Pelemahan Rupiah, BI Rate, dan Prospek Kredit Perbankan*

0
61

Sejak pertengahan Juli lalu, nilai tukar rupiah terhadap USD telah menembus level Rp10.000 per USD. Belakangan, rupiah semakin melemah dan ketika tulisan ini dibuat (24/7) sudah mencapai Rp10.260 per USD. Ironisnya, pelemahan rupiah ini terjadi justru pada saat mata uang lainnya di kawasan menguat.

Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II-2013 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) bulan Juli 2013 menyebutkan bahwa selama Triwulan II-2013, secara point to point, rupiah melemah sebesar 2,09% (qtq) menjadi Rp9.925 per USD. BI menyebutkan bahwa pelemahan rupiah ini sesuai dengan nilai fundamentalnya. BI tidak secara eksplisit menyebutkan maksud dari pernyataan “telah sesuai dengan nilai fundamentalnya” itu. Saya menafsirkan bahwa BI menganggap pelemahan rupiah tersebut sebagai hal yang wajar bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi kita saat ini.

Fundamental ekonomi Indonesia sesungguhnya cukup baik, meski trennya melemah. Pertumbuhan ekonomi pada 2013 diperkirakan masih cukup tinggi di kisaran 5,8%-6,2%, namun lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 6,2%-6,6%. Penurunan kinerja perekonomian tersebut disebabkan oleh belum kuatnya ekspor sejalan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas global yang masih lemah. Konsumsi rumah tangga dan investasi juga diperkirakan sedikit tertahan sebagai dampak menurunnya daya beli akibat belum kuatnya permintaan ekspor dan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pertanyaannya, apakah rupiah yang kini berada di atas Rp10.260 per USD juga dapat dinyatakan sebagai “telah sesuai dengan fundamentalnya”? Tampaknya, ini perlu dikaji lebih mendalam. Namun, saya berkeyakinan bahwa pelemahan rupiah dalam beberapa minggu terakhir ini, rasanya terlalu masif. Terlebih, pelemahan rupiah ini terjadi di saat mata uang kawasan lainnya justru menguat. Patut diduga ada faktor lain yang menjadi pendorong (trigger) dibalik pelemahan rupiah yang cukup masif ini.

Pelemahan rupiah dalam sebulan terakhir ini mulanya dipicu oleh sentimen terkait rencana pengurangan (tapering off) stimulus moneter, atau yang sering dikenal sebagai Quantitative Easing Jilid III, oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) the Federal Reserved (the Fed). Rencana the Fed ini telah menimbulkan over-react dan berakibat penguatan USD dan pelemahan mata uang emerging markets (termasuk Indonesia). Seperti halnya mata uang lainnya di kawasan Asia, pelemahan rupiah juga dipengaruhi penyesuaian kepemilikan non-residen di aset keuangan domestik.

Dengan maksud untuk mencegah agar rupiah tidak semakin melemah, BI menetapkan kenaikan BI Rate hingga 50 basis poin pada pertengahan Juli sehingga menjadi 6,50%. Sayangnya, respon pasar justru terbalik dengan ekspektasi BI. Rupiah justru semakin melemah. Kenaikan BI rate sebesar 50 basis poin sangat mengejutkan pasar. Pasar melihat BI sangat hawkish (pro moneter ketat) melebihi ekspektasi pasar yang mengharapkan kenaikan BI Rate hanya 25 basis poin seperti pada Juni lalu.

Pertanyaannya, apakah BI Rate dapat diturunkan lagi saat ini? Dengan melihat perkembangan internal dan eksternal saat ini, kecil kemungkinan BI Rate dapat turun di bawah 6,50% tahun ini. Tekanan inflasi sudah terlanjur tinggi. Di sisi lain, menarik dana asing semakin sulit, sedangkan saat ini posisi cadangan devisa tinggal USD98 miliar. BI sudah terlanjur memberi “rangsangan” bunga tinggi untuk menarik dana asing. Bila BI Rate tiba-tiba diturunkan, berarti dana asing portofolio akan enggan masuk. Bahkan, yang sudah masuk pun bisa keluar secara tiba-tiba (sudden capital reversal).

Prospek Perkreditan

Kenaikan BI Rate akan mendorong kenaikan imbal hasil (yield) dari setiap surat berharga yang diterbitkan. Kini, berdasarkan data dari Asian Bonds Online per 24 Juli 2013, Indonesia menjadi negara dengan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) tertinggi di Asia yakni 223,9 basis poin (ytd) menjadi 7,78%. Yield SBN yang relatif lebih tinggi (dengan kata lain: harga yang lebih murah) dibandingkan obligasi negara-negara emerging markets maupun Asia lainnya, tentunya wajar bila banyak investor asing memburunya.

Di tengah efektivitasnya dalam menarik dana asing masuk yang masih diragukan, kenaikan BI Rate ini jelas menjadi pukulan yang cukup telak bagi perbankan. Kenaikan BI Rate pastinya akan mendorong perebutan dana, khususnya bagi bank kecil, menjadi kian ketat. Implikasinya, biaya dana menjadi kian mahal sehingga berpotensi menaikan suku bunga kredit dan menahan laju kredit.

Perlu diketahui, sejak 1 November 2010, BI telah mengeluarkan kebijakan baru melalui PBI No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum (GWM). Kebijakan ini pada intinya menekankan pada dua hal, yaitu (i) peningkatan GWM primer dalam rupiah dari 5% menjadi 8% dari total dana pihak ketiga (DPK) dan mengenakan aturan GWM tambahan (sekunder) sebesar 2,5% dari total DPK bagi bank yang loan to deposit (LDR)-nya kurang dari 78% atau lebih dari 100%.

Melalui ketentuan GWM ini, bank dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan kreditnya. Bila LDR di bawah 78%, bank akan memperoleh “pinalti” berupa kewajiban menambah GWM-nya sebesar 2,5% dari total DPK. Namun, di saat yang sama, bank juga dituntut untuk meningkatkan DPK-nya. Sebab, peningkatan laju kredit tanpa diiringi peningkatan DPK pastinya akan mengerak LDR menjadi tinggi, di atas 100% dari DPK. Implikasinya, bila LDR di atas 100% dari DPK, bank pun akan kena pinalti GWM tambahan sebesar 2,5% dari DPK.

Ketentuan GWM ini jelas memberatkan perbankan, khususnya bank-bank kecil yang sedang berupaya meningkatkan laju kreditnya. Sulitnya dalam memobilisasi dana, khususnya dana murah, dapat membuat mereka terpaksa menahan laju ekspansi kreditnya. Sebab, bila laju kredit dibiarkan tinggi tanpa diimbangi laju pendanaan yang seimbang, akan mendorong posisi LDR mereka di atas 100% dari DPK. Padahal, LDR yang melebihi 100% belum tentu mencerminkan bank berpotensi mengalami masalah likuiditas. Bisa jadi, bank memang memiliki masalah dengan DPK, tetapi bank terkait memiliki modal yang cukup sehingga likuiditas bank tidak bermasalah.

Menghadapi situasi yang dilematis ini, tentunya harus dipikirkan jalan tengahnya: agar kepentingan BI dan bank sama-sama terpenuhi. Bagaimana jalan tengahnya? Saya mengusulkan dua hal. Pertama, BI ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya, perlu mempertimbangkan rasio lain yang lebih fair sebagai ukuran likuiditas selain LDR. Misalnya, dengan menggunakan loan to funding ratio (LFR), yang menggunakan total sumber pendanaan (DPK plus modal) sebagai denominator.

Kedua, BI atau OJK juga dapat membuat kebijakan LDR yang berbeda di antara kelas bank. Bank kecil dengan kemampuan mobilisasi simpanan yang relatif lebih kecil, tentunya tidak fair bila harus dituntut memenuhi ketentuan LDR yang sama dengan bank besar. BI dapat membuat kebijakan LDR yang berbeda, misalnya berdasarkan kelompok bank menurut besarnya modal mereka.

Dengan menggunakan pendekatan rasio LDR atau LFR yang lebih fair ini, saya kira bank-bank kecil memiliki peluang untuk tetap tumbuh bersama bank-bank besar. Dan BI pun dapat tetap menjaga kepentingannya: menstabilkan nilai tukar Rupiah dan inflasi melalui kebijakan BI Rate-nya.***

*)Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Artikel ini telah dimuat Koran Tempo, Jum’at, 26 Juli 2013.