Pajak dan Kebijakan Fiskal Kita

0
328

Kini, pajak menjadi topik banyak diperbincangkan. Saya kira, ini tidak terlepas dari munculnya dua fakta berikut. Pertama, isu mafia pajak yang diduga melibatkan oknum aparat pajak dan aparat hukum. Kedua, minggu ini adalah batas akhir penyampaian SPT Tahunan. Kedua fakta yang terjadi secara bersamaan ini, mungkin sebuah kebetulan. Tapi, justru karena faktor kebetulan inilah, kini banyak orang yang ”peduli” bicara pajak. Dan saya kira, akibat kejadian ini, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menghadapi suasana yang tidak mengenakan. Di satu sisi, pemerintah mengimbau agar wajib pajak segera menyelesaikan kewajiban pajaknya, di sisi lain muncul berita mafia pajak, yang berpotensi melemahkan semangat membayar pajak.

Pajak merupakan bagian penting dalam kebijakan fiskal kita. Tidak hanya karena kontribusinya yang tinggi bagi penerimaan APBN, pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian. Berdasarkan siaran pers Ditjen Pajak, realisasi penerimaan pajak tahun 2009 yang dikelola Ditjen Pajak (termasuk PPh Migas) hingga 31 Desember 2009 mencapai Rp565,77 trilyun. Sementara itu, target penerimaan pajak Ditjen Pajak dalam APBN 2009 mencapai Rp577,4 trilyun, berarti masih kurang Rp11,6 trilyun. Total target penerimaan perpajakan (termasuk penerimaan perpajakan dari Ditjen Bea Cukai) pada APBN 2009 mencapai Rp652 trilyun atau sekitar 75% dari Penerimaan Dalam Negeri atau sekitar 65,2% dari volume APBN 2009.

Pada tahun 2010, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp742,7 trilyun atau sekitar 78% dari Penerimaan Dalam Negeri atau sekitar 71% dari volume APBN 2010. Target penerimaan perpajakan sebesar Rp742,7 trilyun tersebut naik sebesar Rp90,7 trilyun dibanding target dalam APBN 2009. Dari target sebesar Rp742,7 trilyun tersebut, sebesar Rp658,2 trilyun merupakan pajak yang dikelola Ditjen Pajak. Dari fakta-fakta ini terlihat bahwa kontribusi penerimaan perpajakan dalam APBN sangat dominan. Oleh karenanya, adalah penting untuk menjaga lingkungan perpajakan yang kondusif agar masyarakat turut mensukeskannya.

Selain sebagai kontributor terbesar bagi APBN, pajak juga menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal. Salah satu peran pentingnya tersebut sudah dibuktikan pada tahun 2009. Di tengah krisis ekonomi global, ekonomi kita ternyata masih bisa tumbuh positif. Salah satunya adalah karena efek dari insentif pajak, seperti penurunan tarif PPh, pajak ditanggung pemerintah, peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan lain sebagainya. Melalui insentif pajak ini, daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga konsumsi masyarakat tetap tumbuh. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2009 mencapai 4,5%, yang didukung oleh konsumsi rumah tangga (RT) yang tumbuh di atas 5%, dimana kontribusi konsumsi RT terhadap PDB mencapai 60%.

Namun demikian, apakah ini berarti bahwa peran pajak dalam kebijakan fiskal telah optimal? Saya berpendapat bahwa optimalisasi pajak masih terbuka untuk ditingkatkan. Perlu diketahui bahwa pajak merupakan faktor yang tidak bisa lepas dari PDB. Itulah kenapa untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan PDB dalam sebuah rasio yang disebut tax ratio. Idealnya, setiap peningkatan PDB atau terjadi pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak juga harus meningkat.

Tax ratio kita pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 12,4% terhadap PDB. Tax ratio 2010 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 12%, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 13,3%. Masih rendahnya tax ratio ini tentunya menjadi catatan tersendiri, karena pada tahun 2007, pemerintah pernah membuat target tax ratio pada akhir 2009 mencapai 16%. Sayangnya, pada tahun 2009 justru terjadi krisis, yang tentunya akan bertentangan dengan semangat menggenjot pertumbuhan ekonomi, bila pajak harus pula digenjot. Persoalannya bukan disitu, tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya agar tax ratio bisa ditingkatkan.

Pemerintah biasanya melihat rendahnya tax ratio sebagai bukti bahwa masih banyaknya bidang usaha yang belum terkena pajak. Penilaian ini tidak keliru karena faktanya tax coverage ratio kita memang tergolong rendah (yaitu sekitar 70%) dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun begitu, juga tidak terlalu tepat bila argumentasi ini kemudian dijadikan dasar peningkatan perpajakan semata-mata melalui ekstensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi pajak penting untuk meningkatkan basis perpajakan. Namun, langkah ini juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi perekonomian, bila kemudian upaya ekstensifikasi difokuskan pada usaha-usaha kecil yang sesungguhnya membutuhkan lebih banyak insentif.

Selain melakukan ekstensifikasi, ada baiknya bila pemerintah lebih menekankan pada upaya intensifikasi pada basis perpajakan yang dimiliki saat ini. Intensifikasi ini khususnya diarahkan untuk mengejar wajib pajak besar. Disini, selain perlu meningkatkan kepatuhan (compliance) wajib pajak, pemerintah juga perlu fokus pada law enforcement terhadap aparat pajaknya. Karena, pada kedua titik inilah sering terjadi berbagai bentuk penghindaran pajak (tax avoidance). Mengingat besarnya magnitude jumlah pajak yang harus dibayar, tentunya hal ini berpotensi menggoda wajib pajak dan aparat pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Dan saya kira, terungkapnya kasus mafia pajak saat ini, penting dijadikan momentum untuk menegakkan law enforcement terhadap aparat pajak dan wajib pajak besar yang nakal.

Kenapa isu tax ratio ini, sekalipun penggunaannya sebagai indikator banyak digugat, penting dicermati? Faktanya bahwa faktor pembentuk PDB tidak hanya berasal dari swasta, tetapi juga berasal dari pemerintah melalui APBN. Dan faktanya bahwa APBN kita sebagian dibiayai dengan utang. Pemerintah mengatakan bahwa posisi utang kita aman sekalipun jumlahnya terus meningkat, karena rasio utang terhadap PDB (debt ratio to GDP) terus menurun. Pemerintah menyebut bahwa rendahnya rasio utang mengindikasikan bahwa jumlah utang yang ditarik pemerintah setiap tahun telah dilakukan secara hati-hati, terencana, dan tepat sasaran sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional telah mendorong peningkatan ekonomi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan peningkatan utang itu sendiri.

Karena utang pemerintah dikatakan telah memberikan dampak positif bagi perekonomian, tentunya kita juga berharap bahwa peningkatan perekonomian juga kembali ke APBN melalui peningkatan pajak. Harapannya, dengan peningkatan pajak, jumlah utang pemerintah dapat dikurangi sehingga APBN kita menjadi semakin lebih sehat. Saya memiliki keyakinan bahwa jika kita fokus pada pembenahan internal aparat pajak dan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak besar, sekalipun dengan tingkat tax coverage ratio saat ini, sesungguhnya tax ratio kita bila lebih tinggi dari yang dicapai sekarang. Oleh karenanya, kita sangat berharap bahwa reformasi birokrasi dan perpajakan betul-betul diimplementasikan secara konsisten dengan law enforcement yang kuat agar peran pajak dalam kebijakan fiskal bisa lebih optimal.***

Dimuat Republika, Senin 26 April 2010