Tesis Sargent, Krisis Global, Dan Urgensi UU JPSK*

0
60

Pada 26 September 2012, Thomas J. Sargent, pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 2011, akan memberikan paparannya dalam seminar “Banking Industry in An Extremely Dynamic World: Becoming Prosperous & Proper” yang diadakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tentu menarik bila kedatangan Sargent ini dikaitkan dengan situasi saat ini. Sargent adalah professor di bidang makro ekonomi, khususnya moneter dan fiskal. Tesis Sargent tentang “rational expectation” menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan.

 

Inti dari tesis Sargent adalah, kebijakan fiskal/moneter akan efektif bila diikuti dengan ekspektasi yang sejalan. Kuncinya, otoritas harus mampu menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan hasil yang setara dengan biaya (cost) yang timbul. Tesis “rational expectation” ini teruji secara empiris melalui riset yg dilakukan Sargent.

Menarik untuk dikaji, satu kisah sejarah krisis ekonomi yang dialami Amerika Serikat (AS) pada 1700-an yang diangkat Sargent dalam risetnya. Pada 14 Januari1790, Menteri Keuangan AS Alexander Hamilton mengajukan proposal “Reporting on Public Credit” ke Kongres. Inti dari proposal Hamilton adalah kebijakan “nasionalisasi” atau pengalihan utang negara-negara bagian (states) menjadi utang pemerintah pusat (Federal).

Melalui kebijakan “nasionalisasi” ini, pemerintah Federal AS sejatinya telah mem-bail out swasta dari potensi kerugian akibat gagal bayar (default) yang dialami states. Kompensasinya, pemerintah Federal “mengakuisisi” sumber-sumber penerimaan penting, seperti pajak, yang semula dikuasai states. Proposal Hamilton ini cukup efektif. Kunci keberhasilannya, Hamilton mampu menjelaskan kebijakan tersebut sehingga memberikan ekspektasi positif dari Kongres dan masyarakat.

 

Relevansinya Dengan Krisis Global

Dalam makalahnya “United States then, Europe Now” yang disampaikan pada pengukuhan Nobel-nya, Sargent melihat bahwa tesis “rational expectation” yang dikembangkan secara empiris sejak awal periodenisasi perekonomian AS dan Eropa (era 1700 – 1800-an) relevan bila dikaitkan dengan situasi terkini.

Sejak 2008, perekonomian dunia terkena krisis yang dipicu oleh kasus default subprime mortgage di AS. Tidak hanya di AS, krisis ini juga merusak industri keuangan (terutama perbankan) di berbagai negara, baik Eropa dan Asia. Penyebabnya, negara-negara tersebut memiliki exposure yang besar dalam bentuk surat berharga Dollar AS. Sektor riil juga terkena imbas krisis di AS yang ditandai dengan melambungnya harga-harga dan menurunnya volume perdagangan. Bila dikaitkan dengan tesis Sargent, mengapa krisis ekonomi dunia saat itu begitu dahsyat? Adakah yang tidak match antara kebijakan pemerintah dengan ekspektasi masyarakat?

Pada dasarnya, pemerintah AS dan bank sentralnya (The Fed) telah melakukan berbagai langkah untuk menyelamatkan ekonominya. Pada 3 Oktober 2008, Senat dan Pemerintah AS bersepakat mem-bail out sebesar US$700 milyar untuk perbankan. Pemerintah AS juga menerbitkan obligasi dalam jumlah yang besar yang dibeli the Fed, atau yang kini dikenal sebagai quantitative easing, untuk membiayai defisit fiskal AS.

Secara global, pada awal 2009, juga telah ada kesepakatan anggota G-20 untuk menyehatkan sistem keuangan dan fiskal mereka. Kesepakatan tersebut antara lain (i) biaya rekapitalisasi perbankan US$1,1 trilyun, (ii) biaya restrukturisasi atas toxic asset US$1,4 trilyun, (ii) alokasi alokasi stimulus fiskal fase pertama US$1,4 trilyun, (iv) penambahan modal pada lembaga-lembaga keuangan US$1,1 trilyun.

Khususnya di AS, pemerintah memang berhasil meyakinkan Kongres. Sayangnya, ekspektasi masyarakat ternyata tidak match dengan kebijakan pemerintah. Faktanya, perekonomian AS dan negara-negara lainnya, hingga kini belum kunjung pulih. Biaya krisis yang mahal, ternyata belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang diharapkan.

Belum selesai dengan AS, kini muncul krisis di Eropa. Krisis Eropa ini lebih kompleks, karena melibatkan banyak negara (anggota Uni Eropa/UE), banyak bank sentral, parlemen, serta kebijakan fiskal yang berbeda. Otoritas UE tidak hanya mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan ekspektasi masyarakat, tetapi juga match dengan “kekhasan” di setiap anggota UE. Sehingga, solusinya pun tidak cukup dengan menginjeksi likuiditas, namun juga harus memulihkan kepercayaan masyarakat. Itulah kenapa, meski dana bail out yang telah dikucurkan bagi Yunani, Irlandia, Portugal, dan Spanyol telah mencapai 500 milyar, hal itu belum mampu mengurangi tekanan krisis yang dialami Eropa.

Kesimpulannya, mengacu pada tesis Sargent, penting bagi otoritas untuk memasukan faktor ekspektasi ini dalam pengambilan kebijakan. Pihak otoritas harus mampu mengidentifikasi mana ekspektasi masyarakat dan mana ekspektasi politis. Dan sebaiknya, otoritas dapat memenuhi kedua ekspektasi ini. Pada umumnya, otoritas berharap suatu kebijakan dapat memberikan dampak secara masif. Namun, bila penerapannya berlarut-larut, masyarakat biasanya telah memiliki ekspektasi sendiri, meski kebijakannya belum keluar. Dengan kata lain, pengambilan kebijakan harus dilakukan secara tepat dan cepat.

 

Relevansinya Bagi Indonesia

Pada 2008, sebenarnya kita memiliki pengalaman yang tepat dengan tesis Sargent ini. Saat itu, ekonomi bergerak cepat, tekanan likuiditas, dan inflasi tinggi. Kebijakan pemerintah, termasuk bail out terhadap bank, sebenarnya efektif dalam memenuhi ekspektasi masyarakat (pasar). Terlihat, kini ekonomi kita tetap tumbuh tinggi, meski negara-negara lain menghadapi krisis. Sayangnya, kebijakan ini masih menyisakan hambatan politis. Buktinya, kasus bail out Bank Century masih menjadi ganjalan bagi pemerintah. Dan sayangnya, ketidakjelasan status kasus Century ini diduga telah menjadi penghambat terbitnya undang-undang (UU) Jaring Pengaman Sektor Keuangan JPSK).

Saat ini, sektor keuangan dan perbankan kita memang masih relatif aman, sebagaimana terlihat dari masih tingginya rasio kecukupan modal (CAR), rendahnya rasio kredit bermasalah (NPL), dan tingginya laju pertumbuhan kredit perbankan. Namun, kita tentu tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan yang terjadi di sekeliling kita saat ini. Faktanya sejumlah bank di Asia kini oleh lembaga pemeringkat diidentifikasi mengalami peningkatan risiko. Ficth Rating, misalnya, pada Mei lalu menaikan profil risiko bank-bank di Singapura. Fitch juga memasukan perekonomian dan perbankan China, India, dan Indonesia cenderung mengalami kenaikan risiko.

Tentunya, potensi berbagai risiko ini perlu diantisipasi. Terlebih lagi, krisis Eropa dan AS masih belum jelas prospek pemulihannya. Karenanya, penting bagi Indonesia memiliki infrastruktur regulasi yang memadai untuk menjamin suatu kebijakan. Kehadiran UU JPSK sangat penting, karena menjadi payung hukum bila terjadi krisis. Karenanya, hambatan politis antara pemerintah dan DPR perlu segera diselesaikan, agar dapat terwujud suatu kondisi dimana, kebijakan yang baik (good policy), match dengan ekspektasi masyarakat, sekaligus juga baik secara politik (good politic). ***

*)Sunarsip adalah Ekonom Kepala The Indonesia Economic Intelligence (IEI). Analisis ini dimuat oleh Bisnis Indonesia, Selasa, 25 September 2012