Tantangan Menkeu Baru*

0
16

Teka-teki siapa yang menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) definitif terjawab sudah. Kemarin (20 Mei), Presiden akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Chatib Basri untuk mengemban tugas sebagai Menkeu. Saya kira, ini adalah tugas yang tidak mudah bagi Chatib Basri. Ini mengingat, baru saja menduduki jabatan sebagai Menkeu, Chatib Basri sudah harus menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Dapat dikatakan bahwa Chatib Basri berada dalam momentum yang kurang kondusif. Bisa jadi, istilah “the right man on the wright place, but the wrong time” akan berlaku pada Chatib Basri. Kenapa saya katakan begitu?

Pertama, sebagai Menkeu baru tugas pertama Chatib adalah dirinya harus mampu menyukseskan revisi APBN 2013. Revisi APBN 2013 harus dilakukan, karena berbagai target dalam APBN 2013 diperkirakan tidak tercapai. Realisasi penerimaan perpajakan diperkirakan Rp40 triliun di bawah target, pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan lebih rendah, serta belanja negara diperkirakan melampaui plafon bila tidak dilakukan pengurangan subsidi energi serta efisiensi anggaran. Agar sukses dalam melakukan revisi APBN, Chatib Basri harus mampu “menjinakan” DPR. Sayangnya, Chatib Basri belum memiliki pengalaman yang telah teruji ketika harus mengadapi DPR.

Kedua, mengelola Kementerian Keuangan bukanlah sekedar mengelola kebijakan fiskal dalam konteks makro. Menkeu juga harus melakukan hal-hal yang bersifat mikro teknis dalam rangka meraih tujuan makronya: berjalannya kebijakan fiskal. Satu hal yang patut dicatat, tahun 2012 lalu, kontribusi belanja pemerintah (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tidak hanya kecil tetapi pertumbuhannya juga menurun. Tahun lalu, belanja pemerintah hanya tumbuh 1,2% jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2011 yang tumbuh 3,2%. Tidak hanya itu, kontribusi pertumbuhan dari sisi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga turun, yaitu dari 0,3% (2011) menjadi 0,1% (2012).

Rendahnya kontribusi dan pertumbuhan belanja pemerintah tersebut, penyebab utamanya adalah realisasi belanja pemerintah yang rendah. Persoalannya, rendahnya realisasi belanja pemerintah ini lebih banyak disebabkan oleh persoalan teknis, seperti mekanisme pencairan anggaran antar kementerian yang belum sepenuhnya lancar. Di sinilah tantangannya bagi Chatib Basri yang notabene dikenal sebagai ekonom yang lebih banyak berkecimpung pada tataran macro policy. Chatib Basri harus segera “melengkapi” dirinya dengan pemahaman teknis mikro agar dapat melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi bottleneck yang terjadi dalam mekanisme anggaran.

Ketiga, Chatib Basri menjadi Menkeu pada saat perekonomian kita sedang memasuki musim politik, khususnya menjelang 2014. Pada umumnya, memasuki tahun politik ini, kebijakan ekonomi yang diambil berpotensi hanya didasarkan pada kepentingan jangka pendek serta lebih cenderung populis. Di sinilah tantangannya. Ini mengingat, Chatib Basri selama ini dikenal sebagai ekonom yang idealis, tidak terlalu suka dengan kebijakan populis. Tentunya, akan banyak tuntutan, bahkan mungkin tekanan yang dapat berasal dari berbagai pihak yang harus dihadapi Chatib Basri dalam mengelola kebijakan fiskalnya. Bisa jadi, ini akan menjadi atmosfir yang “asing” bagi Chatib Basri, meskipun sebelumnya dirinya pernah menjalani “masa-masa percobaan”, baik pada saat sebagai staf khusus Menkeu (di era Sri Mulyani Indrawati) maupun pada jabatan sebelumnya sebagai Kepala BKPM.

Keempat, Chatib Basri juga dihadapkan pada tantangan perekonomian yang tidak ringan. Saat ini, kita masih dihadapkan pada krisis global (terutama Eropa) yang ternyata masih jauh dari pulih. Tidak hanya di Eropa, negara-negara di Asia juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dua negara besar Asia yang menjadi salah satu tujuan utama ekspor kita: India dan China, kini pertumbuhannya melambat. Kondisi ini, tentunya mengancam prospek ekspor Indonesia.

Dari sisi internal, perekonomian kita juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Sejak kuartal II 2012, laju pertumbuhan ekonomi kita cenderung menurun. Kinerja neraca pembayaran kita juga cenderung melemah, dan puncak pelemahan tersebut terlihat pada kinerja neraca pembayaran kita pada kuartal I 2013 lalu yang mengalami defisit US$6,6 miliar. APBN kita juga menghadapi masalah yang serius. Tingginya subsidi BBM membuat APBN 2013 terasa pincang, karena alokasinya yang tidak seimbang antara anggaran untuk belanja modal (termasuk infrastruktur), serta sektor-sektor lain yang lebih produktif.

Kombinasi problem neraca pembayaran dan APBN inilah yang kemudian menekan nilai tukar Rupiah serta menurunkan outlook perekonomian kita. Sehingga tidak mengherankan bila lembaga pemeringkat internasional, Standard & Poor’s (SP), awal Mei lalu menurunkan outlook utang kita. Mampukah Chatib Basri melalui kebijakan fiskal yang dipegangnya mengubah kondisi tersebut ke prospek yang lebih baik? Pertanyaannya inilah yang menjadi keraguan sebagian kalangan atas penunjukkan Chatib Basri tersebut.

Namun demikian, Chatib Basri juga memiliki eksposur yang cukup yang diperlukan oleh Presiden sebagai Menkeu. Chatib Basri pernah terlibat dalam penyusunan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada saat pemerintah menempuh kebijakan kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Dan terbukti, kebijakan BLT tersebut efektif mengobati dampak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut pada rakyat miskin.

Bisa jadi memang salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Chatib Basri adalah untuk mengamankan rencana kebijakan kenaikan harga BBM, sekaligus untuk memastikan ketepatan kebijakan Bantuan Langsung Swadaya Masyarakat (BLSM), atau bentuk lain dari BLT, agar betul efektif dalam menahan dampak negatifnya pada rakyat miskin.

Chatib Basri, selain cakap dan kompeten di bidang kebijakan makro fiskal juga memiliki relasi yang baik dengan lembaga-lembaga internasional. Relasi ini tentunya positif dalam menjaga agar eksposur Indonesia tetap positif di mata internasional.

Kesimpulannya, Chatib Basri adalah orang kompeten untuk menjalankan perannya sebagai Menkeu dalam konteks pengelolaan kebijakan fiskal. Tinggal bagaimana dirinya mampu menutupi beberapa kekurangannya, khususnya hal-hal yang bersifat mikro teknis, relasinya dengan parlemen, agar visi dirinya di bidang kebijakan fiskal tidak mengalami hambatan di tataran implementasi. Selamat bertugas, Menkeu baru. Saya tahu tugas berat sudah menantimu.***

 

*Artikel ini dimuat oleh Koran Sindo, Selasa, 21 Mei 2013.