Problematika Hubungan Kelembagaan BUMN*

0
68

Beberapa hari terakhir ini, pemberitaan terkait BUMN, khususnya yang menyangkut hubungan kelembagaan BUMN (termasuk Kementerian BUMN) khususnya dengan DPR tampak begitu dominan. Di sisi lain, isu-isu yang menyangkut kinerja BUMN seolah luput dari perhatian. Misalnya, apakah target laba BUMN tahun ini sekitar Rp145 trilyun tercapai? Bagaimana perkembangan restrukturisasi BUMN, seperti rightsizing (termasuk pembentukan holding company), privatisasi, serta likuidasi BUMN-BUMN yang sekarat? Apakah target-target ini masih on track?

Pada dasarnya, penting untuk memberikan perhatian besar pada hal-hal yang menyangkut hubungan kelembagaan BUMN. Tentunya, pembahasan ini semestinya menyangkut hal-hal yang substansial dan dengan target yang terukur. Sayangnya, seperti pemberitaan media massa, saya kira pembahasan isu hubungan kelembagaan ini masih sporadis dan cenderung politis. Kondisi ini, sesungguhnya tidak baik bagi BUMN dan juga institusi lain (khususnya DPR). Semoga saja, “kegaduhan” ini tidak akan menciptakan hubungan kelembagaan yang tidak kondusif, yang justru berpotensi menghambat agenda-agenda besar BUMN.

Banyak hal yang lebih substansial yang semestinya menjadi fokus perhatian terkait dengan pembenahan hubungan kelembagaan ini. Dalam berbagai kesempatan, hal ini telah saya tulis di harian Republika, meski terpisah dalam berbagai artikel. Setidaknya, pembenahan hubungan kelembagaan BUMN ini dapat kita lakukan pada tiga sisi: (i) hubungannya dengan Kementerian Keuangan selaku pemegang saham dan pemegang kekuasaan fiskal, (ii) dengan kementerian sektoral (teknis) terkait, dan (ii) hubungannya dengan institusi non pemerintah, khususnya DPR.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan UU Keuangan Negara, pemilik sesungguhnya BUMN adalah Menteri Keuangan. Kemudian, kepemilikan ini dikuasakan ke Menteri BUMN (melalui UU BUMN). Nah, model hubungan kepemilikan seperti ini ternyata masih menyisakan masalah: sejauh mana Menteri BUMN dapat mengeksekusi seluruh kebijakan dalam konteks dirinya sebagai pemegang kuasa kepemilikan BUMN?

Saya berpendapat, model hubungan kepemilikan seperti ini sejatinya baik. Karena memisahkan antara hal-hal yang terkait dengan aspek fiskal dan korporasi BUMN. Namun, saya melihat bahwa proses birokrasinya perlu disederhanakan dan diperjelas batas-batas kewenangannya. Karena faktanya, model ini masih menjadi penghambat proses restruktursasi BUMN. Sebagai contoh, proses restrukturisasi BUMN melalui program rightsizing, kalau pemerintah bersedia jujur, sesungguhnya belum mengalami kemajuan. Pembentukan holding BUMN, yang terbentuk baru holding BUMN Pupuk. Sedangkan, rencana pembentukan holding BUMN lainnya masih terhambat, salah satunya karena perizinan dari Menteri Keuangan.

Termasuk pula, adalah proses birokrasi dalam penentuan dividen BUMN. Dividen BUMN merupakan penerimaan penting bagi APBN. Karenanya, bagi APBN, penting ada kepastian proyeksi penerimaan dividen BUMN. Sedangkan bagi BUMN, juga penting adanya kepastian untuk kesinambungan usaha terutama untuk strategis bisnis ke depan. Karenanya, perlu dirumuskan kembali bagaimana proses birokrasinya, agar kepentingan yang sejatinya bertolak belakang ini dapat ditemukan jalan keluar.

Di luar masalah dividen, sejumlah BUMN juga masih menghadapi masalah terkait dengan piutang negara di BUMN (yang dulu disalurkan melalui subsidiary loan agreement/SLA). Beberapa BUMN saat ini kondisinya sekarat, salah satu penyebabnya adalah belum terselesaikannya status SLA ini. Tingginya utang SLA menyebabkan BUMN terkait tidak bankable, sehingga sulit mendapatkan pendanaan eksternal. Kenapa misalnya, SLA ini tidak dikonversi menjadi (modal) ekuitas pemerintah? Sehingga melalui konversi ini, laporan keuangan BUMN menjadi sehat kembali dan terdapat ruang bagi BUMN untuk mendapatkan pendanaan eksternal.

Hubungan kelembagaan BUMN dengan kementerian sektoral juga diperjelas. Ini mengingat, meski UU BUMN telah secara tegas mengatur bahwa pengelolaan korporasi BUMN merupakan kewenangan Menteri BUMN, namun sesungguhnya “intervensi” sektoral ke dalam kebijakan korporasi masih terasa. Hingga kini, sejumlah kementerian sektoral seolah masih menempatkan dirinya sebagai pemilik BUMN. Padahal, sejak berlakunya UU Keuangan Negara dan UU BUMN, pemilik BUMN adalah Menteri Keuangan yang dikuasakan kepada Menteri BUMN, bukan lagi menteri sektoral.

Sebagai contoh, dalam konteks kebijakan restrukturisasi korporasi BUMN, kementerian sektoral sejatinya tidak memiliki kewenangan untuk terlibat. Sehingga, tidak tepat bila kementerian sektoral menolak atau menyetujui rencana restrukturisasi korporasi BUMN (seperti pembentukan holding atau merger/akuisisi BUMN). Ini mengingat, restrukturisasi korporasi merupakan kewenangan Menteri BUMN. Hal yang sama juga berlaku dalam penentuan direksi/komisaris BUMN, yang juga merupakan kewenangan Menteri BUMN.

Terakhir, terkait hubungan kelembagaan BUMN dengan DPR, yang perlu diperjelas adalah sejauh mana DPR memiliki kewenangan masuk dalam kebijakan BUMN. Apakah kewenangan DPR terhadap BUMN sampai ke level kebijakan korporasi? Saya berpendapat, akan menjadi preseden kurang baik bila DPR, terlalu jauh masuk ke dalam hal-hal teknis korporasi BUMN. Kebijakan korporasi BUMN, semestinya merupakan kewenangan BUMN, karena merekalah yang lebih memiliki keahlian secara profesional untuk menjalankan kebijakan korporasi. Saya berpendapat, akan lebih elegan bila DPR fokus pada monitoring kinerja BUMN secara makro dan hal-hal yang menyangkut fiskal yang terkait dengan BUMN, seperti penentuan dividen, privatisasi BUMN, dan penyertaan modal negara (PMN).

Hal lain yang terkait dengan hubungannya dengan DPR adalah proses birokrasi terkait kebijakan privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi BUMN kini masih menjadi sorotan, khususnya yang menyangkut hasil privatisasi yang dinilai kurang optimal. Padahal, tidak optimalnya hasil privatisasi, seringkali juga disebabkan karena tidak match-nya antara persetujuan privatisasi dengan waktu (timing) dilakukannya privatisasi BUMN. Karenanya, perlu dipikirkan langkah terobosan untuk mengatasi problem time lack keputusan politik terkait dengan kebijakan privatisasi ini.

Dalam konteks ini, saya pernah mengusulkan kita dapat mengadopsi model privatisisasi di Jerman yang melaksanakan privatisasi BUMN dengan three step process: (i) persetujuan parlemen; (ii) BUMN dijual ke holding BUMN milik Jerman (KfW); dan (iii) KfW baru menjual saham BUMN tersebut ke pasar ketika harganya sudah tinggi (Republika, 22 November 2010 dan 30 Agustus 2007). Dengan skema ini, pemerintah Jerman sangat diuntungkan. Sebab, sebagian besar value added yang dihasilkan dari proses privatisasi BUMN kembali ke pemerintah. Dan dengan model ini, setiap penjualan saham BUMN dapat dilakukan pada momentum pasar yang baik.

Banyak hal memang yang masih harus diperbaiki terkait dengan hubungan kelembagaan BUMN ini. Oleh karena itu, seyogyanya kita tidak terjebak pada isu-isu sporadis, sedangkan di sisi lain banyak hal-hal fundamental BUMN yang luput dari perhatian. Jadi, mari kita kembali fokus!***

*Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Analisis ini dimuat di REPUBLIKA, Senin, 5 November 2012