Prospek Obligasi 2012

0
17

Pada tahun 2012, tampaknya akan menjadi momentum bagi kebangkitan pasar obligasi di Indonesia. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi optimisme ini. Namun, predikat investment grade (BBB-) yang di didapat Indonesia dari Fitch jelas akan menjadi faktor penting dalam mendongkrak emisi (penerbitan) obligasi baru selama tahun 2012.

Obligasi Negara

Pada tahun 2012, pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), baik di pasar domestik maupun pasar global untuk membiayai defisit APBN yang mencapai Rp124 trilyun. Penerbitan SBN tersebut antara lain berupa Surat Utang Negara/obligasi negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN, treasury bills), sukuk, maupun SBN yang diterbitkan di pasar internasional. Rencana penerbitan SBN (gross) selama tahun 2012 ditargetkan mencapai Rp240,32 trilyun.

 

Penulis memperkirakan target penerbitan SBN selama 2012 akan tercapai, karena dampak positif dari investment grade. Dengan kata lain, penerbitan SBN akan menjadi salah satu pilar penting bagi semaraknya pasar obligasi selama 2012. Hanya, pemerintah tampaknya akan “kesulitan” menentukan tingkat imbal hasil (yield ) yang tepat bagi SBN yang akan diterbitkan. Ini mengingat, dengan status investment grade tentunya akan memunculkan ekspektasi berupa penurunan ongkos (cost of fund) penerbitan SBN yang lebih rendah dibanding posisi saat ini. Padahal, si sisi lain, pemerintah tentunya juga perlu mempertimbangkan aspek lain dalam menentukan yield SBN yang mungkin menyebabkan penurunannya tidak bisa dratis sesuai ekspektasi.

Dalam menentukan yield yang tepat, pemerintah perlu melihat tingkat yield yang berlaku di pasar (domestik dan global).  Bila yield terlalu rendah, SBN kita akan ditinggalkan oleh para investor yang tentunya akan berdampak pada rendahnya penyerapan pasar. Perlu diketahui pula bahwa Ficth menaikkan peringkat Indonesia ke investment grade sejatinya adalah untuk surat berharga jangka panjang yang diterbitkan dalam nominal valas/US$ (foreign currency long-term senior debt). Hanya memang, sudah semestinya bila cost of fund untuk sovereign global bond turun, cost of fund untuk sovereign domestic bond juga turun.
Persoalannya, seberapa jauh cost of fund untuk sovereign global bond kita bisa turun? Ini mengingat, yield yang berlaku untuk sovereign global bond kita saat ini sejatinya telah berada di posisi selayaknya (price in) atau setara dengan obligasi investment grade. Perlu diketahui, sebelum kita investment grade, para investor telah menganggap Indonesia sebagai layak investasi, sehingga credit default swap (CDS) dan yield dari sovereign global bond kita sudah masuk peer group investment grade. Sebagai catatan, per 27 Desember 2011, CDS global bond Indonesia untuk tenor 10 tahun berada di level 258,06. Posisi ini jauh lebih rendah dari level tertinggi yang pernah dicapai yaitu 456,22 per 4 Oktober 2011. Hanya memang, posisi ini juga belum mendekati rekor terendah yaitu 181,68 pada 17 Juni 2011.

Obligasi BUMN dan Korporasi

Faktor lain yang diperkirakan akan turut menyemarakkan pasar obligasi Indonesia adalah adanya “insentif” dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian BUMN)  yang akan mendorong BUMN yang belum initial public offering (IPO) untuk menerbitkan obligasi. Tampaknya, melalui langkah ini Kementerian BUMN ingin mendorong BUMN menjadi lebih transparan, sekalipun  belum IPO. Sebab, melalui penerbitan obligasi, sejatinya BUMN tersebut “dipaksa” mengikuti protokol pasar modal (capital market protocol) selayaknya perusahaan yang telah IPO.

Penulis melihat, langkah ini merupakan terobosan (break through) positif  sebagai jalan keluar untuk mendorong BUMN menjadi lebih transparan di tengah sensitifnya isu privatisasi BUMN. Sebagai contoh, bila isu privatisasi terhadap Pertamina digulirkan misalnya, tentunya akan sangat sensitif bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Padahal, sebagai BUMN migas yang sedang melakukan transformasi menjadi national oil world class company, tentunya governance-nya harus mengikuti standar yang berlaku secara internasional. Dan biasanya hal itu bisa terjadi, bila perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan publik (go public). Nah, bagaimana kita bisa “memaksa” Pertamina agar mengadopsi standar governance yang berlaku internasional, bila tidak ada kewajiban publikasi atas corporate matters yang Pertamina kerjakan?

Beberapa BUMN non publik yang telah menerbitkan obligasi (terutama global bond) adalah PLN (tahun 2006) dan Pertamina (tahun 2011). Entah karena faktor “dorongan” dari Kementerian BUMN atau tidak, yang jelas kini sejumlah BUMN telah berencana menerbitkan obligasi di tahun 2012. Sebut misalnya, PTPN III bahkan baru saja menerbitkan obligasi jangka menengah senilai Rp200 milyar pada akhir Desember 2011. Kemudian, PLN juga diberitakan akan menerbitkan surat utang jangka menengah global (global medium term notes/GMTN) tahap kedua senilai US$1 miliar yang diperkirakan akan diterbitkan pada tahun 2012 (Bisnis, 28 Desember 2011). Diperkirakan, BUMN lainnya pun akan mengikuti langkah dari BUMN-BUMN ini.

Tidak hanya pemerintah dan BUMN yang akan menyemarakkan pasar obligasi pada tahun 2012, obligasi korporasi pun tampaknya akan ikut berperan dalam memanaskan pasar obligasi Indonesia. Pasca investment grade, kinerja pasar modal (khususnya pasar obligasi) Indonesia kini terbukti menjadi semakin positif. Sebagai bukti, jelang akhir tahun (27 Desember 2011), harga SUN meningkat. Indeks SUN membus rekor tertinggi sepanjang tahun 2011 di posisi 108,87. Konsekuensi dari tingginya harga SUN, yield SUN menjadi turun.

Bila penurunan yield SUN berlanjut, tentunya hal ini menjadi kurang menarik bagi investor pemburu SUN. Pada akhirnya, investor pun membutuhkan instrumen lain (namun tetap di obligasi) untuk pengalihan investasi mereka. Penulis kira, situasi ini pada akhirnya akan terbaca oleh korporasi yang sedang membutuhkan sumber pendanaan jangka panjang dan relatif murah untuk kepentingan ekspansi usaha dengan memanfaatkan situasi ini. Kemungkinannya, korporasi akan menerbitkan obligasi dengan premi risiko yang hampir sama dengan SUN, namun penetapan return-nya sedikit lebih tinggi dari SUN. Dengan kata lain, kini korporasi memiliki banyak alternatif sumber pendanaan, dan tidak bergantung lagi pada bank yang dinilai tingkat suku bunganya masih relatif tinggi.

Dari berbagai analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar obligasi di tahun 2012 diperkirakan akan lebih semarak dengan banyaknya obligasi baru yang diterbitkan. Namun demikian, faktor perimbangan dalam penerbitan obligasi antara kepentingan pemerintah dan korporasi (termasuk BUMN) harus diperhatikan agar tidak terjadi tindakan “saling bunuh” atau dalam bahasa ekonominya disebut “crowding out effect”. Ini penting, agar momentum investment grade ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.***

Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Analisis ini dimuat Bisnis Indonesia, Senin, 2 Januari 2012