Neraca Perdagangan Dan “Darurat Migas”

0
11

Setelah mengalami defisit sebesar US$1,63 miliar selama 2012 (pertama kalinya sejak 1961), neraca perdagangan (neraca ekspor impor) kita pada Januari 2013 masih melanjutkan tren negatifnya dengan membukukan defisit US$171 juta. Defisit ini terjadi karena ekspor kita selama Januari 2013 hanya mencapai US$15,38 miliar, sedang impor mencapai US$15,55 miliar. Defisit neraca perdagangan Januari 2013 ini terutama disebabkan oleh tingginya defisit pada sektor migas yang mencapai US$1,43 miliar, dengan kontribusi defisit pada minyak mentah (crude) sebesar US$554,7 juta dan defisit hasil minyak (BBM) sebesar US$2,18 miliar, sementara pada komoditas gas mengalami surplus sebesar US$1,31 miliar. Ekspor non migas Januari 2013 mengalami surplus US$1,25 miliar. Sayangnya, surplus non migas ini tidak cukup untuk menahan tingginya defisit migas.

 

Melemahnya kinerja neraca perdagangan kita ini sesungguhnya telah lama menjadi perhatian sejumlah kalangan, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Majalah ekonomi terkemuka, The Economist, dalam artikelnya: Indonesia’s economy: Tipping the balance, edisi 23 Februari 2013, memberikan catatan khusus terkait defisit neraca perdagangan kita. The Economist menilai bahwa di balik euforia tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak memiliki pegangan yang kuat dan bertindak konservatif. Di balik investasi yang booming di Indonesia, terdapat masalah besar yang dapat meledak sewaktu-waktu. Ekspor lemah, karena permintaan global yang tertekan dan harga sumber daya alam yang rendah.

Dengan berkaca pada kinerja ini, tentunya pemerintah perlu segera mencermati prospek neraca perdagangan kita ke depan. Terlebih lagi, bila kita melihat kinerja neraca perdagangan migas yang tren defisitnya mengalami peningkatan. Dengan melihat tren demand dan supply sektor migas kita, khususnya dari sisi neraca minyak, saya agak meragukan neraca perdagangan migas kita bisa surplus pada tahun 2013 ini. Mengapa?

Kebutuhan BBM kita menjadi semakin meningkat. Tahun 2012 lalu, realisasi BBM bersubsidi mencapai sekitar 45 juta kilo liter, meningkat dibanding tahun 2011 yang mencapai sekitar 42 juta kilo liter. Pada tahun 2013 ini, target konsumsi BBM bersubsidi sekitar 46 juta kilo liter. Saya berpendapat bahwa bila tidak ada upaya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang masif, sepertinya sulit target konsumsi BBM bersubsidi dapat ditahan pada angka 46 juta kilo liter. Perkiraan yang lebih realistis (bila tidak ada upaya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi), konsumsi BBM bersubsidi selama 2013 bisa mencapai sekitar 47 – 49 juta kilo liter.

Di sisi lain, produksi minyak mentah kita selama 2013 juga sepertinya sulit untuk bisa mempertahankan level produksinya seperti tahun 2012 lalu. Kemungkinan yang terjadi, produksi minyak mentah selama 2013 akan lebih rendah dibanding tahun 2012 yang mencapai sekitar 861 ribu barel per hari (bph). Tahun 2013 ini, diperkirakan ada sumur-sumur baru yang telah berproduksi. Namun, produki minyak dari sumur-sumur baru ini diperkirakan hanya bisa menaikan produksi minyak sekitar 10 persen. Di sisi lain, tren penurunan produksi minyak diperkirakan telah mencapai sekitar 12-15 persen per tahun. Dengan kata lain, produksi minyak kita masih mengalami pertumbuhan negatif sekitar 2-5 persen. Di sisi lain, upaya optimasi produksi melalui kegiatan enhanced oil recovery (EOR) baru dimulai tahun ini, sehingga hasil produksinya baru bisa terlihat pada tahun 2014.

Beruntung neraca gas kita masih positif, sehingga setidaknya mampu menahan laju defisit neraca migas kita agar tidak meningkat secara dratis. Di tahun 2013 ini, sektor gas sepertinya akan memiliki peran yang penting untuk menjaga neraca perdagangan migas kita agar tetap positif. Entah sampai kapan kinerja gas ini akan dapat diandalkan? Ini mengingat, tren produksi gas saat ini juga cenderung menurun. Sepertinya, kita memang harus secepatnya tanggap bahwa kondisi sektor migas kita saat ini, terutama minyak, sudah berada dalam kondisi “darurat”.

“Darurat” migas ini tidak hanya terjadi di sektor hulu (produksi), melainkan juga di sektor hilir (khususnya pengolahan). Kebutuhan BBM di dalam negeri setiap tahunnya terus meningkat. Katakanlah, target produksi minyak sebesar 1 juta bph pada tahun 2014 tercapai (dengan asumsi Blok Cepu bisa berproduksi secara penuh dan menghasilkan sekitar 165 ribu bph dan seluruh kegiatan EOR berjalan baik), apakah secara otomatis akan mengurangi impor BBM? Jawabannya: tidak! Ini mengingat, kapasitas kilang yang kita miliki saat ini belum mampu menampung seluruh minyak mentah yang kita hasilkan. Sehingga, impor hasil minyak (BBM) tetap diperlukan dan justru berpotensi meningkat bila kita tidak ada kilang pengolahan baru yang beroperasi.

Mengingat bahwa kondisi sektor migas kita saat ini telah berada dalam kondisi yang cukup rawan, sudah seharusnya pemerintah lebih responsif dalam menjawab tantangan ini. Saat ini, telah banyak proyek yang disiapkan dan dikerjakan untuk menyehatkan kembali sektor migas kita, baik proyek hulu maupun hilir. Sayangnya, realisasinya masih rendah dan belum bisa memenuhi kebutuhan di sektor migas kita secara optimal. Masalah-masalah non teknis, seperti perijinan, pembebasan lahan, koordinasi antarpemangku kepentingan masih menjadi persoalan klasik yang perlu diselesaikan pemerintah.

Saya berpendapat bahwa untuk mencegah agar “darurat” migas yang terjadi saat ini tidak berlanjut, kita tidak hanya harus menyelesaikan berbagai persoalan teknis dan non teknis saat ini, tetapi juga harus segera diputuskan seperti apa politik migas kita ke depan. Ini mengingat, politik migas inilah yang akan membimbing kita dalam mendesain kebijakan migas nanti serta infrastruktur migas yang harus disiapkan.

Sebagai contoh, kita sepakat subsidi BBM harus dikurangi melalui pengalihan konsumsi BBM bersubsidi ke BBM non subsidi. Namun, ketika akan melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi (Premium, Ron 88), ke BBM yang beroktan lebih tinggi (Pertamax, Ron 92), ternyata juga memunculkan problem baru terkait supply-nya. Sebab, kilang-kilang yang kita miliki sebagian besar belum didesain untuk menghasilkan BBM ber-oktan tinggi. Bila penyediaan BBM non subsidi harus dipenuhi dengan jalan pintas (melalui impor), hal itu juga dapat menimbulkan tekanan terhadap neraca perdagangan migas kita.

Keadaan “darurat” migas sebagaimana diperlihatkan oleh neraca perdagangan kita, semestinya menjadi peringatan keras agar segera membehani kondisi sektor migas kita. Tidak hanya di hulu, tetapi juga di hilir. Bila kita tidak segera membenahi masalah ini, bisa jadi euforia pertumbuhan ekonomi tinggi (yang saat ini kita nikmati) justru akan menjadi sumber bencana bagi generasi kita di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menuntut pasokan energi yang besar. Dan bila ini dipenuhi secara eksploitir, generasi mendatanglah yang akan menanggung pil pahitnya. Dan saya berharap, mudah-mudahan kita setidaknya sudah berfikir untuk risau dengan situasi ini! Wallahu’Alam.***

*)Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Artikel ini dimuat oleh Republika, Senin, 4 Maret 2013 (rubrik Analisis, halaman 1).