”The New Power Financials” Pasca Krisis Keuangan Global

0
52

Krisis keuangan global yang terjadi saat ini, sedikit banyak telah mengubah lanskap keuangan global, meskipun belum terlalu dratis, karena sejumlah kebijakan masih menganut cara lama. Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan dalam lanskap keuangan global telah memunculkan ekspektasi baru tentang tatanan keuangan global ke depan.

Sebagaimana kita ketahui, krisis keuangan global ini telah memaksa beberapa negara meminta pinjaman kepada Lembaga Moneter Internasional (IMF). Negara-negara yang telah melakukan deal dengan IMF sejak krisis keuangan global saat ini adalah Pakistan dengan pinjaman sebesar US$7,6 miliar, Hongaria US$15,7 miliar, Ukraina US$16,4 miliar, Islandia US$2,1 miliar, dan Belarusia US$2 miliar. Masuknya negara-negara terkena krisis ke dalam IMF inilah yang saya sebut masih menganut cara lama.

Berpalingnya kepada IMF menunjukkan bahwa negara-negara tersebut belum banyak melakukan inovasi di dalam kebijakan ekonominya. Padahal, sumber pendanaan di luar IMF tersedia secara berlimpah. PM Inggris Gordon Brown, misalnya, meminta negara-negara yang mengalami surplus seperti Timur Tengah dan China untuk membantu IMF agar IMF bisa membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis. Kadang saya berfikir, kalau demikian halnya, lalu kenapa kita tidak langsung saja melakukan pendekatan secara bilateral ke negara-negara yang memiliki surplus dana tersebut, tanpa harus memakai “perantara” IMF?

Harus diakui, memang dibutuhkan pendekatan berbeda, ketika suatu negara memutuskan akan menggali sumber-sumber pendanaan di luar jalur konvensional, seperti IMF. Dan biasanya, langkah ini cenderung berliku, dan bila “stamina” tidak kuat, biasanya akan dengan cepat menyerah. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena adanya perbedaan karakteristik dari para pemilik surplus dana ini dengan yang selama ini ditemui dijalur konvensional. Konsekuensi dari pendekatan baru ini, adanya inovasi baru dalam kebijakan pembiayaan suatu negara.

Namun, saya berpendapat, adalah strategis bagi Indonesia agar melakukan terobosan kebijakan pembiayaannya dalam rangka memperluas basis hubungan finansial dengan beragam sumber, agar tidak hanya bergantung pada sumber konvensional: IMF, Bank Dunia, ADB, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Terlebih lagi, bila ternyata lanskap keuangan global saat ini sudah mengalami pergeseran, yang ditandai dengan berpindahnya kepemilikan saham sejumlah lembaga keuangan internasional kepada investor dari negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah.

Dan bagi kita, adalah bijak bila kita merespon perubahan lanskap ini dengan cara memperluas basis hubungan finansial kita dengan ”the new power financials” tersebut. Kalau demikian halnya, lalu apa yang perlu dilakukan pemerintah RI dalam upaya memperluas basis hubungan finansial tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mengetahui lebih dulu karakteristik ”the new power financials” yang memegang surplus dana ini.

 

Siapa “The New Power Financials” Itu?

Setidaknya, ”the new power financials” ini dapat dibagi dua: investor petrodollars dan investor Asian sovereign. Sesungguhnya, masih ada dua pemain lagi yang masuk kategori ini yaitu: hedge fund dan private equity. Namun, karena dua institusi terakhir ini adalah swasta murni, maka kurang relevan bila dibahas dalam kontek hubungan finansial antar pemerintahan. Menurut McKinsey (2008), pada akhir 2007, investor petrodollars memiliki sekitar US$4,6 trilyun asset investasi di luar negeri (foreign assets). Peningkatan kekayaan ini terutama ditopang oleh kenaikan harga minyak, yaitu dari hanya sekitar US$23 per barel pada tahun 2002 menjadi lebih dari US$100 per barel pada akhir 2007.

Kelompok investor petrodollars ini meliputi investor di enam negara yang tergabung dalam the Gulf Cooperation Council/GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab/UEA) dan negara-negara pengeskpor minyak lainnya di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk juga investor dari Norwegia, Russia, Venezuela, dan Nigeria. Para investor ini meliputi bank sentral, sovereign wealth funds (SWF), korporasi termasuk BUMN, dan para individu kaya (wealthy individuals).

Dari sekitar US$4,6 triliun asset mereka di luar negeri tersebut, sekitar 60%-nya dikontrol oleh entitas pemerintah dan sisanya 40% dipegang oleh investor individual. Dengan demikian, terdapat sekitar US$2,8 triliun asset investor petrodollars yang dapat dimanfaatkan melalui pendekatan antar negara, termasuk bagi Indonesia. Dan investor petrodollars terbesar adalah Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), SWF milik UEA, yang memegang asset di luar negeri sekitar US$875 miliar.

Pada akhir 2007, investor Asian sovereign yang berasal dari bank sentral diperkirakan memegang asset di luar negeri sekitar US$3,9 trilyun dan SWF memegang sekitar US$670 miliar. Dalam satu dekade ini, nilai asset mereka di luar negeri mengalami pertumbuhan yang cepat akibat peningkatan surplus neraca perdagangan yang dikombinasikan kebijakan moneter masing-masing bank sentral yang diarahkan untuk mencegah terjadinya apresiasi terhadap mata uangnya. Kecuali Singapura, pemerintah di Asia mengelola sebagaian besar asset investasi di luar negeri melalui bank sentralnya. Sedangkan Singapura, investasi di luar negeri dilakukan melalui SWF seperti GIC ataupun Temasek. Investor Asian sovereign terbesar adalah bank sentral China yang memegang sekitar US$1,5 triliun asset investasinya di luar negeri.

 

Strategi Memanfaatkan “The New Power Financials”

Terlihat bahwa meski disebut sebagai “the new power financials”, keberadaan mereka sangat strategis dalam peta keuangan global. Sayangnya, sepertinya cukup menyedihkan bila kita mencermati beberapa pemberitaan di harian ini bahwa banyak investor petrodollars terutama dari GCC yang ingin berinvestasi di Indonesia, justru banyak mengalami kendala.

Saya melihat, persoalan pokok dibalik kejadian ini sesungguhnya lebih disebabkan karena infrastruktur kebijakan pembiayaan yang kita miliki tidak mendukung untuk menampung masuknya dana-dana dari “the new power financials”. Ini mengingat, infrastruktur kebijakan pembiayaan yang dipromotori pemerintah masih didominasi oleh kebijakan yang bersifat utang (loan). Kondisi inilah yang lantas tidak cocok dengan karakteristik investasi yang diinginkan investor petrodollars dari GCC.

Seperti disebut di atas, kebanyakan penempatan dana yang dilakukan pemerintah penghasil petrodollars dilakukan melalui SWF. SWF adalah lembaga investasi yang berperan sebagai financial vehicles yang dimiliki negara, dimana SWF ini memegang, mengelola dana publik dan menginvestasikannya dalam berbagai jenis asset. Sumber dana dari SWF ini utamanya berasal dari kelebihan likuiditas baik yang berasal dari surplus fiskal pemerintah maupun bank sentralnya, serta penyisihan dari windfall profit dari minyak. Sebagai negara surplus petrodollars, SWF di GCC merupakan institusi investasi yang kaya raya.

Pada umumnya, investor petrodollars ini mengalokasikan investasinya di luar negeri dalam bentuk penyertaan sebagai modal (equity). Berdasarkan data dari McKinsey (2007) disebutkan bahwa sekitar 46% asset investor petrodollars ditempatkan dalam bentuk equity, sekitar 42% ditempatkan dalam low risk, low return asset (fixed income dan bank deposit), dan sisanya 12% dialokasikan dalam bentuk high risk, high return investment melalui investasi langsung (foreign direct investment). ADIA, misalnya, mengalokasikan sekitar 50-60% investasinya dalam bentuk equity.

Perlu diketahui bahwa penempatan dana oleh pemerintah negara-negara petrodollars melalui SWF-nya, tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan. Di luar itu, terdapat juga motivasi untuk kepentingan ekonomi dalam negerinya. Termasuk pula, mengapa SWF dari negara-negara petrodollars tersebut kini banyak menginjeksi lembaga-lembaga keuangan Barat (Lihat Gambar). Mumtalakat Holdings, misalnya, perusahaan investasi milik pemerintah Bahrain, membeli 30% saham McLaren adalah juga dalam rangka untuk mengembangkan industri aluminium milik kerajaan serta untuk me-leverage keahlian McLaren bagi pengembangan industri komponen otomotif Bahrain. Mubadala, perusahaan investasi milik UEA, dengan membeli 5% saham Ferrari berharap Ferrari akan membangun pangkalannya di Abu Dhabi yang diharapkan dapat mendorong pariwisata di sana.

Karakteristik investasi petrodollars seperti inilah yang akhirnya menyebabkan mismatch dengan infrastruktur kebijakan pembiayaan yang dimiliki pemerintah RI. Pemerintah di negara-negara petrodollars memang hampir tidak memiliki skim penempatan dana melalui loan (G-to-G), sementara infrastruktur kebijakan pembiayaan kita masih tradisional yaitu terbatas untuk mengakomodir mekanisme penempatan dana melalui loan (G-to-G). Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menangkap peluang memperoleh dana dari “the new power financials” ini?

 

Peluang Bagi Indonesia

Saya berpendapat, meski terlihat rumit, pemerintah RI tetap perlu mengupayakan terwujudnya infrastruktur kebijakan untuk mengakomodasi skim pembiayaan yang berbasiskan equity ini. Tidak hanya untuk kepentingan mendapatkan dana-dana dari GCC, lebih dari itu, memang sudah saatnya bagi kita memiliki skim pembiayaan yang lebih bervariasi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pembiayaan.

Sesungguhnya, banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah RI agar dapat memanfaatkan dana-dana dari GCC ini. Pemerintah, misalnya, dapat menggunakan BUMN sebagai vehicles-nya untuk menggiring dana-dana dari negara petrodollars masuk ke Indonesia. Namun, meskipun orientasi investasi para investor petrodollars berbentuk equity, dalam konteks ini, saya tidak mengusulkan skimnya melalui kebijakan privatisasi BUMN terkait. Skimnya adalah, pemerintah RI mendorong dan memfasilitasi terjadinya kerja sama permodalan (equity partnership) antara BUMN dengan investor petrodollars dalam pengerjaan berbagai proyek dan investasi yang dilakukan oleh BUMN.

Setidaknya, terdapat tiga keuntungan bila skim ini dilakukan. Pertama, cocok dengan karakteristik investasi para investor petrodollars. Kedua, masuknya investasi petrodollars berarti menambah cadangan devisa yang dapat digunakan untuk memperkuat stabilitas keuangan kita. Ketiga, meningkatkan kemampuan BUMN terkait, tidak hanya aspek finansial, meliputi juga aspek transfer of skill maupun transfer of technology.

Skim lainnya, pemerintah RI dapat menginisiasi pembentukan lembaga investasi atau ”fund” yang nantinya dapat menjadi vehicles bagi masuknya dana-dana dari investor petrodollars. Mengingat sasaran investasi yang dibidik adalah investor dari GCC,”fund” yang dibentuk tersebut sekaligus dapat diarahkan menjadi ”Islamic fund”, dan dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di Indonesia atau ”Indonesia Islamic Infrastructure Fund (IIIF)”. Tentunya, IIIF ini harus dikelola oleh tim yang profesional agar mendapat kepercayaan dari investor petrodollars dari GCC.

Sekali lagi, memang tidak mudah merancang langkah-langkah seperti ini. Namun demikian, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah RI untuk merancang kebijakan pembiayaan yang lebih bervariasi untuk menghindari ketergantungan dari satu pihak saja. Dan disinilah dibutuhkan beragam inovasi di bidang kebijakan pembiayaan. Bila tidak dimulai dari sekarang, tampaknya kita akan terus menghadapi dilema yang sama bila kita menghadapi masa-masa krisis keuangan seperti saat ini.***

Gambar: Posisi Investasi SWF’s Di Berbagai Institusi Keuangan Barat

Per Juni 2008 (Miliar USD)

investasi

Sumber: McKinsey (2008), diolah IEI
 

Dimuat oleh Republika, Jum’at, 19 Desember 2008