Pentingnya Indonesia Memiliki ‘Economic Intelligence Unit’

0
177

Di Indonesia, intelijen masih diidentikan sebagai akitivitas spionase atau penyelidikan secara rahasia dengan menggunakan agen-agen rahasia seperti yang biasa dilakukan lembaga intelijen negara. Padahal, sesungguhnya tidak demikian. Di bidang ekonomi, para ekonom yang melakukan kajian demi kepentingan intelijen ekonomi (economic intelligence unit/EUI) adalah orang-orang yang bekerja berdasarkan data dan fakta resmi. Data-data yang diolah sebagai bahan analisis pun berasal dari sumber resmi, bukan berasal dari data rahasia atau memperolehnya dengan menggunakan “agen rahasia’.

Kalau begitu apakah EIU sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang)? EIU memang mirip dengan litbang. Namun, kedudukan kedua unit ini memiliki perbedaan yang mendasar. Pertama, litbang melakukan penelitian satu topik tertentu secara mendalam dengan menggunakan data historis yang panjang untuk mengetahui tren agar diketahui masalah dan diambil solusinya untuk periode berikutnya. Sedangkan, riset EIU sifatnya quick responsive (respon cepat) yang diperlukan untuk mengambil kebijakan secara cepat dan tepat berdasarkan data yang faktual dan up to date.

Kedua, biasanya lembaga litbang melakukan kajian untuk tujuan inovasi produk atau kebijakan yang digunakan pengembangan bisnis (bagi perusahaan) yang sifatnya jangka panjang. Sedangkan, hasil riset EIU digunakan untuk menjawab atas situasi terkini dan pengaruh kebijakannya tidak bersifat jangka panjang.

Karena aktivitas dan manfaat hasil riset antara litbang dan EIU berbeda, sesungguhnya keberadaan keduanya sangat penting untuk mendukung kinerja institusi. Hasil litbang digunakan untuk meletakkan landasan kebijakan yang kuat di masa mendatang, sementara hasil riset EIU bermanfaat untuk menjaga kesigapan insitusi dalam menghadapi keadaan-keadaan tertentu yang bisa berbeda sekali dengan tren yang telah ditemukan dalam riset litbang.

Pengamatan penulis, tidak banyak institusi di Indonesia yang memiliki unit seperti EIU. Di swasta, EIU ini hanya membudaya di lembaga keuangan, itupun terbatas di industri perbankan, baik bank komersial maupun bank investasi (investment bank). Di industri perbankan sendiri hanya beberapa bank saja yang memiliki EIU ini seperti dengan ditemukannya satu profesi baru di bank, yaitu ekonom (economist). Ekonom di bank ini biasanya melakukan aktivitas riset untuk mengetahui dinamika ekonomi (global dan domestik) yang dimanfaatkan untuk kebijakan bank, seperti kebijakan suku bunga, pengendalian likuiditas, dan penempatan dana.

Bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah memiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, BPS ini tidak bisa dikategorikan sebagai EIU, karena fungsinya hanya sebagai penyuplai data. Data BPS tidak bisa bermakna apa-apa kalau tidak dicerna dengan menggunakan bahasa analisis. Pengguna data BPS (sekalipun pemerintah) tidak bisa langsung mengetahui apa sesungguhnya faktor dibalik terjadinya data tersebut. Untuk mengetahuinya, pengguna harus melakukan cross check dengan berbagai sumber lainnya. Makanya, untuk bisa memahami data BPS, pemerintah biasanya melakukan cross check dengan departemen terkait atau dengan industri langsung.

Data BPS juga memiliki time lag yang cukup lama, setidaknya dua bulan. Padahal, selama time lag , banyak peristiwa penting yang terjadi. Beda, misalnya, dengan BPS Amerika Serikat (AS), yang bisa menyajikan data secara real time. BPS AS, misalnya, bisa merilis data aktual tentang angka pengangguran hingga bulan terakhir. Sedangkan BPS kita, data pengangguran, tidak dirilis setiap bulan dan itupun bukan data faktual, melainkan data hasil survey.

Mungkin baru Departemen Keuangan (Depkeu) dan Bank Indonesia (BI) yang memiliki fungsi khusus sebagai EIU. Itupun, kalau saya amati, materi yang disajikan oleh EIU di Depkeu dan BI masih terbatas pada data-data makro, perbankan, dan fiskal. Antara BI dan Depkeu sendiri pernah ada kerja sama penyediaan data secara integrasi melalui Investor Relation Unit (IRU). Namun, entah kenapa informasi IRU ini kurang update lagi.

Penulis berpendapat, setiap departemen khususnya yang mengurusi ekonomi, wajib hukumnya memiliki EIU. Pemerintah harus lebih mengembangkan budaya untuk lebih cepat dalam merespon situasi. Keberadaan EIU ini juga dapat menjadi pemacu bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem data. Harus diakui, masalah akurasi data ini masih menjadi problem serius di pemerintah. Keberadaan EIU ini sekaligus juga untuk mengoptimalkan para peneliti di litbang departemen. Perlu diketahui, hampir setiap departemen memiliki litbang. Namun, perannya tidak optimal dan banyak penelitinya hanya meneliti untuk memperbanyak poin (cum) mereka melalui penulisan di jurnal ilmiah (bahkan sering asal jurnal ilmiah) demi kenaikan pangkat. Sedangkan, hasil penelitiannya tidak bisa dimanfaatkan oleh instansinya, karena tidak aktual (out of date).

Lebih dari itu, keberadaan EIU ini penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi negara. Indonesia ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa: pertambangan, energi, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, pariwisata, dan lain-lain. Tapi, karena kurangnya pemetaan potensi secara baik (karena lemahnya data dan analisis), kinerja ekonomi kita menjadi kurang optimal. Ironinya, justru asing yang lebih banyak memanfaatkan potensi ekonomi kita karena mereka sepertinya lebih tahu tentang potensi ekonomi Indonesia dibandingkan orang kita sendiri.

Salah satu faktor yang menyebabkan EIU ini tidak berkembang baik di pemerintah adalah karena mindset sebagian pejabat negara masih berfikiran bahwa EUI dan lembaga seperti litbang bukan fungsi pokok organisasi. Padahal, pekerjaan EIU adalah pekerjaan yang menuntut kecermatan, kejelian, dan itu hanya bisa dilakukan kalau para penelitinya fokus.

Mengingat keterbatasan sisi inilah, yang mendorong penulis untuk membentuk The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Salah satu fokus IEI adalah menyediakan data, informasi, dan analisis yang up to date terhadap situasi ekonomi global dan domestik, khususnya bagi dunia usaha. Tujuannya IEI melalui kajiannya adalah ingin membangun sense of business dan juga sense of crisis, agar pelaku usaha bisa menempatkan strategi dan kebijakannya secara tepat.

Memang harus diakui bahwa untuk membangun sistem intelijen ekonomi dibutuhkan investasi yang cukup mahal, terutama membangun sistem dan teknologi informasinya. Namun, mahalnya investasi tersebut biasanya hanya terbatas pada cost of initial. Dan selanjutnya, jika sistem sudah berjalan dengan baik, biaya operasionalnya relatif murah.

Dimuat Koran Seputar Indonesia (SINDO), Senin, 27 Juli 2009