Mesin Pertumbuhan “Baru” BUMN 2013*

0
30

Memasuki tahun 2013 ini, BUMN akan memiliki peran yang penting bagi percepatan pembangunan ekonomi, dan tentunya, kiprahnya pun akan banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Kenapa dikatakan begitu?

Pertama, menjelang berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), tentunya pemerintah berkepentingan bahwa berbagai program pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan dapat selesai sesuai target. Beberapa proyek strategis yang perlu lebih diakselerasi realisasinya antara lain proyek listrik 10 ribu MW, pembangunan kilang pengolahan BBM, pelabuhan, perkerataapian, perumahan rakyat, dan beberapa proyek infrastruktur lainnya. Dan kalau kita perhatikan, dari beberapa proyek strategis ini, sebagian besar berhubungan dengan BUMN.

 

Kedua, pada tahun 2012 lalu, pemerintah (dalam hal ini Kementerian BUMN) juga masih menyisakan beberapa agenda yang belum terealisir, seperti target IPO BUMN. Pada tahun 2012, juga belum ada aksi restrukturisasi korporasi dalam rangka konsolidasi BUMN.

Berdasarkan situasi di atas, menjadi hal yang wajar bila pada 2013 ini, kiprah BUMN akan mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat. Terutama, dalam merealisasikan berbagai program dan proyek strategis pemerintah, sekaligus menyelesaikan program restrukturisasi korporasi BUMN di sisa masa pemerintahan KIB yang akan berakhir pada 20 Oktober 2014. Pertanyaannya, menghadapi berbagai tantangan di atas, hal-hal apa saja yang perlu dibenahi agar kiprah BUMN selama 2013 betul-betul sesuai harapan?

Dari sisi kinerja, BUMN telah menunjukkan kinerja yang relatif baik setiap ke tahunnya. Terbukti, pertumbuhan kinerja laba bersihnya tetap stabil. Bila pada 2009, BUMN memperoleh laba bersih sebesar Rp87,2 trilyun, pada 2010 meningkat menjadi Rp101,2 trilyun (tumbuh 16,06 persen), tahun 2011 sebesar 123,94 trilyun (tumbuh 22,47 persen) , dan pada tahun 2012 lalu diperkirakan laba bersih BUMN mencapai Rp135 trilyun (tumbuh 8,9 persen). Meski pertumbuhan laba bersih BUMN selama 2012 relatif lebih rendah, namun kinerja BUMN relatif baik. Ini mengingat, pada 2012, kinerja BUMN banyak dipengaruhi perkembangan ekonomi global yang kurang baik.

Melihat kinerja BUMN ini, sepertinya, pergantian Menteri BUMN yang telah berlangsung sebanyak empat kali selama KIB ini, tidak mempengaruhi stabilitas kinerja BUMN. Itu berarti, BUMN telah bekerja berdasarkan kaidah bisnis yang semestinya, bekerja berdasarkan sistem, serta tidak bergantung pada figur kepemimpinan tertentu. Namun tentunya, kita juga harus mengakui bahwa faktor kepemimpinan tetap menentukan terhadap jalannya roda BUMN, sebagaimana kita bisa saksikan beberapa BUMN yang kini memiliki kinerja yang luar biasa dibanding sebelumnya.

Dengan kata lain, bila BUMN sudah bisa “dilepas” bekerja sendiri, sesungguhnya tinggal dibutuhkan tambahan mesin pertumbuhan baru (new engine growth) untuk mendorong kinerja BUMN ini bisa lebih kuat. Saya berpendapat, bila kita berhasil “menyediakan” tambahan mesin-mesin pertumbuhan baru ini, akan relatif lebih memudahkan bagi BUMN untuk bisa merealisasikan harapan pemerintah (untuk menyukseskan program percepatan pembangunan), sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat agar BUMN memiliki kinerja yang luar biasa.

Saya mengindentifikasi beberapa hal yang bisa menjadi mesin pertumbuhan baru bagi BUMN. Namun, hal-hal yang saya kemukakan ini bukanlah sesuatu yang baru dalam diskursus ke-BUMN-an. Saya perlu menyampaikan lagi karena meski bukan sesuatu yang baru, hingga kini belum terselesaikan. Padahal, bila dapat diselesaikan dengan baik, pengaruhnya bagi kinerja BUMN cukup besar. Apa saja itu?

Pertama, kita harus kembali fokus pada program konsolidasi BUMN untuk menciptakan BUMN yang efisien dan kuat. Kita membutuhkan BUMN yang memiliki ukuran (size) yang besar. Sebab, dengan ukuran yang lebih besar, kemampuan BUMN dalam mengakses pembiayaan menjadi lebih kuat dan kemampuan ekspansinya pun menjadi lebih besar. Karenanya, di tahun 2013 ini, pemerintah perlu kembali fokus pada program konsolidasi BUMN yang telah dirancang sejak 2005 ini.

Kedua, perlunya ada pembenahan yang mendasar dalam hal hubungan kelembagaan BUMN. Hubungan kelembagaan BUMN ini tidak hanya menyangkut dengan Kementerian BUMN, tetapi juga dengan Kementerian Keuangan, (ii) dengan kementerian sektoral, dan (ii) hubungannya dengan institusi non pemerintah, khususnya DPR dan BPK. Perlu kita sadari bersama bahwa banyak hal yang terkait dengan hubungan kelembagaan BUMN ini yang akhirnya menimbulkan proses birokrasi dan politik yang kurang sehat bagi pengelolaan BUMN (lihat analisis saya di Republika, 5 November 2012).

Ketiga, perlu adanya mekanisme yang baku terkait dengan penyelesaian hubungan keuangan (perdata) antara pemerintah dan BUMN yang hingga kini masih mengganjal. Hubungan keperdataan di bidang keuangan antara BUMN dan pemerintah tersebut tidak hanya menyangkut piutang pemerintah pada BUMN, tetapi juga menyangkut hutang pemerintah pada BUMN.

Perlu diketahui, beberapa BUMN yang kondisinya sekarat, salah satu penyebabnya adalah karena tingginya piutang negara yang macet pada BUMN (yang di era Orde Baru dulu disalurkan melalui subsidiary loan agreement/SLA). Tingginya utang SLA ini menyebabkan BUMN terkait tidak bankable sehingga mereka sulit mendapatkan pendanaan eksternal. Padahal, timbulnya SLA tidak sepenuhnya merupakan keinginan BUMN, tetapi juga karena insiatif pemerintah saat itu. Pemerintah sekarang, misalnya, dapat mengkonversi SLA ini menjadi (modal) ekuitas pada BUMn terkait. Melalui konversi ini, laporan keuangan BUMN menjadi sehat dan terdapat ruang bagi BUMN untuk mendapatkan pendanaan eksternal.

Di sisi lain, sejumlah BUMN (terutama yang menjalankan public service obligation/PSO) juga memiliki piutang yang cukup besar pada pemerintah. Belum (tidak) adanya mekanisme baku yang memungkinkan hutang pemerintah pada BUMN terbayarkan tepat waktu sesungguhnya berpotensi mengganggu cash flow BUMN. Saya berpendapat, untuk mengatasi hal ini, mekanisme offsetting dengan cara melakukan pengurangan dividen sebesar hutang yang belum terbayar sebagai kompensasi atas belum terbayarnya hutang pemerintah pada BUMN bisa menjadi alternatif solusi untuk mengatasi problem seperti ini.

Keempat, penyelesaian terhadap kompleksitas regulasi pengelolaan keuangan BUMN. BUMN dituntut menjalankan perusahaan secara hati-hati, di sisi lain regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum. Sementara itu, kinerja secara korporat tetap harus dikejar. Karena itu, upaya mewujudkan “ketertiban” dan harmonisasi perundang-undangan secepatnya perlu diwujudkan. Pengertian dari semua pihak, tentang pentingnya masalah ini, sangat diperlukan bagi kemajuan BUMN. Termasuk pula penyelesaian secara institusional, khususnya dengan aparat penegak hukum, terhadap pengelolaan keuangan (perdata) di BUMN yang berpotensi menjadi kasus hukum (pidana).

Tahun 2013 adalah tahun pembuktian. Bila pemerintah dan BUMN mampu menyelesaikan berbagai problematika ini pada tahun 2013, saya kira ini akan menjadi monumen prestasi yang sangat berharga bagi perjalanan BUMN ke depan. ***

 

*)Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Artikel ini telah dimuat Republika, Senin, 7 Januari 2013.