Nilai Tukar Rupiah dan Utang Swasta*

0
15

Belakangan ini, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) menunjukkan tren yang melemah. Minggu lalu, nilai tukar Rupiah ditutup di level Rp10.265 per Dollar AS. Selain karena penguatan Dollar AS, pelemahan nilai tukar Rupiah juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan valas oleh nasabah korporasi/retail, termasuk untuk repatriasi hasil investasi. Dibandingkan dengan posisi awal tahun 2013 (year to date/ytd), nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi sekitar 6 persen.

BI melihat bahwa depresiasi nilai tukar Rupiah ini masih searah dengan depresiasi mata uang negara-negara lain di kawasan yang juga mengalami depresiasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), pergerakan nilai tukar Rupiah yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini mulai konvergen ke level keseimbangan baru yang mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

Depresiasi nilai tukar Rupiah memang selalu membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi dunia usaha yang memiliki utang luar negeri (ULN) dan kebutuhan impor yang tinggi. Depresiasi nilai tukar Rupiah akan menyebabkan mereka membayar utang dan impor lebih mahal. Terlebih lagi, bila depresiasi nilai tukar Rupiah ini direspon dengan kenaikan suku bunga, seperti yang terjadi saat ini, BI Rate meningkat hingga 75 basis poin dalam dua bulan terakhir menjadi 6,50 persen pada Juli 2013. Maka, yang terjadi adalah adanya tambahan biaya pada cost of financing.

Namun, terdapat pula pihak yang diuntungkan dengan depresiasi nilai tukar Rupiah. Mereka adalah para pengusaha yang mengekspor produk-produk lokal dengan muatan impor yang rendah. Sayangnya, karena krisis ekonomi global, mereka “terpaksa” tidak dapat memaksimalkan keuntungan ini. Krisis ekonomi global menyebabkan permintaan (demand) dari produk-produk ekspor kita menurun. Terlebih lagi, harga komoditas (yang merupakan ekspor utama kita saat ini) di pasar global juga menurun. Faktanya, neraca perdagangan kita selama tahun 2012 dan 2013 mengalami defisit.

Kinerja nilai tukar Rupiah memiliki hubungan yang selaras dengan kinerja perekonomian kita. Nilai tukar Rupiah menggambarkan kualitas pertumbuhan ekonomi, kesehatan fiskal, kemampuan dalam menghasilkan valuta asing, serta kualitas dari neraca transaksi berjalan kita. Nilai tukar Rupiah yang membaik dan stabil menunjukkan perekonomian kita bekerja baik. Sebaliknya, bila kinerja perekonomian tidak bekerja dengan baik, nilai tukar Rupiah juga akan cenderung melemah dan bergerak tidak stabil.

Pertumbuhan ekonomi kita memang relatif tinggi dibanding negara-negara lain. Sayangnya, tren pertumbuhan ekonomi kita saat ini sedang menurun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi kita juga lebih banyak ditopang oleh faktor domestik (terutama konsumsi). Sementara itu, kinerja ekspor kita cenderung menurun, karena ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor komoditas.

Neraca transaksi berjalan (current account) yang pertama kali membukukan rekor defisit pada tahun 2012 lalu menggambarkan bahwa kualitas perdagangan internasional kita perlu mendapat pembenahan mendasar. Kondisi inilah yang menyebabkan kemampuan kita menghasilkan valas menjadi terbatas, di sisi lain kebutuhan valas masih tetap tinggi. Sehingga wajar bila nilai tukar Rupiah terdepresiasi, yang oleh BI disebut sebagai “sedang menuju ke level keseimbangan baru sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi saat ini”.

Saya berpendapat, penting bagi otoritas ekonomi untuk menjaga nilai tukar Rupiah pada level yang lebih kuat. Terutama, untuk memenuhi kebutuhan impor barang modal dan bahan baku, di saat subsititusi impornya belum siap. Depresiasi nilai tukar Rupiah walaupun terjadi seiring dengan mata uang lain, harus kita cegah agar tidak semakin terpuruk.

Namun, memperkuat nilai tukar Rupiah ke level yang over valued juga bukan hal yang baik. Nilai tukar yang overvalued justru menjadi insentif bagi swasta untuk ramai-ramai berburu ULN. Terlebih lagi, suku bunga pinjaman di luar negeri relatif lebih murah. Namun, ULN memiliki risiko pasar yang tinggi terkait dengan pergerakan nilai mata uang. Sehingga, ULN swasta berpotensi membahayakan kepentingan mikro perusahaan dan makro ekonomi bila tidak dikendalikan dengan baik.

Pergerakan ULN swasta cenderung meningkat signifikan. Berdasarkan data BI, dalam periode 2006-2011, ULN swasta meningkat rata-rata 12,2 persen per tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2011 dimana ULN swasta mencapai US$106,7 juta atau naik signifikan 27,3 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada 2012, posisi ULN swasta meningkat 18,3 persen (yoy). Bahkan, sejak Mei 2012, posisi ULN swasta diduga sudah melampaui ULN pemerintah. Per April 2013, ULN swasta telah mencapai US$129 juta.

Di satu sisi, peningkatan ULN swasta ini menunjukkan kepercayaan perbankan dan investor global terhadap dunia usaha di Indonesia yang positif. Namun, di sisi lain kondisi ini “memaksa” otoritas ekonomi harus memonitor rasio utang sektor swasta dan juga pemakaian utang tersebut, apakah untuk kegiatan produktif atau untuk kegiatan impor barang konsumtif.

Bila peningkatan ULN swasta tersebut kita kaitkan dengan kinerja nilai tukar Rupiah, terlihat ada benang merahnya diantara keduanya. Peningkatan ULN swasta ternyata terjadi pada saat nilai tukar Rupiah yang relatif kuat dan stabil selama 2005-2011. Kita juga menyaksikan pertumbuhan impor juga menguat cukup signifikan. Dengan nilai tukar Rupiah yang kuat, swasta melihat harga produk luar negeri menjadi lebih murah. Penguatan rupiah yang meningkatkan impor ini telah membuat neraca pembayaran menjadi tidak sehat.

Persoalan ULN swasta ini memang dilematis. Jika dibatasi, implikasinya akan menghambat dunia usaha dan perekonomian. Namun, bila tidak dikendalikan, ketika ULN swasta jatuh tempo, apalagi bila berbarengan dengan ULN pemerintah, tentu akan menciptakan kebutuhan valas yang besar. Selain mengganggu likuiditas valas dan cadangan devisa, kondisi ini juga akan menciptakan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

Kesimpulannya, depresiasi nilai tukar Rupiah yang terutama disebabkan oleh sentimen eksternal ini hendaknya tidak direspon secara over-react melalui kenaikan suku bunga yang berlebihan. Pemberlakuan suku bunga tinggi akan menghambat kinerja sektor riil yang pada akhirnya mengurangi kemampuan mereka dalam menghasilkan valas. Justru yang diperlukan adalah inovasi kebijakan ekonomi agar suku bunga domestik bisa semakin rendah dan mampu bersaing dengan negara lain sehingga mampu menekan swasta agar tidak mencari sumber pendanaan dari luar negeri.

Penguatan nilai tukar Rupiah harus diupayakan. Beberapa kalangan menilai bahwa depresiasi nilai tukar Rupiah saat ini belum terlalu mengkhawatirkan, karena masih di bawah Rp10.500 per Dollar AS. Namun, apabila kita menggunakan tahun 2005 dipakai sebagai dasar, nilai tukar Rupiah saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai pada tahun 2005. Penguatan nilai tukar Rupiah ke level Rp9.500-Rp10.000 per Dollar AS, misalnya, tidak membuat Rupiah menjadi terlalu kuat sehingga tidak membahayakan daya saing produk Indonesia di luar negeri.***

*) Sunarsip adalah Ekonom Kepala The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Tulisan ini telah dimuat di REPUBLIKA, Senin, 29 Juli 2013.