Privatisasi BUMN Kembali Kontroversial

0
11

Sejak kasus privatisasi Krakatau Steel (KS) melalui metode initial public offering (IPO) menuai kritik, kini kebijakan privatisasi BUMN kembali dipersoalkan. Kasus IPO KS memang wajar dipersoalkan. Harga saham IPO KS yang ditetapkan sebesar Rp850 per lembar saham, ternyata jauh di bawah harga pasar yang mencapai Rp1.200-an per saham. Sehingga tidak mengherankan bila banyak pihak menduga ada sesuatu yang tidak beres dibalik penentuan harga IPO KS.

Namun, mendasarkan penilaian kelayakan harga saham IPO KS yang ditetapkan dibandingkan dengan harga yang terbentuk di pasar pada selang beberapa hari saja, juga tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Sebab, pasar modal kita saat ini sedang booming, sehingga harga yang terbentuk pun belum tentu mencerminkan fundamentalnya. Maraknyacapital inflow saat ini telah menyebabkan harga saham di pasar menjadi tidak rasional. Oleh karenanya, kita perlu waktu untuk menentukan apakah harga IPO KS yang ditetapkan terlalu murah atau tidak.

Jikadi kemudian hari terdapat indikasiketidakwajaran, saya kira BPK RI bisa mengambil inisiatif untuk melakukan audit khusus, tanpa harus menunggu ada permintaan institusi lain. Bapepamjuga bisa mengambil inisiatif yang sama. Sebagai regulator, Bapepam memang harus berdiri untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di pasar modal. Namun, Bapepam tetaplah organnya Menteri Keuangan yang sejatinya merupakan ultimate share holder BUMN. Nah, atas nama Menteri Keuangan inilah, Bapepam bisa mengambil inisiatif melakukan penyelidikan jika memang ada indikasi transaksi IPO KS merugikan negara akibat permainan pelaku pasar modal.

***

Terlepas kontroversi IPO KS di atas, kebijakan privatisasi BUMN saat ini memang perlu diformulasikan kembali. Metode privatisasi BUMN yang diambil pemerintah saat ini masihterbatas. Misalnya, setelahstrategic sale dihindari karena ada nuansa asingisasinya, seperti dalam kasus Semen Gresik (1998), JICT (1998), dan Indosat (2002), kini pilihannya jatuh ke IPO. Seolah, IPO adalah metode privatisasi yang pasti aman dari stigma asingisasi. Padahal, kalau kita lihat struktur kepemilikan saham BUMN yang diperdagangkan di bursa, ternyata mayoritas pemiliknya adalah asing. Jadi, tetap saja privatisasi BUMN apapun metodenya belum bisa lepas dari stigma asingisasi.

Setidaknya, terdapat dua hal dibalik terbentuknya situasi ini. Pertama, akibat struktur pasar modal kita yang liberal. Desain pasar modal kita tidak memungkinkan bagi investor domestik, khususnya investor ritel, bisa bertahan lama memegang portofolionya. Kekuatan dana asing yang besar,menyebabkan investor lokal tidak bisa berbuat banyak untuk menahan lebih lama saham yang dimilikinya. Terlebih lagi dalam setiap penjualan saham-saham BUMN kita, justru investor asing mendapat alokasi saham yang besar.

Kondisi ini sebenarnya bisa dicegah jikapasar modal kita mempraktekkan sistem klasifikasi. Praktek klasifikasi seperti ini telah diberlakukan di China yang membagi pasar modalnya dalam beberapa klasifikasi. Misalnya, ada pasar yang diperuntukkan secara khusus bagi investor domestik dan ada pasar bagi investor asing. Dengan klasifikasi seperti ini, dimungkinkan saham-saham BUMN tertentu hanya dimiliki oleh investor domestik. Dari sini jelas bahwa jika kita ingin membangun kebijakan privatisasi BUMN yang sehat, maka tidak hanya mendasarkan pada kebijakan privatisasi BUMN itu sendiri, melainkan juga harus membenahi pasar modal kita.

Kedua, stigma asingisasi bisa dikurangi manakala pemerintah melibatkan stakeholders BUMN secara maksimal dalam kepemilikan saham BUMN yang dijual. Dalam privatisasi KS misalnya, pemerintah bisa mengajak para customerKS untuk memiliki sahamnya. Dan dengan langkah ini, sesungguhnya privatisasi bisa menjadi alat kontrol yang efektif agar BUMN tetap menjaga komitmennya pada konsumen. Sebab, dengan memiliki saham, konsumen dapat hadir dalam setiap pertemuan yang melibatkan investor sehingga konsumen bisa bertanya langsung terhadap hal-hal yang terkait kepentingannya.

Privatisasi BUMN juga sering dianggap sebagai transaksi yang merugikan, karena nilai yang diperolehnyasering tidak mencerminkan nilai yang wajar. Dalam kasus penetapan harga IPO KS, sejatinya itu adalah kasus yang spesifik.Dikatakan spesifik karena di saat pasar modal booming dan kinerja KS cukup bagus, harga saham IPO-nya ditetapkan ternyata di bawah ekspektasi. Namun, dalam beberapa kasus, saham BUMN terpaksa dilego dalam kondisi pasar yang sedang jatuh, sehingga nilainyapun akhirnya di bawah ekspektasi. Melego saham BUMN dalam kondisi pasar sedang jatuh ini tidak bisa dihindari karena kebutuhan pendanaan bagi BUMN dan pemerintah.

Perlu diketahui, kebijakan privatisasi BUMN kita juga tergantung kepada keputusan politik DPR. Desain seperti inilah yang sering menimbulkan ketidakselarasan waktu antara keputusan politik DPR dibuat dengan waktu pelaksanaan privatisasi. Akibatnya, ketika persetujuan DPR telah didapat tidak jarang dijumpai momentum pasar bagi penjualan saham BUMN telah hilang. Sementara itu, karena mandat politik dan kebutuhan pendanaan bagi BUMN dan pemerintah harus dipenuhi, maka saham BUMN pun dilego dengan harga yang tidak maksimal.

Dari analisis di atas, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dibenahi dari kebijakanprivatisasi BUMN ini. Pertama, bagaimana menghilangkan stigma asingisasi dalam privatisasi BUMN. Perlu ditekankan disini bahwa tanggung jawab ini tidak hanya berada di Menteri BUMN, melainkan juga Bapepam. Kuncinya, sudah saatnya pasar modal kita memiliki mekanisme yang memungkinkan investor lokal memegang saham-saham kita dalam jangka panjang. Saya kira, model pasar modal sepertiditerapkan di China dapat dikembangkan pada pasar modal kita.

Kedua, hendaknya lebih banyak melibatkan stakeholder BUMN untuk memiliki saham BUMN yang diprivatisasikan, khususnya konsumen. Tujuannya adalah agar kepemilikan saham menyebar kepada investor ritel lokal.

Ketiga, perlu terobosan untuk mengatasi problem time lack keputusan politik. Dalam konteks ini, saya kira metode privatisisasi di Jerman dapat dijadikan model. Di Jerman, privatisasi BUMN dilakukan dengan dua langkah. Pertama, setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, pemerintah menjual saham BUMN-nya kepada Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), suatuholding company yang dimiliki Pemerintah Jerman. Kedua, KfWlantas mengelola BUMN yang dibelinya agar terjadi value added dan dijual ke publik ketika harganya sudah tinggi. Dengan skema ini, pemerintah Jerman sangat diuntungkan. Sebab, sebagian besar value added yang dihasilkan dari proses privatisasi BUMN kembali ke pemerintah. Dan dengan model ini, setiap penjualan saham BUMN dapat dilakukan pada momentum pasar yang baik.

Kesimpulannya, banyak cara yang dapat ditempuh agar privatisasi BUMN tidak selalu menimbulkan kontroversi. Namun, langkah-langkah yang saya usulkan diatas, jelas membutuhkan upaya bersama di berbagai bidang dan tentunya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ini mengingat, persoalan ini jelas tidak bisa diwujudkan oleh satu institusi saja.***

Dimuat oleh Republika, Senin, 22 November 2010