dapat dilayani secara ideal oleh bank komersial. By nature, bank komersial memang akan sangat berisiko bila didorong untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur secara agresif. Ini mengingat, sumber pendanaan bank komersial umumnya berdurasi pendek, tidak match dengan pembangunan infrastruktur yang berdurasi panjang. Di sisi lain, percepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses bagi masyarakat.

Kesimpulannya, keberadaan bank yang fokus membiayai infrastruktur memang diperlukan. Persoalannya, bank infrastruktur yang nanti dibentuk harus didukung penuh (fully committed), baik oleh pemerintah (selaku pemilik) maupun BI. Kita telah memiliki pengalaman dengan keberadaan sejenis bank infrastruktur ini. Kita pernah memiliki Bapindo yang juga diarahkan sebagai bank pembangunan seperti bank infrastruktur. Kita kini juga memiliki 26 bank pembangunan daerah (BPD) yang tujuan pendiriannya adalah untuk mendukung pembangunan di daerah. Tetapi faktanya, kedua jenis bank ini tidak mampu eksis secara baik. Bapindo akhirnya dilebur menjadi Bank Mandiri. Sedangkan BPD pun akhirnya ikut larut dalam irama bisnis bank-bank komersial pada umumnya.

Pertanyaannya, apakah bank infrastruktur atau sejenisnya memang ditakdirkan tidak bisa tumbuh? Saya kira membangun bank infrastruktur yang kuat bukan sebuah kemustahilan. Faktanya, di sejumlah negara, bank khusus seperti ini justru eksis dan mendominasi. Di Jerman, misalnya, peran komersial di sana hanya sekitar 25% dari seluruh aset perbankan. Selebihnya, dikuasai bank-bank pembangunan, seperti  KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) di tingkat nasional dan di tingkat regional terdapat sparkassen (saving bank), landesbanken (semacam BPD), dan bank koperasi.

Salah satu faktor kesuksesan model bank pembangunan di Jerman ini adalah sistem dan regulasi perbankan di sana memang mendukung bagi bank pembangunan tumbuh. Salah satu dukungan yang tidak kita jumpai di Indonesia adalah pemerintah setempat (selaku pemilik) memberikan dukungan berupa pemberian jaminan (guarantee) atas surat-surat berharga (terutama obligasi) yang diterbitkan bank-bank pembangunan milik pemerintah. Implikasinya, peringkat utang (credit rating) bank-bank pembangunan tersebut menjadi sangat baik dan membantu mereka mendapatkan dana jangka panjang dengan biaya (cost of fund) yang relatif murah.

Salah satu contoh sukses bank pembangunan di Jerman adalah NRW Bank. NRW Bank adalah sebuah regional development bank yang dimiliki salah satu negara bagian (Propinsi) di Jerman, yaitu North Rhine-Westphalia (NRW). NRW Bank ini memiliki status sebagai (i) institusi bebas pajak (a tax-exempt institution); (ii) memiliki lisensi sebagai full banking; (iii) diatur secara ketat (fully regulated) oleh BaFin (Kementerian Keuangan Jerman). Untuk menggalang pendanaan, NRW Bank menerbitkan obligasi. Karena dijamin pemerintah setempat, obligasi NRW Bank mendapatkan rating tinggi dari lembaga rating internasional. Obligasi NRW Bank masuk kategori sebagai zero risk weighting di Jerman, di Eropa, dan juga di Australia. Obligasi yang dikeluarkan NRW Bank memiliki rating AAA dari Fitch, AA- dari Standard & Poor’s, dan AA1 dari Moody’s.

Kita memang tidak bisa menerapkan secara penuh sistem perbankan di Jerman. Sistem perbankan kita memang sejak awal di desain dengan menempatkan bank komersial sebagai pilar utama. Sehingga, bila kita mengadopsi secara penuh model di Jerman justru dapat berpotensi menimbulkan instabilitas. Saya berpendapat, kita tidak perlu mendirikan bank infrastruktur baru. Sebab, kunci persoalan saat ini terletak pada tidak adanya regulasi yang mendukung keberadaan bank infrastruktur. Bila regulasi perbankan (dan juga di bidang keuangan negara/daerah) memberikan tempat bagi bank-bank khusus berkiprah (seperti berlaku di Jerman), kita dapat memanfaatkan institusi yang ada untuk berperan sebagai bank infrastruktur.

Karakteristik bank infrastruktur adalah membiayai proyek infrastruktur yang berdurasi jangka panjang. Sehingga, sumber pendanaan bank infrastruktur semestinya berasal dari dana jangka panjang seperti melalui penerbitan obligasi (bond), bukan  dana-dana yang berasal dari giro, tabungan, dan deposito untuk menghindari mismatch. Namun, akibat absennya dukungan regulasi ini (perbankan dan keuangan negara/daerah), bank pembangunan yang pernah ada di Indonesia (termasuk BPD) tidak mampu menjalankan perannya sebagai bank pembangunan. BPD, misalnya, akan kesulitan memperoleh dana-dana jangka panjang dan murah melalui penerbitan obligasi, bila pemilik (dalam hal ini Pemda) tidak dapat memberikan penjaminan. Sayangnya, regulasi di bidang keuangan negara belum memungkinkan bagi Pemda untuk memberikan jaminan bagi obligasi yang dikeluarkan BPD, sebagaimana yang berlaku di Jerman.

Saya berpendapat, langkah yang tepat saat ini adalah bukan dengan mendirikan bank infrastruktur baru, tetapi dengan mengoptimalkan (mengkonversi) institusi yang dimilikinya saat ini. Pemerintah (Pusat dan Daerah) perlu bersama-sama menginisiasi pembentukan bank infrastruktur ini. BPD misalnya, melalui regulasi yang telah direvisi nantinya, dapat dikembalikan agar perannya sesuai dengan namanya: sebagai bank pembangunan. Kemudian, untuk memperkuat posisi BPD sebagai bank pembangunan atau bank infrastruktur, perlu dibentuk holding company yang menaungi seluruh BPD. Saya mengusulkan Danareksa (BUMN) dapat menjadi holding company. Sehingga nantinya, posisi BPD akan berubah menjadi anak perusahaan Danareksa. Pertanyaannya, lalu dimana kepemilikan Pemda di BPD pasca pengalihan status BPD menjadi anak perusahaan Danareksa? Kepemilikan Pemda di BPD akan beralih status menjadi kepemilikan Pemda di Danareksa bersama-sama Pemerintah Pusat setara dengan nilai kepemilikan pada BPD.***

*) Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Analisis ini dimuat di harian Seputar Indonesia (SINDO), Kamis, 9 Februari 2012