“Office Channelling” Dan Peluangnya Bagi Bank Syariah

0
205

Dalam Pertemuan Tahunan Perbankan 2006 yang berlangsung Jum’at, 13 Januari lalu, Bank Indonesia (BI) me-launching sejumlah paket kebijakan baru yang diarahkan untuk mengarahkan aktivitas perbankan agar mampu menunjang pertumbuhan ekonomi. Rencananya, paket kebijakan tersebut akan diumumkan paling lambat akhir bulan ini.

Dari berbagai kebijakan yang akan segera keluar itu, terdapat satu isu yang menarik untuk dibahas. Apa itu? Yaitu, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah, BI membolehkan cabang bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk juga melayani transaksi syariah (office channelling) sehingga bank tidak perlu lagi membuka cabang UUS di banyak tempat untuk dapat memberikan pelayanan perbankan syariah.

Penulis kira publik perbankan belum begitu familiar dengan istilah office channelling ini. Bahkan, beberapa bankir menilai office channelling ini mirip dengan sistem perbankan dua jendela (two windows system) yang berlaku di Malaysia. Padahal, sesungguhnya terdapat perbedaan yang mendasar antara office channelling dengan two windows system. Tulisan pendek ini akan membahas tentang kira-kira konsep office channelling sesungguhnya serta bagaimana pengaruh diterapkannya office channelling ini bagi industri perbankan syariah.

Office channelling adalah istilah yang digunakan BI untuk menggambarkan penggunaan kantor bank umum (konvensional) dalam melayani transaksi–transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki UUS. Berbeda dengan office channelling versi Indonesia, two windows system yang digunakan di Malaysia, memperbolehkan bank umum (konvensional) yang tidak memiliki UUS atau kantor cabang syariah, untuk melakukan transaksi dengan skim syariah dalam satu kantor (office). Dengan kata lain, dalam satu bank, terdapat dua sistim layanan sekaligus: skim syariah dan konvensional.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, BI baru akan mengizinkan transaksi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Sedangkan untuk transaksi pembiayaan, untuk sementara, tetap harus dilakukan di kantor UUS atau kantor cabang syariah dan untuk kebijakan manajemen dan sumberdaya manusia (SDM) tetap ditentukan oleh kantor pusat bank bersangkutan. Dengan kata lain, bank yang memiliki UUS tersebut hanya dapat memanfaatkan tempat yang ada pada kantor konvensional untuk melakukan transaksi dengan skim syariah. Berbeda dengan office chanelling ini, konsep two windows system yang selama ini dipopulerkan Malaysia, mengizinkan semua transaksi syariah dilayani oleh kantor bank umum konvensional, termasuk dalam hal kebijakan manajemen dan SDM.

Dampak “Office Channelling

Dengan diberlakukannya sistem office channelling ini, diperkirakan akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan industri bank syariah di masa mendatang. Pertama, dengan diberlakukannya office channelling, tentu akan semakin memudahkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi syariah. Dengan kata lain, akses terhadap lokasi bank syariah yang selama ini menjadi kendala bagi nasabah untuk mendapatkan fasilitas transaksi syariah akan dapat teratasi. Selama ini masyarakat yang akan bertransaksi dengan bank syariah mengalami kesulitan karena belum banyak bank syariah yang beroperasi di Indonesia.

Kedua, dengan semakin mudahnya para nasabah untuk mendapatkan akses layanan perbankan syariah, diperkirakan perkembangan DPK akan semakin besar. Dengan demikian, peran perbankan syariah dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam melayani penyimpanan DPK akan semakin membaik.

Ketiga, office channelling diharapkan bisa meningkatkan pangsa pasar (market share) perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan akses terhadap kantor bank syariah, diharapkan market share yang saat ini baru sekitar 1,35% akan semakin besar. Sehingga, target yang ditetapkan BI, dalam cetak biru (blue print) perbankan syariah secara nasional akan bisa tercapai.

Beberapa Catatan

Kebijakan office channelling ini, tentunya harus disikapi secara proporsional. Ini penting, sebab jangan karena saking semangatnya menyambut kebijakan yang positif ini, kita lupa dengan isu-isu lain yang bisa menghambat penerapan office channeling tersebut.

Perlu dipahami bahwa pola office channeling, kemungkinan baru akan teruji pada sisi liabilities-nya neraca bank, yaitu sisi funding. Yang menjadi masalah adalah, setelah funding diperoleh pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana mengalokasikan dana tersebut kedalam bentuk pembiayaannya (financing). Padahal, kalau dana dari skim syariah dialokasikan dalam kredit berbentuk konvensional adalah tidak diperbolehkan alias haram dalam konsep bank syariah. Dengan kata lain, selain pola ini bisa mendorong pertumbuhan perbankan syariah dari sisi funding, pola office channeling juga memunculkan tantangan tersendiri bagi para bankir untuk penempatan dananya pada sektor dan skim yang halal.

Selain itu, perlu diperhatikan adalah jangan sampai pola office channeling ini merusak citra positif (terutama aspek kehalalannya) dari perbankan syariah. Perlu diketahui, sistim two windows system yang selama ini diterapkan di Malaysia masih diperdebatkan (debatable) keberadaanya oleh para syariah scholars baik di Timur Tengah, maupun di Malaysia sendiri. Inti yang diperdebatkan adalah kehalalan praktek mencampuradukkan antara praktek syariah dan praktek konvensional dalam ”satu keranjang”. Dengan kata lain, karena pola office chanelling ini ada kemiripan dengan two windows system di Malaysia, maka aspek kehalalan produk dan praktek perbankan yang sesuai syariah harus diutamakan.

Terakhir, jika ke depan dengan pola office channelling ini akan berlanjut untuk menyatukan dua model pembiayaan, yaitu: syariah dan konvensional dalam satu kantor, maka yang perlu diperhatikan adalah aspek kepatuhan terhadap syariah (syariah compliance). Pengalaman di Malaysia dalam mengelola industri perbankan syariah, sarat dengan kontroversial. Ini mengingat, regulasi yang dijalankan sangat longgar terhadap kepatuhan syariah (syariah compliance), yang hingga kini diperdebatkan oleh syariah scholars.

Kesimpulannya, penerapan pola office channelling perlu disambut baik. Diijinkannya transaksi syariah di kantor bank konvensional bagi bank konvensional yang sudah memiliki UUS merupakan upaya maksimal saat ini dari BI untuk mendorong industri perbankan syariah. Kini, tinggal tergantung dari pelaku perbankan syariah dalam memanfaatkan peluang tersebut. Namun demikian, kita juga perlu proporsional dalam memandang kebijakan ini dengan tidak mengabaikan realita dan aspek lainnya. Yaitu, jangan sampai langkah ini kemudian menghilangkan karakteristik dari bisnis perbankan syariah, yaitu tetap berpegang pada prinsip dan nilai–nilai syariah (syariah compliance). Tujuannya adalah, nilai lebih (value added) dari perbankan syariah, akan bisa terus dirasakan oleh masyarakat.***

Dimuat oleh Republika, 28 Januari 2006