Strategi Pengelolaan BUMN Di Masa Mendatang

0
15
grafik1

Dalam dua tahun ini, kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Laba BUMN berhasil meningkat secara signifikan dan tingkat kerugian BUMN juga berhasil diturunkan dalam jumlah yang signifikan pula. Berdasarkan data, terlihat bahwa laba BUMN pada tahun 2006 mencapai lebih dari Rp53 triliun atau meningkat sebesar 25% dibandingkan tahun 2005 yang mencapai Rp42 triliun. Sementara itu, nilai rugi dari BUMN yang mengalami kerugian pada tahun 2006 mengalami penurunan tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu sekitar 46% dibandingkan tahun 2005 yang sebesar Rp6,5 triliun menjadi tinggal sekitar Rp3,45 triliun pada tahun 2006 (lihat Grafik 1 dan Grafik 2).

Tentunya, peningkatan dalam kinerja BUMN ini merupakan hal baik, terutama bagi BUMN di tengah terpaan tudingan bahwa BUMN kita tidak efisien, lekat dengan korupsi dan suara miring lainnya. Namun, prestasi tersebut tidak berarti bahwa kiprah BUMN telah sepenuhnya on the track. Mengaju pada praktek pengelolaan BUMN di negara lain, masih banyak hal yang perlu dibenahi agar kinerja BUMN dapat lebih ditingkatkan.

Independensi BUMN
Independensi dalam pengelolaan BUMN merupakan hal yang mutlak. Selama ini, keberadaan BUMN telah diatur secara khusus (lex spesialis) melalui Undang-undang (UU) No. 19/2003. Sifat lex spesialis ini diperkuat oleh Fatwa Mahkamah Agung (MA) Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Fatwa MA tersebut menyatakan bahwa “UU No. 19/2003 merupakan UU khusus (lex spesialis) dan Modal BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”.

Namun sayang, sifat kekhususan ini ternyata tidak berpengaruh banyak terhadap peningkatan independensi dalam pengelolaan BUMN. Dalam banyak kasus, perlakuan terhadap BUMN, khususunya terhadap BUMN berbentuk Persero masih seperti layaknya institusi pemerintah. Pengalaman penulis ketika menyaksikan berbagai rapat-rapat antara DPR RI dengan Pemerintah maupun dengan BUMN, misalnya, seringkali anggota DPR terlalu masuk mencampuri urusan kebijakan internal BUMN. Bahkan, dalam beberapa kasus, DPR ikut menentukan keputusan internal BUMN.

Dengan situasi seperti ini, tidak dapat sepenuhnya disalahkan bila akhirnya BUMN kita tidak dapat memainkan perannya secara optimal. Oleh karenanya, bila kita menginginkan BUMN berkinerja lebih baik dan mampu bersaing dengan swasta baik di tingkat nasional dan regional, sudah saatnya dilakukan moratorium atas intervensi politik dengan membatasi masuknya unsur kepentingan politik dalam tubuh BUMN.

Untuk mendukung independensi BUMN, desain institusi pengelola BUMN ke depan juga perlu ditinjau ulang. Penulis berpendapat bahwa dengan menjadikan institusi pengelola BUMN menjadi bagian dari pemerintah, memang sulit menghindarkan BUMN menjadi sasaran intervensi politik. Oleh karenanya, mengacu pada praktek di negara lain yang sukses dalam mengelola BUMN-nya, seperti Singapura, Malaysia, dan China, perlu dipikirkan mendesain ulang status Kementerian BUMN menjadi lembaga profesional dengan kewenangan yang memadai untuk mengelola secara penuh portofolio BUMN.

Di China, misalnya, untuk mencegah intervensi politik ke BUMN, pemerintah China membentuk SASAC yang independen pada Maret 2003. SASAC mengendalikan sekitar 127.000 BUMN (posisi tahun 2005) dan diberi mandat untuk mengelola portofolio BUMN tanpa terikat harus menyetorkan hasil dividen ataupun privatisasi BUMN kepada pemerintah. SASAC memiliki keleluasaan atas penggunaan dana hasil dividen ataupun privatisasi BUMN, yang biasanya digunakan untuk kepentingan investasi BUMN yang dikelola SASAC (lihat tabel).

Urgensi Rightsizing

Perlu diketahui bahwa meskipun kinerja BUMN mengalami peningkatan, namun hasilnya masih belum optimal sebagaimana tercermin dari tingkat return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) yang masih rendah. Kemudian, pertumbuhan aset BUMN sebagian besar dibiayai dari hutang, sedangkan modal perusahaan tumbuh lebih lambat. Sementara itu, peningkatan dividen yang disetor ke APBN disamping karena perbaikan keuntungan BUMN, juga  karena kebijakan pemerintah untuk meningkatkan dividend pay out ratio dari rata-rata 20% sebelum krisis moneter 1997 menjadi sekitar 40% (setelah krisis moneter), bahkan beberapa BUMN dikenakan pay out ratio sebesar 50%.

Melihat kondisi tersebut, maka kebijakan rightsizing semakin relevan dan penting untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembinaan BUMN. Kebijakan rightsizing dimaksud adalah restrukturisasi BUMN melalui pembentukan holding, merger/akuisisi, stand alone, likuidasi, dan privatisasi. Terlebih lagi, dari 139 BUMN, 22 BUMN terbesar diantaranya menguasai sekitar 90% dari aset, ekuitas, dan penjualan,  serta hampir 80% dari laba bersih seluruh BUMN.

Namun, akibat ketiadaan independensi yang memadai baik bagi BUMN maupun institusi pengelola BUMN, akhirnya BUMN tidak memiliki waktu yang cukup dalam menjalankan program restrukturisasinya. Di tambah lagi dengan tidak adanya komitmen yang kuat dari jajaran pemerintah, program rightsizing ini akhirnya hanya menjadi dokumen akademik yang tidak terimplementasikan secara baik. Implikasinya, upaya perbaikan terhadap BUMN masih bersifat parsial, tidak menyentuh aspek substansial bahwa BUMN kita saat ini belum efisien baik dari sisi jumlah maupun kinerja.

Mengacu pada praktek yang berlaku di negara lain, ketegasan dari seluruh jajaran di pemerintah (Presiden dan jajarannya), DPR, institusi negara lainnya, dan seluruh jajaran di BUMN tentang kebijakan rightsizing BUMN ini jelas mutlak diperlukan. Di China, misalnya, berlaku doktrin “grasp the large and let go of the small” (zhua da fang xiao) dalam pengembangan BUMN-nya. Artinya, China akan mempertahankan BUMN besar dan akan melepas BUMN-BUMN kecil. Dan implementasi atas doktrin ini begitu kuat karena didukung oleh komitmen dan kepemimpinan yang kuat pula dari semua pihak.

Kebijakan yang diambil terhadap BUMN besar, seperti Shanghai Baosteel Group Corporation (perusahaan baja terbesar di China) dan China Petroleum & Chemical Corporation atau Sinopec (perusahaan minyak terbesar di Asia) adalah mempertahankan kepemilikan mayoritas pemerintah. Atas BUMN ini dilakukan berbagai upaya korporatisasi dan privatisasi secara parsial untuk masuknya investor baru yang bisa membawa perubahan dalam budaya kerja perusahaan. Langkah korporatisasi tersebut misalnya dilakukan dengan membentuk holding company ataupun merger/akuisisi.

Sementara itu, bagi BUMN kecil dilakukan upaya pelepasan atas mayoritas saham pemerintah kepada publik melalui initial public offering (IPO). Tidak mengherankan bila saat ini, jumlah perusahaan yang listing di bursa efek China meningkat dratis.

Catatan Akhir

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa paradigma dan desain pengelolaan BUMN ke depan harus diubah. Dalam jangka pendek ini, independensi pengelolaan BUMN harus ditegakkan. Oleh karenanya, agar kinerja BUMN dapat lebih ditingkatkan lagi, semua pihak harus konsisten pada UU No. 19/2003.

Sementara itu, model pengelolaan BUMN dengan menempatkan institusi BUMN dan pengelola BUMN menjadi bagian dari pemerintah, itu sama saja dengan menjadikan BUMN sebagai institusi birokrasi dan pemerintah, bukan sebagai institusi bisnis yang seharusnya diperankan BUMN. Kondisi inilah yang akhirnya membuka peluang bagi siapa saja yang mengaku sebagai stakeholders BUMN untuk dapat melakukan intervensi terhadap BUMN. Oleh karenanya, sudah saatnya bila desain institusi pengelola BUMN ditata ulang dengan mengacu pada best practices yang berlaku di negara lain. Konsekuensinya, berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMN, memang harus direvisi ulang. Wallahu ‘alam Bishowab.***

 

Tabel: Model Pengelolaan BUMN di Beberapa Negara

No.

Negara

Model Pengelolaan

1.

Singapura

  • Pemerintah Singapura mendirikan Temasek pada 25 Juni 1974. Temasek adalah sebuah investment company yang mengelola asset-assetnya berdasarkan commercial basis yang sebelumnya dipegang oleh pemegang sahamnya, yaitu Menteri Keuangan.
  • Pembentukan Temasek merupakan komitmen pemegang saham atas investasi-investasi yang telah ditanamkannya untuk dikelola secara komersial, sehingga jelas peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulasi-regulasi pasar.

2.

Malaysia

  • Pemerintah Malaysia mendirikan Khazanah Nasional pada 3 September 1993 sebagai badan hukum berbentuk PT berdasarkan the Companies Act 1965.
  • Modal saham Khazanah Nasional dimiliki Menteri Keuangan, kecuali satu saham yang dimiliki oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan  (the Federal Land Commissioner).
  • Khazanah merupakan investment holding milik Pemerintah Malaysia yang diamanahkan untuk (i) mengelola asset-asset komersial milik Pemerintah dan melakukan investasi strategis; (ii) membangun industri strategis di Malaysia; serta (iii) mendukung perkembangannya secara objektif untuk memajukan kepentingan ekonomi jangka panjang Malaysia.

3.

China

  • Pemerintah China membentuk SASAC pada Maret 2003. Pembentukan SASAC dimaksudkan untuk menjamin bahwa reformasi BUMN di China akan dipimpin oleh suatu institusi yang diberi wewenang untuk menegakkan hak pemegang saham.
  • Peran penting dari SASAC adalah mempercepat penyesuaian kembali peran BUMN, melaksanakan transformasi korporatisasi atas BUMN yang belum dikorporatisasi, menggunakan hak-hak Negara sebagai pemegang saham atas perusahaan yang sudah ditransformasikan, termasuk BUMN dengan kepemilikan penuh 100%, perusahaan dengan kendali mayoritas di atas 51%, dan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang minoritas, dan membangun mekanisme cek and balance antara pemilik dan manajemen guna menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih efektif.

Sumber: diolah dari situs Temasek, Khazanah, dan SASAC

 

Dimuat REPUBLIKA, Senin, 30 April 2007