Newmont, Danareksa, dan SWF Indonesia

0
14

Pada 31 Januari 2013 lalu, pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kembali memperpanjang jangka waktu perjanjian jual beli 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (Newmont) hingga 26 April 2013. Dengan perpanjangan ini, pemerintah memiliki waktu untuk menentukan opsi terbaik terkait dengan pembelian saham Newmont. Terkait dengan hal ini, Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengungkapkan kesiapannya bila pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) menugaskan BUMN untuk membeli 7 persen saham Newmont. Menteri BUMN mengatakan, dirinya nanti akan menunjuk Danareksa untuk membeli saham Newmont tersebut.

 

Rencana Menteri BUMN yang akan menugaskan Danareksa itu adalah keputusan tepat. Hal ini senada dengan apa yang telah saya usulkan di Republika, 13 Agustus 2012 lalu, dalam analisis yang berjudul “Newmont, PIP, dan BUMN”. Sekaligus rencana ini bisa menjadi langkah awal untuk mereposisi peran Danareksa ke depan. Salah satunya, menjadikan Danareksa sebagai sovereign wealth fund (SWF)-nya Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) tahun lalu tidak mengabulkan permohonan pemerintah terkait rencananya untuk membeli saham Newmont tanpa persetujuan DPR. Alasan MK tidak mengabulkan permohonan pemerintah adalah PIP merupakan bagian dari pemerintah. Sehingga, anggarannya harus melalui APBN dan harus dengan persetujuan DPR. Sementara itu, dalam rencana anggaran PIP yang telah disetujui DPR, PIP belum memasukan rencana pembelian saham Newmont. Namun, perlu patut dicatat bahwa keputusan MK ini tidak berarti pemerintah kehilangan haknya untuk membeli saham Newmont. Pemerintah tetap sebagai pemegang hak untuk membeli 7 persen saham Newmont ini. Hanya saja, keharusan untuk mendapatkan persetujuan DPR inilah yang perlu dipertimbangkan karena pasti akan memerlukan waktu dan proses politik yang panjang.

Seperti yang telah sebelumnya saya usulkan, jalan terbaiknya adalah pemerintah menugaskan BUMN untuk membelinya. Dan agar pembelian saham Newmont dapat memberikan keuntungan maksimal bagi negara, maka tunjuk BUMN yang 100% sahamnya dimiliki pemerintah. Secara spesifik, saya telah mengusulkan agar Danareksa yang membeli saham Newmont tersebut. Mungkin ada yang bertanya: kenapa harus BUMN? Dan kenapa harus Danareksa?

BUMN bukan organ pemerintah. Meski sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah, BUMN adalah badan hukum tersendiri yang tunduk pada undang-undangnya sendiri, yaitu UU BUMN No. 19/2003. Kedudukan atas saham pemerintah di BUMN merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya dipisahkan dari APBN. Karena merupakan badan hukum sendiri dan merupakan institusi korporasi, maka setiap kebijakan BUMN termasuk kebijakan investasi, dapat dilakukan tanpa melibatkan institusi politik (dalam hal ini DPR). Sehingga, kalau BUMN yang ditugaskan untuk membeli saham Newmont, maka hal itu dapat dilakukan melalui mekanisme korporasi biasa yaitu cukup dengan persetujuan Menteri BUMN selaku pemegang saham.

Secara spesifik, saya mengusulkan agar Danareksa yang membeli saham Newmont tersebut. Kenapa Danareksa? Ini mengingat, Danareksa hingga kini 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah. Danareksa juga memiliki pengalaman yang kuat dalam mengelola investasi. Pengalamannya baik sebagai financial advisor, underwriter, financial arrangement, maupun investment banking menjadi jawaban yang tepat bila Danareksa diberikan kewenangan untuk membeli dan mengelola, tidak terbatas pada pembelian saham Newmont, termasuk pula saham-saham lainnya yang timbul karena kontrak-kontrak dengan swasta yang telah menjadi opsi bagi pemerintah untuk memilikinya.

Saya berpendapat bahwa rencana penugasan kepada Danareka ini, sekaligus dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk memiliki suatu badan dana investasi (SWF). Tujuan dari SWF ini adalah untuk mengoptimalkan manfaat dari kekayaan yang kita miliki, terutama kekayaan sumber daya alam. Kita memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi kemampuan kita untuk memaksimalkan manfaatnya sangat terbatas. Sebagai contoh, dalam beberapa perjanjian kontrak karya (khususnya pertambangan strategis), biasanya ada klausul pihak swasta harus melepas kepemilikannya secara bertahap dan pemerintah memiliki hak istimewa untuk membeli (option) saham divestasi tersebut.

Sayangnya, setiap kali divestasi harus dieksekusi, pemerintah selalu berdalih: tidak punya uang. Akibatnya, karena divestasi harus dieksukusi, saham-saham tersebut akhirnya jatuh ke swasta. Hal ini pulalah yang selama ini terjadi pada Freeport dan Newmont. Termasuk, dalih bahwa APBN tidak punya ini pula yang akhirnya menggagalkan pemerintah memperoleh keuntungan besar ketika Cemex mendivestasikan sekitar 22 persen sahamnya di Semen Gresik pada 2006 lalu. Karenanya, Indonesia sejatinya urgen untuk memiliki SWF ini. Dan Danareksa memiliki potensi dan kemampuan untuk menjadi SWF-nya Indonesia. SWF ini nantinya bertugas mengelola investasi negara yang hasil investasinya dapat dipergunakan untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial (seperti jaminan sosial) dan sekaligus untuk mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.

Bila kegiatan investasi Danareksa kuat, kemampuannya juga dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi pemerintah terkait dengan privatisasi BUMN, seperti yang diperankan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Jerman. Caranya, ketika BUMN diputuskan untuk go public, Danareksa membeli terlebih dahulu saham yang dilepas pemerintah. Bila harga saham BUMN tersebut naik (akibat berjalannya proses profitisasi), barulah dilepas ke pasar modal. Dengan cara ini, keuntungan dari privatisasi akan kembali ke pemerintah. Sekaligus sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah mismatch yang seringkali muncul dari kegiatan privatisasi, terutama dalam menentukan sizing, pricing, dan timing yang tepat.

Kondisi yang dialami Indonesia ini sebenarnya cukup ironis. Memiliki kekayaan alam berlimpah, namun manfaat yang diperolehnya tidak maksimal. Ini disebabkan karena ketidakmampuan kita dalam mengoptimalkan manfaat dari kekayaan yang kita miliki. Bandingkan dengan negara-negara pemilik kekayaan alam lainnya (seperti di Timur Tengah), mereka lebih makmur karena mampu memaksimalkan keuntungan dari kekayaan alamnya, melalui SWF yang dimilikinya. Norwegia bahkan memiliki SWF yang hasil investasinya digunakan untuk jaminan sosial bagi rakyatnya. Singapura yang tidak memiliki kekayaan alam, juga bisa lebih makmur salah satunya berkat dukungan dari SWF yang dimilikinya.

Kondisi fiskal dan moneter kita seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit. Sayangnya, tidak adanya buffer stabilitas tambahan, pemerintah terpaksa membayar lebih mahal untuk mengamankan fiskal dan moneter kita. Keberadaan SWF ini nantinya dapat menjadi buffer untuk mengamankan stabilitas keuangan kita. Oleh karenanya, kasus Newmont (dan Danareksa) ini sejatinya dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem manajemen investasi pemerintah di masa lalu. Selain untuk memaksimalkan manfaat dari kekayaan alam yang kita miliki, sekaligus untuk menciptakan buffer tambahan untuk memperkuat stabilitas keuangan kita.***

*)Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Analisis ini dimuat oleh REPUBLIKA, Senin, 4 Februari 2013, halaman 1.