Rupiah Melemah? Tak Usah Panik!*

0
181

Nilai tukar Rupiah yang belakangan ini melemah, menembus Rp11.000 per Dollar Amerika Serikat (AS), telah membuat sebagian kalangan panik. Berbagai spekulasi berkembang. Salah satunya, muncul spekulasi bahwa kondisi ini akan menuju kondisi krisis seperti 1998. Saya mengatakan, spekulasi tersebut berlebihan. Kita memang harus waspada, namun tidak ada alasan bagi kita untuk berspekulasi seperti pada krisis 1998.

Pelemahan nilai tukar Rupiah sesungguhnya merupakan hal yang harus terjadi. Sebelum tembus di atas Rp10.000 per dollar AS, sesungguhnya nilai tukar Rupiah terlalu kuat (over valued). Penguatan nilai tukar Rupiah ini juga dapat dimengerti. Pertama, kondisi internal kita cukup baik. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonominya pada level yang relatif tinggi (di atas 6 persen per tahun) serta inflasi yang relatif rendah dan stabil.

Kedua, kondisi eksternal sejak 2008 memang tidak baik. Krisis ekonomi di AS dan Eropa telah mendorong para pemilik modal eksodus dari AS dan Eropa. Para pemilik modal (jangka pendek) tersebut umumnya menaruh uang mereka di emerging markets (termasuk Asia) yang sedang mengalami pertumbuhan. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi tujuan penempatan modal tersebut. Sehingga, tidak mengherankan bila sebelum tahun 2013 ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) maupun harga obligasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia maupun korporasi di Indonesia mengalami kenaikan.

Dengan kondisi seperti itu, wajar Rupiah “diganjar bonus” berupa penguatan nilai tukarnya. Namun, kinerja ekonomi yang positif sebelum 2013, sesungguhnya telah menimbulkan implikasi lain yang kini berujung pada pelemahan nilai tukar Rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sebagian besar disumbangkan oleh faktor domestik, khususnya sektor konsumsi rumah tangga (masyarakat). Sekitar 60 persen dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang berhasil dibentuk merupakan sumbangan dari konsumsi rumah tangga.

Tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga ini, ternyata berimplikasi pada peningkatan impor. Perlu diketahui, jumlah kelas menengah di Indonesia cukup besar, sekitar 50 juta jiwa. Seiring besarnya kelas menengah Indonesia, konsumsi masyarakat juga meningkat. Penjualan kendaraan bermotor setiap tahunnya juga meningkat. Implikasinya, konsumsi BBM juga mengalami peningkatan. Karena kebutuhan BBM di dalam negeri tidak bisa diproduksi sendiri seluruhnya, maka impor BBM pun harus dilakukan. Dan tren impor BBM dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga disumbangkan oleh sektor investasi. Tingginya investasi juga berdampak pada peningkatan impor karena industri kita tidak bisa memenuhi permintaan barang modal yang dibutuhkan untuk kegiatan investasi. Implikasinya, impor barang modal kita membengkak.

Sayangnya tingginya impor tidak bisa diimbangi oleh ekspor kita. Ekspor minyak kita menurun. Ekspor non migas kita sebagian besar berasal dari ekspor komoditas, seperti hasil tambang dan perkebunan. Seiring dengan krisis ekonomi dunia, permintaan dan harga komoditas dari Indonesia menurun. Implikasinya, secara agregat ekspor kita melemah sehingga tidak mampu mengimbangi peningkatan impor. Untuk pertama kalinya sejak 1961, tahun 2012 lalu neraca perdagangan (ekspor impor) Indonesia mengalami defisit.

Inflasi yang rendah selama beberapa tahun terakhir juga bukan terjadi secara kebetulan. Kebijakan penundaan kenaikan harga BBM, yang semestinya dilakukan tahun-tahun sebelumnya, telah menyebabkan kenaikan harga secara normal (inflasi) “terpaksa” tertahan. Namun, sadarkah kita bahwa biaya untuk “mengongkosi” inflasi yang rendah tersebut sesungguhnya sangat mahal? APBN harus mensubsidi harga BBM lebih dari Rp212 triliun pada APBN 2012. Dampak lanjutannya, karena pemerintah tidak segera menaikkan harga BBM, konsumsi BBM meningkat dratis sehingga impor BBM pun meningkat. Implikasinya, neraca perdagangan seperti telah dijelaskan di atas mengalami defisit.

Kalau kini nilai tukar Rupiah melemah, sesungguhnya hal ini dapat disebut sebagai koreksi “normal” akibat kebijakan yang “tidak normal” yang terjadi sebelumnya. Nilai tukar Rupiah selama ini over valued. Maka, sekarang harus dikoreksi agar terbentuk nilai tukar yang wajar. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM pada Juni lalu, waktunya sudah terlambat dan situasinya juga tidak tepat karena tren inflasi memang sedang meningkat, sekalipun tanpa ada kenaikkan harga BBM. Pada bulan Juli lalu, inflasi bulanan mencapai di atas 3,29 persen sehingga, inflasi tahunannya (year on year/yoy) mencapai 8,61 persen. Di negara manapun, ketika inflasi tinggi, nilai tukar mata uangnya memang akan cenderung melemah. Dan inilah yang kini terjadi pada Rupiah.

Faktor eksternal juga turut mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah saat ini. Dahulu, Rupiah menguat karena krisis global terjadi tahun 2008. Dalam rangka memulihkan perekonomiannya, otoritas ekonomi di AS dan Eropa melakukan kebijakan uang longgar (easy money). Pemerintah dan bank sentralnya menginjeksi dana besar-besaran ke perekonomiannya. Implikasinya, suku bunga mereka sangat rendah, sehingga tidak menarik bagi para pemilik modal berinvestasi di AS dan Eropa.

Meski krisis global belum sepenuhnya pulih, ekonomi AS kini menunjukkan tanda-tanda membaik. Kondisi ini pun direspon oleh pihak otoritas, khususnya bank sentralnya, dengan mengurangi kebijakan uang longgarnya. Bila sebelumnya, bank sentral AS membeli obligasi yang diterbitkan pemerintah dan korporasi AS dalam jumlah besar (sekitar USD85 miliar per bulan), maka saat ini rencananya akan dikurangi secara bertahap (tapering). Implikasinya, suku bunga di AS akan terkerek naik, yang pastinya mendorong para pemilik modal balik lagi ke AS. Kondisi inilah yang menyebabkan nilai tukar dollar AS menguat dan mata uang lainnya (termasuk Rupiah) melemah.

Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah saat ini adalah hal yang wajar. Nilai tukar Rupiah memang harus terkoreksi. Saya kira, tentu tidak relevan bila Rupiah kini “dipaksa” kembali ke level di bawah Rp10.000. Saya kira, mengembalikan nilai tukar Rupiah di level Rp10.000 hingga Rp10.500 per dollar AS akan dapat diterima secara baik oleh otoritas ekonomi maupun pelaku usaha.

Dalam jangka pendek, tentunya tidak banyak pilihan yang dimiliki oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk bisa mengembalikan nilai tukar Rupiah pada level yang “seharusnya”. Di banyak kasus, dalam situasi seperti ini, sesungguhnya yang paling berperan adalah kemampuan membangun kepercayaan (trust) pasar terhadap manajemen pengelolaan kebijakan ekonomi. Di samping tentunya, kebijakan dalam jangka menengah dan panjang juga tetap harus dipersiapkan.

Kita memiliki modal yang kuat untuk dapat mengembalikan nilai tukar Rupiah pada level yang sewajarnya. Fundamental ekonomi kita relatif baik. Potensi ekonomi Indonesia tentunya bisa menjadi daya tarik bagi pemilik modal untuk kembali menaruh “dollarnya” ke Indonesia. Nah, tinggal bagaimana otoritas ekonomi kita bisa membangun trust tersebut. Jadi, mari kita tunggu.***

*Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Artikel ini telah dimuat REPUBLIKA, Senin, 2 September 2013.