Pembobolan Bank: “Over Trust”, Moral Hazard, dan Sistem Pengawasan

0
37

Kasus pembobolan dana (nasabah) bank di salah satu bank asing yang saat ini ramai diberitakan, sejatinya bukan hal baru. Jika kita mencermatinya, sejatinya tidak ada teknik dan modus yang tergolong canggih. Rangkaian kegiatan untuk mengelabui nasabah dan bank masih menggunakan pola lama: manipulasi dokumen, yang seharusnya bisa diantisipasi nasabah dan bank sejak awal. Pertanyaannya, tapi kenapa praktek pembobolan dana (nasabah) bank yang berlangsung lama ini baru terdeteksi?

Saya melihat, munculnya kasus pembobolan dana (nasabah) bank ini sejatinya bermula dari satu celah: bank terlalu percaya (over trust) kepada karyawan. Kepercayaan tinggi pada karyawan yang dianggap berprestasi memang bisa membuat bank lalai dan akhirnya membiarkan terjadinya pengabaian sistem dan prosedur dalam proses transaksi bank: identifikasi, analisis, otorisasi, dan review. Saya tidak percaya bahwa sekelas bank asing yang punya reputasi internasional tersebut tidak memiliki sistem pengendalian internal (internal control system) yang baik. Setiap bank pasti memiliki sistem pengendalian intern-nya yang telah disesuaikan dengan tingkat kompleksitas bank terkait. Bank Indonesia (BI) sendiri juga telah melakukan review dan penilaian atas keandalan sistem pengendalian suatu bank secara periodik. Dengan kata lain, BI sejatinya telah mengetahui tingkat keandalan pengendalian intern setiap bank.

Terjadinya kasus pembobolan dana (nasabah) bank tersebut, sejatinya bukan karena tidak adanya sistem pengendalian intern, melainkan karena tidak dijalankannya sistem pengendalian intern tersebut sebagaimana mestinya. Dan kondisi ini bermula karena karena adanya sikap over trust yang timbul dari subyektivitas pihak manajemen bank. Akibatnya, banyak proses yang seharusnya dilalui, akhirnya dilewati begitu saja, padahal proses tersebut sejatinya penting sebagai checking setiap transaksi bank yang prudent (hati-hati).

Kasus pembobolan dana (nasabah) bank yang terjadi di salah satu bank asing saat ini, mengingatkan kita pada kasus Baring Brothers (Barings) pada 1995. Barings merupakan bank tua di Inggris (berdiri sejak 1762), akhirnya harus bangkrut setelah merugi 827 juta poundsterling dalam transaksi trading di pasar uang. Penyebab kerugiannya pun sangat konyol: akibat Barings terlalu percaya pada trader mudanya, Nicholas Leeson (28 tahun), yang bekerja di Singapore Futures Exchange. Nick Leeson telah dianggap sebagai trader brilian karena dalam setiap transaksi trading-nya, terbukukan menghasilkan untung besar. Barings akhirnya menempatkan Nick Leeson, yang seorang trader ini juga berperan sebagai manajer pelaksana dan pencatat settlement, peran yang seharusnya dipegang oleh orang yang berbeda dalam rangka internal control enforcement.

Ternyata, Nick Leeson telah melakukan sejumlah manipula data dan informasi. Leeson berhasil menyembunyikan kerugian yang berasal dari posisi trading-nya yang terus meningkat hingga dua tahun sampai akhirnya muncul ke permukaan. Walapun kejadian ini dipersepsikan sebagai tindakan ‘rouge trader’, salah satu penyebab keadaan tersebut adalah kegagalan proses dan prosedur pengendalian intern. Dan kegagalan penerapan pengendalian internal ini adalah karena over trust manajemen Barings kepada karyawannya.

Sebelum kasus Nick Leeson, kasus serupa sejatinya telah terjadi di Indonesia. Kasus Bank Duta (1990) yang mengalami kerugian US$420 juta, adalah akibat ketergantungan yang berlebihan pada karyawan/pejabat kunci. Modusnya, transaksi valas yang dilakukan oleh salah satu direkturnya tidak melalui proses otorisasi semestinya. Yang bersangkutan melaksanakan transaksi untuk kepentingan Bank sejalan dengan transaksi untuk kepentingan sendiri secara bersamaan. Sayangnya, perlakuan (treatment) atas konsekuensi yang timbul dari transaksi yang dilakukannya berbeda. Apabila transaksi menguntungkan, dilakukan pencatatan terhadap rekening pribadi, sebaliknya jika merugikan akan dicatat sebagai transaksi yang dilakukan Bank.

Kesimpulan adalah rentetan pembobolan dana (nasabah) bank di atas sejatinya bermula dari ketidaktaatan bank dalam menerapkan sistem pengendalian intern-nya secara konsisten, akibat sikap “over trust” manajemen bank kepada karyawan kunci. Dan sayangnya, karyawan kunci yang bersangkutan menggunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya tersebut untuk tujuan moral hazard, memperkaya diri sendiri.

Bisakah kegagalan penerapan proses dan prosedur pengendalian intern sebuah bank ini ditarik sebagai kegagalan BI selaku otoritas pengawas bank? Kalau mau ditarik, tentu saja bisa, tetapi harus dilihat secara proporsional. Tugas BI adalah mengawasi perbankan secara makro. Dalam konteks pengawasan makro, BI melakukan pengawasan mikro: melalui audit secara periodik. Dari sinilah, BI seharusnya sudah menemukan adanya kejanggalan.

Perlu dicatat, pengendalian intern bank adalah sepenuhnya tanggung jawab bank. Oleh karenanya, bila ada kerugian yang timbul akibat pengendalian intern bank, manajemen bank itulah yang harus bertanggung jawab. BI selaku otoritas harus memberikan assessment terhadap manajemen bank terkait dengan tidak diterapkannya pengendalian intern secara baik.*** 

Dimuat oleh Seputar Indonesia, Kamis, 7 April 2011