RAPBN 2013 dan Upaya Penyehatan Fiskal*

0
12

RAPBN 2013 mengambil tema “Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal”. Melalui tema ini, pemerintah berkeinginan memacu pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga APBN yang sehat dalam rangka mewujudkan kondisi fiskal yang berkesinambungan (fiscal sustainability).

Kita sepakat bahwa salah satu fungsi APBN adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya tetap harus menjaga kesehatan fiskal. Tidak semestinya, upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dilakukan at all cost, yang justru membahayakan kesehatan APBN kita. Pertanyaannya, mengapa “kesehatan fiskal” menjadi tema dalam RAPBN 2013? Apakah memang terdapat indikasi fiskal kita mengarah pada kondisi yang tidak sehat?

Para ekonom biasanya mendefinisikan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) sebagai fiskal yang mampu mengimplementasikan berbagai kebijakan pemerintah dengan tetap mempertahankan stabilitas makroekonomi. Titik beratnya biasanya dengan menjaga agar rasio utang negara dan defisit fiskal terkendali. Berdasarkan konsensus, defisit fiskal harus dijaga tidak melebihi 3% dari PDB dan utang pemerintah tidak melebihi 60% dari PDB.

Secara teknis, Alex Krejdl (2006) mendefinisikan fiscal sustainability sebagai the present value of future primary surplus same as the current level of debt. Menurut Fuad Rahmani (2004), fiscal sustainability mensyaratkan dua hal: (i) keseimbangan primer (primary balance) harus surplus dan (ii) present value dari surplus keseimbangan primer tersebut harus sama dengan total utang pemerintah saat ini. Sedangkan keseimbangan primer merupakan selisih antara anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran di luar bunga dan cicilan utang.

Untuk menciptakan kesinambungan fiskal, Fuad (2004) berpendapat pemerintah perlu menyisakan semakin banyak pendapatan negara untuk keseimbangan primer (primary balance) agar dapat mengimbangi semakin besarnya tekanan fiskal. Sementara Krejdl (2006) berpendapat, untuk menjaga kesinambungan fiskal, maka ruang fiskal (fiscal space) dalam APBN harus cukup memadai untuk membiayai pengeluaran dan melunasi utang pemerintah. Kesimpulannya, kesinambungan fiskal itu ditandai dengan surplus keseimbangan primer yang relatif besar, tekanan fiskal yang relatif kecil, dan terdapat ruang fiskal yang memadai.

Nah, bagaimana dengan tingkat kesehatan fiskal kita saat ini? Studi yang dilakukan Syahrir Ika (2012) memperlihatkan bahwa kesinambungan fiskal dalam tujuh tahun terakhir trennya masih terjaga baik. Namun, dalam dua tahun terakhir, kondisinya cukup mengkhawatirkan dimana keseimbangan primer (primary balance) kita mengalami defisit sebesar Rp44,2 triliun (2011) dan Rp1,8 triliun (2012). Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah berkeinginan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (di atas 6%), tetapi kemampuan pendapatan negara untuk membiayai pertumbuhan tersebut semakin menurun, meski nilai pendapatan negara menunjukkan tren meningkat.

Salah satu persoalan utama APBN adalah tingginya beban subsidi energi. Di sisi lain, pendapatan perpajakan belum mampu dikumpulkan secara optimal, seperti terlihat dari rendahnya rasio perpajakan (tax ratio) terhadap PDB. Sayangnya, dalam RAPBN 2013, pemerintah ternyata masih mengalokasikan subsidi energi yang cukup tinggi.

Subsidi listrik dianggarkan Rp80,93 triliun, naik Rp15,927 triliun dari APBN-(P)erubahan 2012 Rp65,01 triliun. Namun, bila cadangan risiko energi (yang diperuntukkan listrik) sebesar Rp23 trilyun diperhitungkan pada APBN-P 2012, maka anggaran subsidi listrik pada RAPBN 2013 menurun sekitar Rp7 trilyun. Sementara itu, subsidi BBM, LPG, dan BBN dalam RAPBN 2013 tercatat Rp193,8 triliun, naik Rp 56,42 triliun dibandingkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp137,4 triliun. Sehingga, total anggaran subsidi energi RAPBN 2013 mencapai Rp274,74 triliun, lebih tinggi dibandingkan posisi dalam APBNP 2012 yang mencapai Rp202,4 triliun.

Dari postur RAPBN 2013, terlihat bahwa pemerintah belum tegas memperlihatkan komitmennya untuk mengurangi subsidi energi. Pemerintah memang berencana akan memberlakukan kenaikan tarif listrik secara otomatis setiap tiga bulan sebagai upaya untuk mengurangi subsidi listrik. Namun, jumlah pengurangan subsidi listrik yang diperoleh jauh lebih kecil dibanding kenaikan subsidi BBM.

 

Masih tingginya beban subsidi energi pada RAPBN 2013 ini, tentu akan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pertama, bagaimana realisasi proyek listrik 10.000 MW yang diharapkan dapat mengurangi beban subsidi listrik akibat faktor BBM itu? Kedua, bagaimana kelanjutan program pengendalian konsumsi BBM yang seharusnya dicanangkan sejak 2010, tetapi baru dimulai pada tahun 2012 itu?

Perlu diketahui bahwa dalam dua tahun terakhir ini, sesungguhnya komponen migas dalam APBN kita trennya sudah negatif. Artinya, seluruh pendapatan yang berasal dari migas dibandingkan seluruh pengeluaran yang terkait dengan BBM selisihnya sudah negatif. Berdasarkan studi Hidayat Amir (2012), pada APBN 2011 selisih negatif ini diperkirakan mencapai Rp60,8 trilyun dan pada 2012 ini diperkirakan mencapai Rp39,3 trilyun. Karenanya, agar komitmen mewujudkan kesehatan fiskal ini tidak sekedar retorika, maka perlu ada langkah konkret terkait dengan pengurangan subsidi BBM ini.

Kekhawatiran terkait dengan keberlanjutan fiskal ini, semestinya menjadi perhatian, termasuk DPR. DPR, misalnya, perlu memahami situasi yang dihadapi APBN saat ini. Dengan kata lain, semestinya DPR pun memberikan ruang gerak yang cukup bagi pemerintah terkait dengan kebijakan pengurangan subsidi energi. Demikian pula, pemerintah pun harus konsisten menjalankan program-program pengurangan beban subsidi energi ini. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, misalnya, harus dijalankan secara konsisten tanpa melihat apakah saat ini sedang terjadi tekanan terhadap harga minyak atau tidak.

Optimalisasi pendapatan negara juga harus dilakukan. Tax ratio kita (tanpa memperhitungkan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari sumber daya alam) diperkirakan baru mencapai 11,9% (2012) dan 12,7% (2013). Peningkatan penerimaan perpajakan utamanya perlu dilakukan dengan menutup peluang terjadinya kebocoran. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya PNBP sumber daya alam yang memberikan kontribusi sekitar 20-30% terhadap penerimaan dalam negeri, juga perlu dioptimalkan. Caranya, yaitu dengan melakukan renegosiasi kontrak-kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan. Blok-blok migas yang telah habis kontraknya harus diambil pemerintah. Termasuk pula pemerintah perlu mengambil alih saham-saham yang didivestasikan oleh perusahaan pemegang kontrak karya.

Kombinasi berbagai langkah melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman alokasi belanja inilah yang akan membantu pemerintah mewujudkan kesehatan fiskal. Melalui berbagai langkah ini, APBN tidak hanya sehat, tetapi juga mampu meningkatkan alokasi belanja yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.***

*)Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (www.iei.or.id). Analisis ini dimuat Bisnis Indonesia, Jum’at, 24 Agustus 2012).