“Oil Hedging Strategy”: Sebuah Terobosan Untuk Mengamankan APBN

0
70

Mengingat tingginya harga minyak dunia saat ini (yang sempat tembus US$110 per barel), sejumlah pihak meminta agar pemerintah melakukan kebijakan terobosan untuk mengamankan APBN 2008. Namun sayang, tidak ada satu opsi terobosan pun yang dapat ditawarkan oleh para pihak yang meminta agar pemerintah membuat terobosan tersebut. Kalaupun ada, opsi yang muncul pun terbilang klasik dan sering kita dengar. Belakangan ini, misalnya, muncul usulan agar pemerintah menaikkan harga BBM secara bertahap hingga 15%. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan tidak menginginkan opsi kenaikan harga BBM dilakukan.

Penulis bisa memahami kenapa Presiden tidak memilih kebijakan yang tidak populer ini, meski mungkin secara ekonomis menjadi kurang realistis. Namun, menyelesaikan persoalan ekonomi memang tidak serta merta harus mengabaikan realitas non ekonomi, misalnya politik. Sehingga, memang harus dicari solusi ekonomi yang match dengan kepentingan non ekonomis yang dikehendaki pemerintah. Pertanyaannya, solusi ekonomi macam apa yang juga dapat memenuhi kepentingan non ekonomi tersebut?

Faktor Minyak & APBN 2008

Sesungguhnya, jika harga minyak sebesar US$100 per barel, beban APBN 2008 akan tetap berat. Berdasarkan keterangan pemerintah, bila harga minyak mentah bertahan di level US$100 per barel, APBN 2008 akan mengalami tambahan defisit APBN sekitar Rp54,7 triliun. Angka tambahan defisit ini berasal dari (i) faktor eksternal karena perubahan asumsi harga minyak sebesar Rp14,4 triliun; (ii) faktor internal karena perubahan dalam parameter migas dan listrik sebesar Rp38,1 triliun, dan perubahan indikator ekonomi makro sebesar Rp2,2 triliun. Jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah pengamanan, maka tambahan defisit tersebut akan menyebabkan defisit APBN 2008 menjadi sekitar Rp128 triliun atau sekitar 3% dari PDB.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan sembilan langkah pengamanan APBN. Kesembilan langkah tersebut adalah (i) penggunaan dana cadangan APBN; (ii) penghematan dari perkiraan penyerapan alamiah belanja negara; (iii) pemanfaatan dana kelebihan daerah penghasil migas; (iv) penajaman prioritas anggaran belanja Kementerian/Lembaga; (v) perbaikan parameter produksi minyak, subsidi BBM dan listrik; (vi) efisiensi Pertamina dan PLN; (vii) optimalisasi penerimaan perpajakan dan dividen BUMN; (viii) pelonggaran defisit APBN 2008 diikuti dengan penyesuaian pembiayaan anggaran; dan (ix) melakukan counter cyclical untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro.

Penulis melihat tidak mudah bagi pemerintah untuk dapat mengendalikan berbagai variabel dari kesembilan langkah pengamanan tersebut. Di tahun 2008 ini, pemerintah menargetkan adanya perbaikan parameter subsidi BBM dan listrik yang diharapkan dapat menekan subsidi BBM dan listrik. Namun, untuk dapat berhasil, langkah ini perlu diimbangi dengan kebijakan sektoralnya, seperti kebijakan transportasi, energi, dan industri. Fakta menunjukkan bahwa konsumsi energi terus meningkat. Selama tahun 2007, konsumsi BBM mencapai 378 juta barel, lebih tinggi dibandingkan tahun 2006 sebesar 373 juta barel. Peningkatan konsumsi BBM domestik terutama terjadi di sektor transportasi yang didorong oleh pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor dan sektor listrik.

Kalau melihat karakteristiknya, kesembilan langkah tersebut juga lebih bersifat untuk menutup kerugian akibat kenaikan harga minyak, bukan pada upaya mencegah terjadinya kerugian akibat faktor minyak. Tanpa bermaksud mengabaikan pentingnya langkah pemerintah tersebut, sesungguhnya hal ini tidak perlu terjadi bila sejak awal pemerintah menyiapkan langkah strategis, yaitu dengan menutup sumber kerugian bagi APBN akibat faktor minyak ini. Pemerintah, misalnya, dapat menerapkan langkah lindung nilai (hedging) atas harga minyak untuk kebutuhan BBM dalam negeri.

Kenapa Hedging?

Hedging merupakan suatu transaksi derivatif berupa transaksi sistem lindung nilai dimana pihak yang akan melindungi nilai komoditi/keuangannya membayar pada harga kontrak kepada pihak lain untuk melindungi nilai komoditi/keuangannya terhadap volatilitas pasar. Bila dilakukan dengan perhitungan matang, hedging akan memberikan kepastian (certainty) atas nilai tertentu/nilai patokan dan tingkat biaya tertentu, sehingga dapat meminimalkan risiko-risiko yang timbul karena volatilitas pasar. Bila hedging ini dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri, hal itu dapat meminimalkan risiko terjadinya pembengkakan defisit APBN akibat subsidi BBM.

Pada tahun 1990/91, Meksiko adalah salah satu negara yang menerapkan strategi hedging. Meksiko menerapkan strategi hedging untuk melingungi sisi revenue (ekspor) minyak. Sehingga, Meksiko dapat menghindarkan diri akibat kerugian yang disebabkan menurunnya harga minyak pada waktu itu.

Selama ini, konsumsi BBM dalam negeri dipenuhi dari produksi refinery lokal dan impor. Produk BBM lokal pun sebagian bahan bakunya (crude oil) berasal dari impor. Yang mendapat tugas mengimpor BBM adalah Pertamina di transaksi di pasar minyak Singapura.

Biaya impor BBM dan minyak mentah selain dipengaruhi oleh harga minyak dunia, juga dipengaruhi oleh volatititas kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika (US$). Volatilitas Rupiah selama ini cukup tinggi. Implikasinya, tingginya volatilitas Rupiah dan harga minyak menyebabkan biaya akhir pengadaan BBM menjadi lebih mahal sehingga subsidi BBM menjadi tinggi. Subsidi BBM dihitung berdasarkan harga jual eceran BBM setelah dikurang harga harga patokan BBM dikalikan volume BBM. Sedangkan harga patokan BBM yang digunakan adalah Mid Oil Platt’s Singapore (MOPS) ditambah biaya distribusi dan margin (atau dikenal dengan Alpha).

Tingginya volatilitas kurs Rupiah ini juga dapat merugikan Pertamina selaku pengimpor BBM dan minyak mentah. Posisi Pertamina sebagai leader dalam permintaan valas, dapat dimanfaatkan para spekulan untuk meraih gain dari fluktuasi kurs dengan cara menggoreng US$ di pasar. Data Bank Indonesia menyebutkan Pertamina menyumbang 30% dari total permintaan valas korporasi yaitu rata-rata sebesar US$1,4 miliar per bulan pada tahun 2007.

Melalui hedging, potensi risiko kerugian baik oleh Pemerintah dan Pertamina dapat diminimalkan. Sebab, harga kontrak impor BBM untuk periode tertentu sudah disepakati sejak awal. APBN akan terhindar dari tambahan biaya subsidi BBM. Sedangkan bagi Pertamina, hedging juga dapat meminimalkan risiko kerugian akibat fluktuasi kurs Rupiah.

Berdasarkan perhitungan penulis bila pemerintah melakukan hedging saat ini, katakanlah pada level US$89 per barel, dengan sebuah hedging bank (biasanya berbentuk investment bank), negara dapat menghemat APBN sekitar Rp45 triliun. Jumlah ini kira-kira dapat mengurangi hampir 83% sendiri dari kerugian tambahan defisit pada APBN 2008 yang sebesar Rp54,7 triliun di atas atau hampir dua kali lipat dibandingkan dividen BUMN yang diperoleh pemerintah (lihat Gambar 1).

 

Opsi-Opsi Hedging

Dalam dunia keuangan perminyakan, opsi-opsi strategi hedging cukup beragam sehingga memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan hedging. Namun, setiap opsi hedging memiliki biaya tersendiri karena risiko yang ditanggung hedging bank untuk setiap opsinya juga berbeda.

Pertama, adalah West Texas Intermediate (WTI) Swap. Bila opsi WTI Swap yang dipilih, harga yang disepakati adalah untuk periode beberapa tahun dan bersifat final serta kontrak tidak dapat dibatalkan. Biasanya harga hedging yang harus dibayar dalam WTI Swap ini lebih mahal dibandingkan opsi lainnya.

Kedua, adalah opsi WTI Cancellable Swap. Melalui opsi ini, meski kontrak hedging dibuat untuk beberapa tahun seperti opsi Swap (misalnya 5 tahun), namun pihak hedging bank bisa membatalkannya pada periode tertentu (misalnya 6 bulan) atas kontrak hedging. Biasanya ini dilakukan setelah melihat perkembangan harga minyak sehingga ada peluang bagi pihak hedging bank untuk memperbarui kontrak baru.

Ketiga, adalah WTI Collar. Opsi ini mirip dengan WTI Swap. Bedanya adalah pada struktur harga. Bila pada WTI Swap harganya adalah tunggal, maka dalam WTI Collar harganya dalam range tertentu.

Keempat, adalah WTI Cancellable Collar. Opsi ini merupakan kombinasi antara WTI Collar dan WTI Cancellable Swap. Prinsipnya adalah harga yang disepakati dibuat range tertentu dan pihak hedging bank bisa membatalkannya pada periode tertentu (misalnya 6 bulan) atas kontrak hedging.

Penulis berpendapat bahwa dengan pertimbangan manajemen risiko fiskal serta kemampuan APBN, opsi WTI Cancellable Swap atau WTI Cancellable Colar lebih menarik bagi Indonesia. Struktur dari kedua opsi ini terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Catatan Akhir

Mengingat manfaat besar yang dapat diperoleh dari hedging, tidak ada salahnya bila pemerintah menerapkan langkah ini. Harga minyak saat ini memang sudah mulai pulih, yaitu dari US$110 per barel menjadi sekitar US$101 per barel. Namun, risiko terjadinya gejolak harga minyak masih bisa terjadi. Selain itu, ketika hedging dilakukan pada harga minyak sedang turun, pemerintah justru akan berpeluang untuk memperoleh harga hedging yang lebih kompetitif. Pemerintah memang perlu mempersiapkan segala sesuatunya, misalnya regulasi, untuk menuju penerapan hedging ini. Namun tentunya, hal ini juga tergantung pada sejauh mana minat pemerintah untuk menempuh kebijakan yang memang masih asing dalam ranah fiskal kita.***

 

Gambar 2: Ilustrasi Struktur WTI Cancellable Swap

Referensi Spot

:

$110 per barel

Harga Referensi

:

WTI – NYMEX (Rata-rata bulanan)

Kuantitas

:

200.000 barel per bulan

Penyelesaian (Settlement)

:

Setiap Bulan

Tanggal Mulai (Start Date)

:

01 April 2008

Tanggal Berakhir (Final Expiry Date)

:

31 Maret 2011

Cancellable Feature

:

Hedging Bank memiliki hak (opsi) untuk membatalkan seluruh struktur swap setiap 6 bulan, mulai 30 September 2008 sampai tanggal Final Expiry Date

Strike

:

$89 per barel

Payoff pada setiap bulannya

  • Jika Harga Referensi > harga Strike; Pemerintah membeli crude oil pada harga Strike
  •  Jika Harga Referensi £ harga Strike; Pemerintah membeli crude oil pada harga Strike

Premium

Zero

Gambar 3: Ilustrasi Struktur WTI Cancellable Collar

Referensi Spot

:

$110 per barrel

Harga Referensi

:

WTI – NYMEX (Rata-rata bulanan)

Kuantitas

:

200.000 barel per bulan

Penyelesaian (Settlement)

:

Setiap Bulan

Tanggal Mulai (Start Date)

:

01 April 2008

Tanggal Berakhir (Final Expiry Date)

:

31 Maret 2011

Cancellable Feature

:

Hedging Bank memiliki hak (opsi) untuk membatalkan seluruh struktur swap setiap 6 bulan, mulai 30 September 2008 sampai dengan Final Expiry Date

Pemerintah membeli call pada harga Strike

:

$95 per barel

Pemerintah menjual put pada harga Strike

$85 per barel

Payoff pada setiap bulannya

  •  Jika Harga Referensi > $95; Pemerintah membeli crude oil pada harga $95
  • Jika $85 < Harga Referensi £ $95; Pemerintah membeli crude oil pada Harga Referensi
  • Jika Harga Referensi £

Premium

Zero

Oleh Sunarsip* & Helmi K. Lubis**


* Sunarsip adalah Ekonom Kepala The Indonesia Economic Intelligence.

** Helmi K. Lubis adalah analis dan praktisi di bidang keuangan perminyakan.

Kedua penulis adalah juga mantan Tenaga Ahli Menteri Negara BUMN RI periode tahun 2004 – 2005.