Problem Dibalik Tingginya Suku Bunga Kredit Perbankan

0
13

Suku bunga perbankan kini banyak mendapatkan sorotan. Sesuatu yang wajar, mengingat di tengah derasnya penurunan BI Rate, suku bunga kredit dirasakan masih tinggi. Berbagai upaya pun telah diusahakan agar suku bunga kredit turun. Terakhir, kita melihat Bank Indonesia (BI) telah memanggil 14 bank besar untuk membuat komitmen penurunan suku bunga. Seperti diketahui, BI Rate saat ini berada di level 6,5%, yang berarti secara kumulatif selama tahun 2009, BI telah menurunkan BI Rate-nya sebesar 250 basis poin (2,5%). Di sisi lain, selama tahun 2009 ini, respon suku bunga kredit lebih terbatas yaitu sekitar 24 basis poin.

Tingginya suku bunga kredit memang merisaukan, khususnya bagi dunia usaha. Tingginya suku bunga kredit jelas akan membuat cost of investment menjadi lebih mahal, yang secara nasional akan cukup mengganggu kinerja ekonomi nasional. Oleh karenanya, memang harus segera dicari solusi untuk mengatasi tingginya suku bunga ini. Ini mengingat, bila masalah suku bunga ini tidak segera ditemukan solusinya, stagnasi ekonomi yang kini terjadi bisa berlanjut. Namun demikian, solusi ini juga jangan sampai mengabaikan kepentingan perbankan.

Adalah juga tidak sepenuhnya benar bahwa tingginya suku bunga hanyalah akal-akalan bank untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui net interest margin (NIM) yang tinggi. Data menunjukkan, selama tahun 2009, NIM relatif stagnan dan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, posisi NIM saat ini justru lebih rendah. Per Juni 2009 ini, posisi NIM stagnan di level 5,55%. Dibandingkan posisi pada tahun-tahun sebelumnya, angka NIM ini lebih rendah, dimana pada akhir 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008, posisi NIM masing-masing sebesar 5,88%, 5,63%, 5,80%, 5,70%, dan 5,66%. Penurunan NIM dalam 5 tahun terakhir ini, terutama disumbang Bank Pembangunan Daerah (BPD), dimana NIM-nya turun dratis dari 10,45% pada akhir 2004 menjadi 7,91% pada Juni 2009.

 

Tingginya Biaya Dana

Perlu dipahami bahwa suku bunga kredit merupakan hasil akhir dari seluruh aktivitas yang terjadi dalam sebuah bank. Bunga kredit ditentukan dengan mempertimbangkan biaya dana (cost of fund ) yang harus dibayar bank untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Cost of fund perbankan saat ini rata-rata sekitar 10% dengan overhead cost sekitar 2%. Karena profit margin mencapai sekitar 2% dengan premi risiko 1%, maka wajar bila suku bunga kredit berada di kisaran 14-15%.

Tingginya cost of fund juga bisa dilihat dari besarnya rasio beban operasional dibanding pendapatan oeprasional (BOPO). Data per Juni 2009, rasio BOPO berada di level 87,77%. Angka ini telah menurun dratis bila dibanding posisi Januari 2009 yang mencapai 101%. Namun demikian, bila dibanding BOPO bank-bank di ASEAN, BOPO perbankan Indonesia tergolong tinggi.

Perbankan kita memang dalam kondisi sehat (solvency), namun tidak semua bank kita berada dalam kondisi likuid. Tidak hanya bank-bank kecil, sejumlah bank-bank besar pun mengalami kondisi tidak likuid ini dengan derajat yang berbeda-beda. Kondisi inilah yang menyebabkan persaingan memperebutkan dana diantara bank menjadi ketat, terutama sejak pertengahan 2008. Sehingga tidak mengherankan bila suku bunga simpanan (terutama deposito) mengalami kenaikan signifikan sehingga menaikkan biaya bunga yang tentunya akan menaikkan BOPO perbankan kita.

Perlu dicermati pula komposisi dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan bank. Per Juni 2009, komposisi DPK masih didominasi oleh dana berbiaya mahal (deposito) yang memegang porsi 47,27%, disusul tabungan 28,23%, dan giro 24,50%. Lalu, siapa pemilik dana mahal itu? Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), per Mei 2009, porsi dana dengan nilai nominal diatas Rp2 miliar (yang tidak dijamin LPS) mencapai 46% dari total DPK, walaupun hanya meliputi 0,14% dari total jumlah rekening. Pada umumnya, pemilik dana ini adalah institusi yang meminta bunga khusus (jauh diatas counter rate), karena tidak dijamin oleh LPS.

Selain itu, kebijakan fiskal khususnya yang terkait pembiayaan defisit APBN juga ikut mempengaruhi ketatnya likuiditas. Perlu diketahui, hingga Mei 2009, pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp99,4 triliun. Biaya penerbitan SBN pun sangat mahal, yaitu tingkat kupon sekitar 9,5%, jauh lebih tinggi dibanding dengan rata-rata suku bunga deposito, yang menyebabkan perebutan dana masyarakt menjadi ketat. Dengan kata lain, sisi fiskal yang secara agresif dalam menerbitkan SBN, turut andil dalam menciptakan situasi likuditas perbankan yang ketat yang kemudian mengerek tingkat suku bunga perbankan dalam level yang tinggi.

Strategi Penurunan Bunga Bank

Berdasarkan analisis di atas, lalu apa yang dapat dilakukan untuk mendorong penurunan suku bunga kredit bank secara lebih cepat? Penulis melihat bahwa komitmen 14 bank besar yang tergolong sebagai systematically important bank (SIB) untuk menurunkan suku bunga simpanan hingga 8%, akan membantu dalam menjinakan perang suku bunga dan sekaligus akan menurunkan suku bunga simpanan dan kredit. Ini mengingat, ke-14 bank besar tersebut merupakan market leader dengan market share untuk DPK lebih dari 50%. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menurunkan suku bunga simpanan tersebut?

Terkait dengan ini, terdapat beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan otoritas agar bunga bank bisa turun, yang dimulai dari suku bunga simpanan. Pertama, mengingat bahwa pemegang dana terbesar merupakan nasabah institusi yang tidak ter-cover penjaminan LPS, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan nilai penjaminan dari yang sekarang Rp2 milyar, menjadi tidak terbatas (unlimited). Strategi ini penting untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah institusi akan keamanan investasinya, sekaligus menurunkan suku bunga deposito.

Kedua, BI dapat memainkan instrumen moneter lainnya di luar BI Rate. Instrumen moneter lainnya tersebut adalah melalui pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM). Bank-bank, terutama bank kecil, saat ini dalam posisi yang kesulitan likuiditas sehingga butuh pelonggaran. Oleh karena, batasan minimal GWM memang perlu dikendurkan untuk meningkatkan likuiditas bank.

Ketiga, BI juga dapat menggunakan GWM yang dimilikinya untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan mekanisme pasar uang antar bank (PUAB). Caranya, BI dapat mempertimbangkan penggunaan instrumen GWM sebagai untuk pasokan likuiditas PUAB. Karena BI tidak bisa memainkan peran sebagai bank sebagaimana pelaku di PUAB, maka BI dapat menggandeng sejumlah bank (misalnya: 1 bank BUMN, 1 bank swasta, dan 1 BPD) untuk menjadi “vehicles” bagi BI. Tentunya, langkah terobosan ini membutuhkan regulasi yang jelas dan perlu dikomunikasikan secara baik.

Keempat, pemerintah perlu menaikkan daya tawarnya ketika menerbitkan SBN yaitu dengan cara menekan kupon dan required yield investor. Pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan suku bunga SBN yang tidak melebihi suku bunga penjaminan LPS. Dengan cara ini, pemerintah bisa mengurangi persaingan dengan perbankan dalam perebutan dana masyarakat. Selain itu, langkah ini menjadi insentif bagi perbankan untuk lebih ekspansif ke kredit, karena investasi di SBN semakin tidak menarik. Situasi ini pada akhirnya dapat mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya.***

Dimuat Koran Tempo, Senin, 31 Agustus 2009