Pajak, Subsidi BBM, dan Kebijakan Energi

0
137

Dalam sebulan terakhir ini, terdapat dua isu yang saya kira menyita perhatian publik: rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dan isu perpajakan. Saya kira wajar saja bila sejumlah pihak mencoba mengaitkan kedua hal ini. Karena kebetulan, kedua aspek ini merupakan penghuni APBN. Sayangnya, di tengah isu rencana kenaikan harga BBM, suka muncul pendapat dari masyarakat di jejaring sosial seperti ini: “Saya khan membayar pajak. Sudah sepantasnya, bila ikut menikmati BBM bersubsidi”. Celutukan ini mirip dengan keluhan para pengusaha besar terkait pajak yang mereka bayar dengan tuntutan infrastruktur, yang pernah saya dengar beberapa tahun lalu, seperti begini: “Para pengusaha ini khan membayar pajaknya juga besar. Ya, sudah semestinya pajak yang dibayar tersebut dikembalikan ke kami dalam bentuk infrastruktur jalan dan sejenisnya yang dekat dengan usaha-usaha kami”.

 

Sepintas, tidak ada yang keliru dengan “celetukan” di atas. Saya kira, itu adalah sebuah harapan yang sah-sah saja, sebagai warga negara yang menuntut hak-haknya untuk diperhatikan. Namun, dalam kacamata ilmu keuangan negara (public finance), “celetukan” tersebut jelas keliru. Kenapa? Pertama, tentu harus dipahami: apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib kepada negara karena kita telah menikmati manfaat ekonomi (economic benefit) tinggal di Indonesia dan tidak ada kompensasi langsung yang akan diberikan kepada pembayarnya, bahkan bisa saja pembayarnya tidak menerima kompensasi apa-apa. Itulah esensi pajak: iuran wajib yang sifatnya memaksa karena kita merasakan manfaat ekonomi tinggal di Indonesia.

Kedua, pajak itu iuran yang dipaksakan bagi masyarakat yang telah mampu (wajib pajak) yang difungsikan sebagai instrumen distribusi pendapatan agar terjadi pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Jadi, pajak itu sesungguhnya bukan haknya pembayar pajak, tetapi hak seluruh rakyat, terutama rakyat miskin. Negara hanya memainkan peran sebagai agen distribusi kemakmuran dari si kaya kepada si miskin. Sehingga, pembayar pajak tidak pada tempatnya meminta kompensasi atas pajak balik kepada mereka secara langsung. Subsidi BBM (termasuk subsidi lainnya) diciptakan pemerintah bukan karena kita membayar pajak, tetapi diberikan kepada yang berhak menerimanya: masyarakat tidak mampu.

Kesimpulannya, subsidi (termasuk subsidi BBM) bukan merupakan bentuk kompensasi langsung yang didesain bagi pembayar pajak. Subsidi adalah salah satu instrumen distribusi pendapatan (khususnya dari sisi alokasi) kepada pihak yang berhak menerimanya, yang diambil dari dana yang berhasil dikumpulkan negara, antara lain melalui pajak. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa pemerintah boleh mengabaikan kepentingan pembayar pajak. Sebenarnya, kenapa subsidi BBM perlu dikendalikan, ini lebih dikarenakan kita menghadapi kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga pemerintah harus membuat pilihan (choice) dan konsekuensinya akan menimbulkan trade off. Dalam konteks subsidi BBM, trade off biasanya tidak menguntungkan pembayar pajak (penduduk kaya), karenanya mereka dituntut rela tidak menerima manfaat atas kebijakan tersebut.

Penerimaan perpajakan kita dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Bila pada tahun 2006 (sebelum reformasi birokrasi digulirkan) penerimaan perpajakan mencapai Rp409,2 trilyun, pada tahun 2011 lalu mencapai Rp878,8 trilyun dan pada tahun 2012 ini ditargetkan mencapai Rp1.019,2 trilyun atau telah meningkat 2,5 kali lipat dari posisi tahun 2006, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17% per tahun. Penerimaan perpajakan 2011-2012 tumbuh sebesar 17,5%.

Sayangnya, dari sisi alokasi, tampaknya banyak hal yang perlu diperbaiki pada APBN kita. Selain realisasi belanjanya yang sering tidak sesuai target, baik dari sisi kuantitas apalagi kualitas, komposisinya juga belum sepenuhnya mencerminkan “keseimbangan” yang tepat. Sebagai ilustrasi, pada APBN 2012, anggaran kemiskinan Rp99, 2 trilyun, anggaran kesehatan Rp48 trilyun. Anggaran pertanian (baik pusat maupun transfer ke daerah, termasuk subsidi pangan) hanya Rp53,9 trilyun, dan anggaran infrastruktur Rp161,5 trilyun. Sedangkan subsidi BBM mencapai Rp123,6 trilyun.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, ternyata subsidi BBM dinikmati oleh sebagian besar masyarakat menengah atas. Data Kementerian ESDM 2010 menunjukkan, sebanyak 89% pengguna BBM bersubsidi adalah transportasi darat. Sementara itu, 59 persen pengguna BBM bersubsidi berada di Jawa Bali, dimana 30 persen-nya berada di Jawa dan 18 persen-nya di Jabodetabek. Yang mengejutkan, penikmat BBM bersubsidi ternyata 53 persen merupakan pemilik mobil pribadi, motor 40%, mobil barang hanya 4 persen, dan kendaraan umum hanya 3 persen.

Kebijakan subsidi BBM yang berlebihan tentunya tidak menguntungkan bagi perekonomian. Bagi pemerintah, pembengkakan subsidi BBM pasti akan membebani belanja APBN. Tidak hanya itu, subsidi BBM juga telah menciptakan ketidakadilan, karena penikmat subsidi BBM adalah kelompok masyarakat menengah ke atas (individu pemilik kendaraan bermotor, terutama mobil, di perkotaan). Di sisi lain, alokasi subsidi BBM yang besar menyebabkan anggaran belanja untuk sektor lainnya (termasuk bagi kelompok miskin) menjadi kecil.

Kebijakan subsidi BBM yang berlebihan juga menimbulkan efek negatif lainnya yang tak kalah berat. BBM bersubsidi telah menimbulkan pemborosan dalam hal konsumsi energi tak terbarukan. Kondisi ini sejatinya sama saja mempercepat proses terjadinya kelangkaan energi. BBM bersubsidi juga telah menjadi insentif bagi masyarakat untuk berkendaraan pribadi, yang justru menimbulkan persoalan pelik bagi sistem transportasi darat, khususnya di kota-kota besar. Akibatnya, industri transportasi massal menjadi tidak menarik, yang justru sebenarnya diharapkan dapat memecahkan masalah keruwetan transportasi darat.

Saat ini, Indonesia tercatat sebagai net importir BBM. Karenanya, mempertahankan subsidi BBM berlebihan, itu sama saja kita memberikan subsidi bagi kilang minyak di luar negeri, yang sudah pasti dampak multiplier-nya terhadap ekonomi kita akan negatif. Hal yang berbeda bila subsidi dialihkan ke anggaran kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang pasti akan memberikan dampak multiplier positif.

Jelas bahwa mempertahankan kebijakan subsidi BBM yang berlebihan, lebih banyak efek negatifnya, dibanding manfaatnya. Karenanya, kebijakan pengurangan subsidi BBM (apakah melalui pembatasan penggunaan BBM bersubsidi atau kenaikan harga BBM bersubsidi), semestinya direalisasikan secara konsisten. Tujuannya, agar terjadi alokasi subsidi yang tepat sasaran. Hasil pengurangan subsidi BBM ini, kemudian dialihkan untuk memperbesar subsidi bagi program jaring pengaman sosial, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Termasuk pula untuk memperbesar anggaran bagi pembangunan infrastruktur transportasi dan infrastruktur migas. Kebijakan pengurangan subsidi BBM juga merupakan langkah yang bijak untuk menjaga ketahanan energi di masa mendatang.***

*) Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Analisis ini telah dimuat di harian Koran Tempo, Selasa, 27 Maret 2012.